by

Pernyataan Pers Said Aqil Siroj Institute (SAS Institute)

Kabar Damai I Selasa, 30 Maret 2021

Bangsa Indonesia terus menghadapi ujian. Di tengah upaya bersama menyelamatkan bangsa dari ancaman pandemic Covid 19 dan dampak-dampak ikutannya, terdapat sejumlah orang yang justru menyebar petaka kejahatan terorisme di tengah masyarakat. Beberapa waktu lalu, terjadi peristiwa bom bunuh diri di depan Gereja Katederal Kota Makassar.

Sebelumnya, kepolisian telah menangkap kurang lebih 20 orang terduga teroris di beberapa provinsi berbeda dan berhasil menyita beberapa bom siap ledak.

Baca juga: Bertemu Uskup Agung Makassar, Menag: Umat Katolik tidak Sendiri

Berkaitan dengan fenomena maraknya aksi terorisme di tengah Pandemi Covid 19 ini SAS Institute menyatakan:

  1. Mengutuk kejahatan terorisme tersebut, karena terorisme adalah tindakan tidak beradab yang menjadi musuh umat manusia. Tindakan terorisme bertentangan dengan ajaran Islam dan ajaran agama manapun. Terorisme sendiri adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), apalagi dilakukan di tengah bencana pandemic Covid 19.
  2. Mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak takut, tidak panik dan tidak terprovokasi ke arah kebencian antar agama. Bangsa Indonesia harus semakin menguatkan ikatan-ikatan kerukunan, persaudaraan, persatuan dan bersama-sama menggagalkan tujuan para teroris yakni menyebarkan ketakutan, ketidakamanan, ketidakpercayaan kepada para pemimpin dan pemerintah serta kebencian antar penganut agama-agama. Bangsa Indonesia harus tetap kuat dan semakin tangguh untuk menghadapi bencana Covid 19 dan tidak kalah oleh terorisme.
  3. Mendukung upaya pemerintah Presiden Jokowi untuk menangkap para pelaku dan jaringannya, menindaknya, serta memberantas terorisme hingga ke akar-akarnya. Upaya bersama-sama pemerintah dan civil society sangat diperlukan karena ancaman terorisme masih sangat membahayakan kehidupan bangsa. Para pelaku terorisme, organisasi dan jaringannya masih eksis dan menjalankan kegiatannya di sekitar kita. Akar-akarnya masih kuat yakni ideologi ekstrim berbasis kekerasan. Ideologinya terus diajarkan dan disebarkan oleh jaringan mereka dan simpatisansimpatisannya.
  4. Mendukung aparat keamanan untuk menggunakan seluruh kewenangannya sebagaimana diatur oleh UU Anti Terorisme, mengefektifkan sumberdaya aparatur, pengetahuan serta peralatan (teknologi) untuk membongkar rencana jahat terorisme, menangkap pelaku dan jaringan pelaku serta pihak-pihak yang terlibat. Perluasan kewenangan bagi apparat penegak hukum yang diatur dalam UU Anti terorisme yang baru diharapkan oleh public memberi dampak positif bagi efektivitas aparat keamanan untuk menangkal dan menindak kejahatan terorisme. Memberikan perlindungan kepada warga negara dari ancaman terorisme adalah pelaksanaan Konstitusi, Undang-Undang, dan Hak Asasi Manusia. Dukungan public dan legitimasi sosialnya tidak perlu diragukan lagi. Jerih payah dan pengorbanan untuk menjalankan kewajiban ini berdimensi moral, spiritual, bernilai ibadah, amal soleh dalam kerangka amar makruf dan nahi munkar.
  5. Mendukung pemerintah melaksanakan amanat Undang-Undang untuk percepatan upaya preventif yakni Kesiapsiagaan Nasional untuk menangkal kejahatann terorisme terutama kontra radikalisasi. Agenda pemberdayaan masyarakat agar imun dari pengaruh ideologi radikal kekerasan, peningkatan kemampuan aparatur untuk membendung penyebaran virus ideologi terorisme dan menangkal serangan teror, peningkatan sarana-prasarana bagi lembaga-lembaga yang berwenang perlu segera dilakukan. Demikian pula agenda pengembangan kajian terorisme dan pemetaan wilayah yang rentan penyebaran ideologi teror, basis rekrutmen jaringan teror, dan target-target serangan teror.
  6. Upaya kontra radikalisasi untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme dan deradikalisasi perlu dilakukan secara terencana dan terkoordinasi antar kementerian dan lembaga negara dengan melibatkan masyarakat. Kontra radikalisasi berupa pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan yang moderat, pendidikan kewirausahaan bagi kelompok rentan harus diintegrasikan dalam program-program pemerintah. Demikian juga agenda deradikalisasi baik assessment, rehabilitasi, reedukasi, maupun reintegrasi social. Kehadiran kementerian dan lembaga-lembaga negara ditunggu public. Kritik masyarakat bahwa kementerian dan lembaga-lembaga negara abai terhadap fenomena radikalisasi masyarakat bahkan di dalam kalangan internal pemerintah sendiri perlu disikapi secara positif dengan percepatan Kesiapsiagaan Nasional.
  7. Mendorong dan mendukung pemerintah untuk melakukan percepatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstrimisme (Perpres tentang RAN PE). Rencana Aksi Nasional ini sangat strategis untuk memandu kerja bersama yang terintegrasi baik antar institusi pemerintah maupun keterlibatan unsur masyarakat dan civil society. Dengan adanya RAN PE, tidak ada lagi alasan ketiadaan payung hukum untuk betul-betul bekerja secara terprogram, terkoordinasi, dan terintegrasi lintas institusi, terutama kementerian dan lembaga yang terkait dengan pendidikan, pembinaan kebangsaan dan pembinaan keagamaan.
  8. Mendorong dan mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengintegrasikan wawasan kebangsaan dan pemahaman keagamaan yang sehat dalam kurikulum dan seluruh aktifitas pendidikan. Mendukung Kementerian Agama untuk segera merealisasikan program Moderasi Beragama yang telah dicanangkan beberapa waktu yang lalu. Peran nyata dua kementerian yang terkait product knowledge generasi bangsa ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
  9. Memohon kepada para ulama, kiai, ajengan, tengku, abuya dan seluruh pemimpin agama untuk senantiasa mendoakan bangsa ini selamat dari bencana apapun bentuknya.

Direktur SAS Institute

Dr. H.M. Imdadun Rahmat

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed