Yenny Wahid: Buya Syafi’I Bertindak Karena Moral dan Etika, Bukan Kepentingan

Kabar Utama236 Views

Kabar Damai | Senin, 13 Juni 2022

Jakarta I Kabardamai.id I Kepergian tokoh Buya Syafi’I menjadi duka mendalam bagi banyak orang di Indonesia, terlebih ia tidak hanya dikenal sebagai mantan ketua umum Muhammadiyah semata, namun juga pemikir dan penggerak dalam berbagai hal yang baik di negeri ini.

Mengenang Buya Syafi’I, Yenny Wahid yang merupaka direktur Wahid Foundation menyatakan bagaimana semasa hidup dahulu, Buya Syafi’I selalu bertindak dengan etika dan juga moral, bukan sebatas pada kepentingan semata.

Yenny menyatakan, semua merasa kehilangan Buya karena ada satu hal yang selalu ia lakukan, semua yang dilakukan berdasarkan moral dan etika, hal ini seperti diketahui bahwa kepemimpinan tidak hanya formal namun juga informal, diketahui walaupun Buya tidak lagi menjabat sebagai ketua umum Muhammadiyah namun pengakuan masih sangat luar biasa dimata masyarakat.

Ketika masih menjadi pemimpin umat, Buya selalu mendasarkan lakunya dengan basis moral dan etika. Itulah yang mendukungnya dalam membuat pernyataan-pernyataan dan pembelaan-pembelaan terhadap mereka yang teraniaya, terintimidasi dan terdiskriminasi dengan sangat mudah, karena basisnya moral.

“Sehingga Buya walaupun kemudian mengalami hujatan dan sebagainya diterima, karena basisnya bukan kepentingan,” ujarnya.

Baca Juga: Privilege Menurut Pandangan Yenny Wahid

Jika berbicara dalam konteks hari ini, bagaimana kemudian dalam membumikan pancasila yang sesuai dengan pesan Buya yaitu soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kita semua ikut mengamini apa yang disebutkan bahwa keadilan sosial menjadi basis dari semua sila-sila yang lainnya.

“Tanpa ada keadilan sosial, susah untuk menuju persatuan karena pasti akan ada persoalan masa diperlakukan tidak adil, susah juga ketika manusia memperlakukan orang lain tidak adil dan melakukan claim bahwa kita percaya pada Tuhan yang maha Esa,” tuturnya.

Oleh karenanya, kemanusiaan juga sangat jelas dan dipraktikkan ketika sudah ada keadilan. Dalam keadilan sosial, misal dalam fraksis dan pembahasan tentang hukum tentu yang harus dilakukan adalah dengan berusaha bahwa hukum yang ada di Indonesia betul-betul tidak tumpul keatas dan tajam kebawah. Bahwa ekonomi tidak dikuasai oleh kelompok oligarki dan kekuasaan yang menguasai banyak sekali sendi-sendi ekonomi dan mengakibatkan masyarakat menjadi korban.

Soal kesetaraan, karena konstitusi memberikan hak kepada semua orang apapun latar belakang baik agama, kepercayaan, suku, ras dan etnisnya untuk bisa memiliki hak diruang publik maka tidak boleh kemudian politik identitas menjadi panglima dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang ada.

Penulis: Rio Pratama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *