Pengadilan Jepang: Larangan Pernikahan Sejenis Tindakan “Inkonstitusional”

Kabar Manca71 Views

Kabar Damai  | Jumat, 19 Maret 2021

 

Jepang | kabardamai.id | Pengadilan negeri Sapporo di Jepang telah membuat tonggak sejarah dengan merilis keputusan bahwa kegagalan negara dalam mengakui pernikahan sejenis merupakan “inkonstitusional”.

Konstitusi Jepang, seperrti diwartakan BBC, mengartikan pernikahan adalah penyatuan antara “dua jenis kelamin”.

Tapi Pengadilan Sapporo memutuskan bahwa definisi ini telah menafikan kesetaraan terhadap pasangan yang dijamin secara konstitusi. Keputusan ini dianggap kemenangan simbolis bagi aktivis LGBTQ.

Pengadilan tersebut mengatakan seksualitas, seperti ras dan jenis kelamin, bukanlah masalah preferensi individu, oleh karena itu melarang pasangan sesama jenis untuk menerima manfaat seperti yang diberikan kepada pasangan heteroseksual tidak dapat dibenarkan.

Jepang merupakan satu-satunya negara di kelompok negara maju G7 yang tidak mengizinkan pernikahan sejenis.

BBC mengulas bahwa itu merupakan salah satu kasus yang dibawa kelompok LGBTQ ke pengadilan negeri di pelbagai wilayah Jepang atas tuntutan kelompok pasangan sejenis yang mencari ganti rugi akibat persoalan kesehatan mental.

Dalam putusan ini, pengadilan Sapporo menolak gugatan atas klaim kompensasi sebesar satu juta yen (Rp130 juta) per orang. Gugatan itu dilandasi oleh penolakan hak yang sama antara pasangan sejenis dengan pasangan heteroseksual.

Tapi, dalam putusan lainnya menyebutkan, melarang pasangan sejenis untuk menikah sebagai inkonstitusional.

Hakim Tomoko Takebe mengatakan dalam keputusannya bahwa tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis melanggar Pasal 14 Konstitusi Jepang yang melarang diskriminasi ras, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial atau asal keluarga.

Ai Nakajima, salah satu penggugat, mengatakan kepada BBC: “Ini merupakan lompatan besar di Jepang… Kami semakin dekat untuk mewujudkan impian kami menjadi kenyataan.”

 

Sama-sama Menguntungkan

Manfaat hukum dari pernikahan harus sama-sama menguntungkan baik homoseksual maupun heteroseksual, kata pengadilan itu, menurut salinan ringkasan keputusan.

Keputusan pengadilan tersebut tidak berarti akan ada perubahan langsung pada kebijakan pemerintah, tetapi dapat mempengaruhi keputusan gugatan-gugatan hukum lainnya yang tertunda dan mendorong pemerintah untuk mengubah undang-undang tersebut.

VOA melaporkan,  kesadaran dan dukungan untuk orang-orang LGBTQ meningkat di Jepang, diskriminasi tetap ada. Pasangan sesama jenis tidak dapat mewarisi rumah, properti, dan aset pasangannya, atau memiliki hak pengasuhan atas anak manapun. Lebih banyak kota kini memberlakukan peraturan “kemitraan” sehingga pasangan sesama jenis dapat lebih mudah menyewa apartemen, tetapi mereka tidak terikat secara hukum.

Dalam masyarakat di mana tekanan untuk menyesuaikan diri sangat kuat, banyak kaum gay menyembunyikan seksualitas mereka, karena takut prasangka buruk di rumah, sekolah atau tempat kerja. Orang-orang transgender juga mengalami kesulitan dalam masyarakat yang identitas gendernya sangat spesifik.

Gerakan untuk persamaan hak-hak LGBTQ di Jepang tertinggal karena anggota komunitas itu sebagian besar telah terpinggirkan.

Dalam ulasannya, VOA menyebut, meskipun Jepang adalah satu-satunya negara G7 yang masih menolak melegalkan pernikahan sesama jenis, penolakan seperti itu bukanlah hal yang aneh di Asia. Taiwan adalah satu-satunya tempat di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis, dengan ribuan pasangan menikah sejak undang-undang tersebut disahkan pada Mei 2019.

Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang memegang teguh pandangan ultrakonservatif mengenai keluarga dan kebijakan-kebijakannya telah menghambat kemajuan perempuan dan penerimaan keragaman seksual. Para anggota parlemen dari partai yang berkuasa telah berulang kali dikritik karena membuat pernyataan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok minoritas seksual.

Baca juga: Kisah Hidup Nida dan Mohan, Pasangan Pernikahan Beda Agama di India

Kemenangan Simbolis bagi LGBTQ

Mengutip BBC News Japan, BBC Indonesia menyebut bahwa “Inkonstitusional” – merupakan satu kata yang telah diperjuangkan banyak orang selama bertahun-tahun.

Di Jepang, di mana tekanan dari teman sebaya tinggi tinggi dan penekanan itu dibenarkan, menjadi minoritas dalam bentuk apa pun itu sulit – terutama ketika berbicara lantang.

“Tapi ini telah berubah – banyak orang mengakui pentingnya keberagaman,” tulis BBC (18/3).

Putusan pengadilan tersebut menandai titik balik yang jelas. Meskipun pengadilan menolak klaim kompensasi, banyak yang mengatakan ini adalah kemenangan tersendiri untuk mencapai putusan penting ini.

Ryosuke Kunimi, satu dari penggugat, mengatakan, “Ketua majelis hakim mengatakan bahwa diskriminasi berdasarkan perbedaan alamiah seksualitas merupakan pelanggaran dari Pasal 14. Saya tak bisa berhenti menangis.”

“Ini adalah kemenangan – tapi perjuangan masih panjang,” tulis Sakiko Shiraishi, BBC News, Japan.

Sejak 2015, sejumlah kota mengeluarkan sertifikat bagi pasangan sejenis. Tapi mereka tidak terikat secara hukum, dan tidak mendapat jaminan persamaan hak yang sama seperti pasangan yang menikah.

Tapi jajak pendapat terbaru mengindikasikan bahwa mayoritas anak muda di Jepang menyukai pernikahan sejenis.

 

Vatikan: Gereja Katolik tidak Dapat Memberkati Pernikahan Pasangan Sejenis

Sebelumnya, Departemen Doktrin Vatikan menghapus kemungkinan Gereja Katolik Roma memberkati pernikahan sesama jenis. Tetapi kaum gay harus diperlakukan “dengan hormat dan bermartabat”.

DW mewartakan, dalam sebuah pernyataan yang telah disetujui oleh Paus Fransiskus, kantor ortodoksi Vatikan mengumumkan pada hari Senin (15/03) bahwa Gereja Katolik Roma tidak dapat memberkati pernikahan sesama jenis.

Pernyataan tersebut datang dari Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) atau Kongregasi Doktrin Ajaran Iman Katolik, sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai kewenangan gereja untuk memberkati pernikahan sesama jenis.

“Negatif” adalah jawaban yang ditandatangani oleh Kardinal Luis Ladaria, yang mengepalai CDF, yang didirikan pada Abad Pertengahan sekitar tahun 1542 – untuk memerangi bidah.

Ladaria mengatakan pernikahan sesama jenis tidak mungkin terjadi, meskipun ada “elemen positif” tetapi Tuhan tidak dapat “memberkati dosa.”

Keputusan itu dikeluarkan kurang dari seminggu setelah Uni Eropa (UE) mendeklarasikan dirinya sebagai “zona kebebasan” LGBTQ +. [ ]

 

Penulis: A. Nicholas

Editor: –

Sumber: BBC.com | VOAIndonesia.com | DW.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *