by

Wapres Tegaskan Tidak Ada Agama Ajarkan Ekstrimisme dan Terorisme

Kabar Damai | Kamis, 17 Juni 2021

Jakarta | kabardamai.id | Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan tidak ada satu agama pun di Indonesia yang mengajarkan penganutnya untuk bertindak ekstrem dan menyebarkan teror.

“Saya juga ingin menegaskan kembali bahwa tidak ada satu pun agama yang mengajarkan penganutnya untuk melakukan ekstremisme dan terorisme. Semua ajaran agama menolak terorisme, apa pun alasannya,” kata Wapres Ma’ruf di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu, 16 Juni 2021.

Dalam pandangan agama Islam, Wapres menyampaikan bahwa ekstremisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama merupakan perbuatan yang berlebihan dalam beragama.

“Terorisme bukanlah jihad yang sifatnya melakukan perbaikan atau ishlah, karena karakter dasar terorisme adalah merusak, ifsad,” tegas Wapres, dikutip dari Antara (16/6).

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, lanjut Wapres, negara dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Oleh karena itu, Pemerintah memiliki mandat, komitmen dan dasar hukum yang kuat untuk melakukan pencegahan dan penindakan dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme, jelasnya.

Baca Juga: Ditjen Bimas Islam: Pengamalan Pancasila Tak Dapat Dilepaskan dari Jiwa Keagamaan

“Presiden (Joko Widodo) pun pada akhir Maret lalu juga menegaskan bahwa terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tidak ada kaitannya dengan agama apa pun,” kata Wapres.

Wapres Ma’ruf Amin menghadiri acara peluncuran pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) Tahun 2020-2024 di Jakarta.

Acara tersebut diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan dihadiri pula oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Sepakati 130 Rencana Aksi Penanggulangan Ekstremisme

Boy mengatakan Perpres tersebut memberikan ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Faktor pemicu ekstremisme berbasis kekerasan, yang mengarah pada terorisme, tidak pernah tunggal dan tidak semua ruang di masyarakat bisa dimasuki oleh aktor negara, sehingga Perpres ini memfasilitasi,” ia menambahkan.

“Perpres Nomor 7 Tahun 2021 secara umum bertujuan meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah terorisme,” kata Boy Rafli Amar, dikutip dari Tempo.co (16/6).

Boy mengatakan strategi dan program utama Perpres RAN-PE dalam mencapai sasaran dituangkan dalam tiga pilar. Pertama, pilar pencegahan yang terdiri dari kesiapsiagaan kontraradikalisasi dan deradikalisasi.

Pilar kedua adalah penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional. Sedangkan pilar ketiga adalah kemitraan dan kerja sama internasional.

Menurut Boy, sebanyak 130 rencana aksi yang terkandung dalam perpres merupakan serangkaian program yang terkoordinasi. Program akan dilaksanakan berbagai kementerian dan lembaga terkait dengan melibatkan peran serta masyarakat, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Kita tentu berupaya melaksanakan rencana aksi sebagai upaya di tingkat hulu agar menjauhkan masyarakat kita dari berbagai korban aksi kekerasan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam berbagai aksi kekerasan yang mengarah terorisme,” ujarnya.

Pelaksanaan rencana aksi yang diluncurkan bersama Wapres Ma’ruf Amin, kata Boy Rafli Amar, menekankan prinsip transparansi dan akuntabilitas di mana prinsip ini memberikan jaminan bahwa masyarakat sipil dapat berpartisipasi dalam pemantauan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Strategi Penanggulangan Ekstremisme

Dalam kesempatan yang sama, Wapres meminta pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk menerapkan strategi penanggulangan ekstremisme seiring dengan disahkannya Peraturan Presiden No. 7/2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Wapres meminta para menteri dan pimpinan lembaga terkait agar melaksanakan RAN PE sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui dukungan program dan anggaran yang memadai.

Kepada para gubernur, bupati, dan wali kota sebagai ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat, agar bertanggung jawab serta memastikan RAN PE diimplementasikan di daerahnya masing-masing,” kata Wapres dalam sambutan.

Selain pemerintah, masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan juga diminta berpartisipasi aktif dalam setiap upaya penanggulangan ekstremisme. Survei Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan indeks potensi radikalisme pada 2020 mencapai 14,0 (pada skala 0 sampai dengan 100), menurun dibanding pada 2019 yang mencapai 38,4.

“Kita tidak boleh berpuas diri dulu, karena ke depannya kita masih dihadapkan pada ancaman ekstremisme dan radikal terorisme yang selalu bermetamorfosis,” ujar Wapres.

Wapres juga berpesan agar pemerintah waspada di tengah globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi, informasi yang menyebar cepat dapat menjadi jalan bagi nilai-nilai radikalisme dan ekstremisme.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed