by

Wamenag: Perkuat Moderasi, Percepat Transformasi Layanan Publik

Kabar Damai I Kamis, 08 April 2021

 

Jakarta I kabardamai.id I Kementerian Agama telah menuntaskan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2021. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi meminta seluruh jajaran Kemenag untuk segera menindaklanjuti dan melaksanakan hasil Rakernas Kemenag 2021.

“Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan Rakernas yang pertama kali  dilakukan secara hybrid. Saya minta seluruh jajaran Kemenag segera menindaklanjuti hasil Rakernas. Perkuat moderasi beragama, dan percepat transformasi layanan publik,” pesan Wamenag saat menutup Rakernas, di Jakarta, Rabu (7/4), seperti dikutip kemenag.go.id.

Baca Juga : Menag Ajak Mathla’ul Anwar Sukseskan Penguatan Moderasi Beragama

“Sebagaimana amanat Menteri Agama, seluruh jajaran harus mendukung program penguatan Moderasi Beragama dan percepatan transformasi layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang bersih melayani di lingkungan Kementerian Agama,” imbuhnya.

Laman Kementerian Agama RI merawrtakan, Menurut Wamenag, Kementerian Agama terus mengampanyekan program penguatan moderasi beragama. Apalagi, program ini sudah menjadi program nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Wamenag menjelaskan, penguatan moderasi menjadi solusi antara dua kutub ekstremitas beragama, yaitu ekstremitas kanan yang tekstualis dan ultrakonservatif serta ekstremitas kiri yang liberal.

“Moderasi Beragama juga merupakan solusi tepat menghadapi kemajemukan bangsa. ASN Kementerian Agama harus menjadi panutan, teladan dan  uswah hasanah dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama,” pesannya.

Terkait percepatan transformasi layanan publik, Wamenag menggarisbawahi pentingnya ASN untuk memahami kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakat. Percepatan transformasi layanan publik juga menuntut adanya penyederhanaan organisasi seiring perkembangan teknologi informasi.

“Tata kelola organisasi yang terlalu kompleks hanya akan menghambat langkah kita sebagai pelayan publik. Penyederhanaan organisasi berada dalam konteks kebutuhan negara untuk menetapkan seluruh proses penting yang benar-benar dibutuhkan atau diwajibkan, dalam upaya melayani masyarakat sesegera mungkin, atau minimal dengan waktu yang terukur,” terangnya.

“Proses-proses yang belum ditentukan siapa yang bertanggungjawab, harus segera ditentukan penanggungjawabnya, harus terukur kriteria proses dan hasilnya, sehingga penanggungjawab proses tersebut dapat dievaluasi secara objektif dan tidak bias,” tandasnya.

Rakernas Kementerian Agama berlangsung tiga hari, 5 – 7 April 2021. Rakernas mengangkat tema “Percepatan Transformasi Layanan Publik”. Rakernas telah menyepakati arah kebijakan dan program prioritas Kementerian Agama. Ada tiga arah kebijakan Kementerian Agama tahun 2021, yaitu: moderasi beragama, transformasi digital, dan good governance.

Arah kebijakan ini dituangkan dalam tujuh kebijakan prioritas, yaitu: penguatan moderasi beragama, transformasi digital, revitalisasi KUA, cyber Islamic university, kemandirian pesantren, religiosity index, dan pencanangan tahun toleransi 2022.

 

Moderasi Beragama di Universitas Islam

Terkait moderasi beragama, pada akhir Februari lalu Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta melalui program CONVEY Indonesia merilis penelitian teranyar sekaligus kegiatan capacity building bertajuk “Potret Moderasi Beragama di Kalangan Mahasiswa Muslim”.

Rilis penelitian disampaikan secara daring oleh koordinator penelitian Dr. Arief Subhan dan Annas Jiwa Pratama, MSc sebagai peneliti, Kamis 25 Februari 2021.

Laman PPIM UIN Jakarta menyebutkan, penelitian tersebut menemukan bahwa banyak faktor dari moderasi beragama yang berhubungan dengan opini pro-ekstremisme-kekerasan, yang dalam kata lain berarti faktor-faktor tersebut merupakan faktor resiliensi terhadap ideologi pro-ekstremisme-kekerasan.

Singkatnya, sebagian aspek moderasi beragama yang memang sudah berkembang di lingkungan PTKIN bisa dianggap telah berhasil memberikan semacam imunitas paham kekerasan bagi warga PTKIN.

Menurut Annas, faktor empati merupakan aspek penting yang dilihat dalam penelitian ini.

“Beberapa faktor yang relatif rentan dan dapat lebih dikuatkan, yaitu faktor empati terhadap penganut agama lain (empati eksternal), dalam bentuk skor kemampuan pengambilan perspektif yang relatif rendah, dan empati terhadap aliran lain di dalam Islam (empati internal), dengan skor penolakan terhadap penganut aliran lain di dalam Islam masih relatif tinggi. Kedua faktor ini adalah operasionalisasi dari toleransi,” ujarnya seperti dikutip ppim.uinjkt.ac.id (25/2).

Selain itu, Annas menambahkan terkait temuan yang berbasis pada data kualitatif.

“Ide moderasi sebagai kebijakan relative baru, melalui studi kualitatif ditemukan bahwa sudah ada usaha dari tiga PTKIN ini dalam mempromosikan moderasi beragama dalam hal pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, budaya organisasi dan kegiatan kemahasiswaan,” imbuhnya

Meski disebutkan sudah terdapat beberapa usaha yang telah dilakukan, tetap diperlukan panduan/modul pedoman dalam menjamin keberlanjutan dan keadekuatan promosi moderasi beragama disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang terstruktur dalam mainstreaming moderasi beragama di PTKIN.

Selain itu, perlunya penguatan struktur kelembagaan Rumah/Institusi Moderasi Beragama agar lebih leluasa dalam mengatur kegiatan dan anggaran untuk memastikan promosi moderasi beragama di PTKI berjalan.

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Editor: –

Sumber: kemenag.go.id I ppim.uinjkt.ac.id

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed