Kabar Damai | Jumat, 20 Agustus 2021
Jakarta | kabardamai.id | Pandemic Covid-19 tak hanya tak hanya memperkuat solidaritas kemanusiaan, melainkan pula menjadi momentum untuk bersama-sama-sama menjaga perdamaian.
Satu setengah tahun Corona menginfeksi Indonesia, ekonomi Indonesia terus-terusan berada di zona negatif. Di kuartal II-2020, ekonomi RI langsung jeblok hingga -5,32%, di kuartal III-2020 mulai terjadi perbaikan menjadi -3,49% tapi masih berada di zona negatif, di kuartal IV-2020 pun demikian meski membaik menjadi -2,19% tapi tetap saja belum berhasil mencatatkan pertumbuhan yang positif.
Mobilitas penduduk ke pusat perbelanjaan turun -23%, ke perkantoran turun -29%. Terbatasnya pergerakan penduduk membuat sektor retail terpukul, industri manufaktur lakukan PHK massal dan jasa transportasi serta pariwisata alami resesi berkepanjangan.
Oleh karena pengangguran meningkat akhirnya pendapatan masyarakat juga berkurang dan ini yang kemudian berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin.
Sejumlah data menyebut, Jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.
Solidaritas Kemanusiaan
Selalu ada hikmah dibalik musibah. Demikian orang bijak senantiasa mengatakan. Pun dengan merebaknya Covid-19 ini telah membangkitkan solidaritas kemanusiaan di tengah masyarakat kita. Sejumlah orang, lembaga nirlaba, perusahaan-perusahaan swasta, BUMN, maupun instansi pemerintahan berjibaku membuka posko kemanusiaan sebagai wujud peran serta mereka dalam penanggulangan Covid-19 dan dampak dari akibat pandemic tersebut.
Diantara posko-posko tersebut adalah Jaringan Lintas Iman Tanggap Covid-19 yang disingkat JIC. JIC merupakan kolaborasi organisasi lintas iman dan kepercayaan yang bergerak bersama dalam penanganan Covid-19. JIC telah menggalang bantuan dari berbagai pihak yang ingin berperan serta dalam solidaritas lintas iman untuk membantu warga miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19.
JIC terdiri dari Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Pemuda Muhammadiyah, Muhammadiyah Covid-19 Commad Center, NU Peduli, GP. Ansor, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), GEMABUDHI, PERMABUDHI, Majelis Buddhayana Indonesia (MBI) – Keluarga Buddhis Indonesia (KBI), Komisi HUbungan Antar-Agama (HAK) Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), JKMC, Badal Amal Kasih Katolik (BAKKAT), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Puskor Hindunesia, Majelis Tinggi Agama Khonghucu (MATAKIN), Majelis Rohani Nasional Bahai Indonesia, Yayasan Sosial Guru Nanak (Sikh Indonesia), Temu Kebangsaan Orang Muda, Jaringan Gusdurian, Kafkaf Foundation, dan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI).
Menariknya adalah bantuan tak hanya datang dari para pengusaha dan jaringan Lembaga keagamaan, tapi juga dari para pemilik warteg di Jakarta. Mereka secara berkala menyalurkan bantuan paket makanan melalui JIC. Dari mulai 30 paket makanan hingga 100 paket makan setiap hari.
Para pengusaha Warung Tegal tersebut merasa terpanggil untuk membantu meringankan mereka yang terkena dampak Covid-19 sebagai solidaritas sosial dan pedulikemanusiaan kepada sesama. Oleh JIC bantuan makanan tersebut diberikan kepada para pemulung, petugas kebersihan, petugas keamanan dan driver ojol maupun opang (ojek pangkalan).
Gerakan kemanusiaan tersebut muncul atas kesadaran dan inisiatif masyarakat sendiri untuk memerangi pandemi Covid-19 dan memutus persebarannya. Masyarakat sadar betul bahwa upaya penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah melainkan butuh peran serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam rangka mempercepat penanggulangan pandemi Covid-19 di bumi pertiwi.
Norma Baru
Pandemi Covid-19 juga menggugah gerakan antaragama untuk terus membangun toleransi dan solidaritas di Indonesia. Banyak inisiatif dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan dan gerakan lintas iman untuk bersolidaritas membantu warga terdampak wabah korona.
Hanya saja, pola kegiatan dan gerakan antaragama di Indonesia selama ini lebih memprioritaskan pada agama-agama yang ‘diakui’ negara. Sehingga, hanya enam agama ‘resmi’ menjadi penerima manfaat dari gerakan-gerakan lintas agama, termasuk bantuan warga terdampak Covid-19.
JIC dan termasuk juga ICRP Peduli tidak demikian adanya. JIC dan ICRP mengubah tatanan lama gerakan antaragama yang sekadar memprioritaskan agama-agama di bawah Kementerian Agama, bahkan mengubah pengucapan salam di acara-acara resmi sebatas pada enam agama.
JIC mempunyai misi yang tidak hanya bersolidaritas di seputar komunitas dari enam agama saja, tetapi telah menyalurkan bantuan ke umat agama lain di luar itu, seperti Sikh da Bahai, Yahudi, termasuk pula penghayat kepercayaan dan warga negara lainnya dari berbagai komunitas dan identitas seperti transgender atau LGBT secara umum, disabilitas dan sebagainya.
Melalui JIC kita telah memulai gerakan lintas iman dan kepercayaan yang lebih inklusif dalam menurunkan ajaran cinta kasih dan perdamaian yang mampu menyentuh seluruh warga negara, apapun agama dan identitasnya, serta mengoreksi praktik-praktik eksklusif yang mengistimewakan enam agama.
Agama dan para pemuka agama sudah seharusnya tidak berlaku tak adil, diskriminatif. Begitupun ketika semakin banyak warga yang terdampak korona, sepatutnya agama hadir dengan wajah universalnya dalam menyalurkan bantuan, tanpa melihat apa keyakinan dan identitas penerima. Sebab virus Corona itu pun yang memilih pandang bulu menyerang siapa saja, dari latar belakang apa pun juga.
Semangat Perdamaian
Penanganan Covid-19 yang tak sepenuhnya berjalan mulus telah memunculkan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Dari mulai data penerima yang tak akurat, pendistribusian yang tak merata, hingga melahirkan konflik sosial di sejumlah tempat.
Konflik dapat muncul baik dari karakteristik individu/kelompok/masyarakat, interaksi sosial hingga karena terjadinya kelangkaan dan ketimpangan (Krisberg, 1998; Bertrand, 2008). Namun, hal yang penting diperhatikan adalah “perasaan frustasi” atau “ketidakpuasan sosial” (Krisberg, 1998; Bertrand, 2008).
Pentingnya memperhatikan ini yang dapat diindikasikan dari “kegelisahan” (anxiety) masyarakat yang dapat menjadi justifikasi/pembenaran suatu pihak melakukan suatu tindakan antagonistik. Apabila perasaan frustasi atau ketidakpuasan sosial ini berkembang dan meluas maka faktor internal dapat memberikan motif perilaku antagonistik yang mungkin dapat diperkuat oleh faktor lain.
Indonesia dengan 300 kelompok etnik atau suku bangsa (Indonesia.go.id, 2020) bagaikan sebuah padang rumput kering di tengah musim kemarau. Potensi perilaku terpendam saling membenci dapat muncul sewaktu-waktu di tengah pandemi. Hal ini terjadi jika ada suatu tekanan yang kuat dari kegelisahan yang disebabkan perasaan frustasi/ketidaksenangan sosial di masyarakat. Salah satu aspek yang pastinya sangat mendorong orang untuk melakukan tindakan antagonistik adalah “perut” yang pasti selalu menuntut untuk terisi.
Baca Juga: Bukti Pemerintah Serius Menangani Pandemi Covid-19
Oleh karenanya, selain melahirkan semangat solidaritas kemanusiaan, pandemic Covid-19 juga menumbuhkan semangat menjaga perdamaian. JIC misalnya, jaringan ini telah menjelma menjadi ruang perjumpaan bagi berbagai lembaga yang tergabung dan para relawan, aktivis yang bergiat di dalamnya.
Ruang perjumpaan inilah yang menghantarkan kita pada proses saling mengenal lebh dekat, lebih mendamal yang pada alur selanjutnya menumbuhkan semangat toleransi antar sesama yang berdampak pada semangat menjaga perdamaian.
Tantangan Global
Karena itu pula saya mengapresiasi Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang ketika memimpin debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai “Pandemi dan Tantangan Bina Damai” yang berlangsung secara virtual, beberapa waktu lalu (8/20) menandaskan bahwa pandemi telah meningkatkan kerentanan negara-negara terdampak konflik. Beberapa negara bahkan terancam jatuh kembali ke jurang krisis.
Dalam pernyataan nasionalnya seperti disampaikan melalui rilis Kemlu, Retno menggarisbawahi tiga poin utama untuk merespons tantangan global yang semakin meningkat dalam usaha menjaga perdamaian dunia pada situasi pandemi.
Pertama, aspek bina damai perlu menjadi bagian dalam upaya penanggulangan pandemi secara komprehensif. Selanjutnya, perlu memastikan partisipasi inklusif para pemangku kepentingan lokal dalam upaya bina damai. Prioritas lainnya juga menciptakan lingkungan internasional yang kondusif untuk mendukung upaya bina damai di masa pandemi.
Kedua, Menlu Retno menegaskan bahwa upaya bina damai membutuhkan sinergi antara badan kerja dalam sistem PBB. Dalam hal ini, PBB harus mengintegrasikan pendekatan yang sensitif terhadap konflik dalam upaya penanganan pandemi. Gencatan konflik dan jeda kemanusiaan akan memampukan penyaluran bantuan dan perawatan COVID-19 dengan tepat waktu kepada warga sipil di daerah konflik.
Ketiga, penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk upaya bina damai. Hal ini karena mayoritas negara terdampak konflik tersebut dihadapkan pada pilihan yang sulit antara pengeluaran untuk infrastruktur kesehatan dan pembangunan perdamaian.
Dalam konteks ini, Indonesia menggarisbawahi laporan terbaru Sekretaris Jenderal PBB mengenai “Pembangunan dan Pertahanan Perdamaian” yang mencatat adanya penurunan porsi bantuan luar negeri untuk pembangunan perdamaian di negara-negara yang terdampak konflik.
Pendanaan inovatif seperti Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular serta institusi filantropis menjadi penting dalam menghadapi situasi ini. Di tengah meningkatnya ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi, upaya bina damai dan upaya perdamaian berkelanjutan menjadi semakin sulit untuk dilakukan.
Namun demikian, melalui pengalaman bembaga-lembaga non-pemerintah (OMS/CSO) yang sejak awal pandemic telah berkiprah membantu menangani wabah ini dapat kita jadikan pembelajaran bagi banyak negara. Selain semangat solidaritas sosial dan kemanusiaan, ternyata pula melahirkan semangat toleransi serta menjaga perdamaian. [ ]
Penulis: Ahmad Nurcholish
