by

Usman Hamid: Demokrasi Mundur Karena Kuatnya Oligarki dalam Pemilu

Kabar Damai I Sabtu, 05 Juni 2021

Jakarta I Kabardamai.id I Mundurnya kualitas demokrasi di Indonesia di antaranya terjadi karena kuatnya pengaruh oligarki dalam pemilihan umum. Akibatnya, pemerintahan yang dihasilkan lebih membela keuntungan segolongan kecil pengusaha daripada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Golongan ini menguasai jutaan hektar hutan dan lahan melalui ribuan konsesi yang diberikan oleh pemerintah.

Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute (PVRI) Usman Hamid saat menyampaikan pidato kunci pada acara diskusi ‘Demokrasi dalam Cengkraman Oligarki: Studi Kasus Penguasaan Sumber Daya Alam di Kalimantan Selatan’, pada Minggu, 2 Juni 2021.

“Di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan, pemerintahan sebenarnya tidak berjalan sesuai kehendak rakyat, melainkan kehendak para oligark. Kuatnya pengaruh oligarki telah membuat demokrasi sebagai cita-cita teoritik maupun sebagai realita dalam praktik saat ini bagaikan peribahasa yang berbunyi ‘jauh panggang dari api’, yang artinya tidak sesuai harapan,” ujar Usman yang juga merupakan Direktur Amnesty International Indonesia.

Baca Juga: Islam dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Usman menjelaskan pengertian oligarki dengan mengutip pandangan Richard Robison dan Vedi Hadiz (2004) sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan pemusatan kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Ia juga mengutip Jeffrey Winters (2011) yang mendefinisikan oligarki sebagai “politik pertahanan kekayaan di antara para aktor yang dibekali kekayaan material.

Fenomena sistem oligarki dengan kekuatan uang dalam jumlah besar dalam Pilkada yang dikemukakan oleh Usman juga dirasakan oleh Denny Indrayana yang saat ini tengah bertarung dalam Pilkada di Kalimantan Selatan. Fenomena itu secara gamblang disebut Denny dengan ‘duitokrasi’, yang menurut dia sedang berhadapan dengan ‘rakyatokrasi’ atau kepentingan rakyat.

Denny mengungkapkan kisaran biaya untuk menyinggung besarnya biaya politik merupakan pintu masuk kelompok pengusaha ke dalam politik. Sebagai gambaran, Denny menyebut salah satu calon gubernur di Kalimantan Selatan pada tahun 2015, mengeluarkan anggaran pemenangan sekitar 500-800 miliar rupiah untuk memenangi Pilkada. Angka itu tidak bisa dipenuhi sendiri oleh kandidat, tapi dapat dibiayai oleh pengusaha.

“Semuanya beririsan dengan uang. Duitokrasi ini merusak demokrasi. Di mana-mana ini sudah menjadi rahasia umum, namun susah untuk dilunturkan karena berlawanan dengan oligarki. Bahkan buzzers pun menawarkan jasa rekayasa opini dengan harga paling murah enam ratus juta rupiah” kata Denny yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2011-2014.

Fenomena oligarki di Kalimantan Selatan ini dibenarkan oleh akademisi FISIP Uniska Banjarmasin, Muhammad Uhaib As’ad. Ia mengatakan bahwa fenomena politik uang atau “money politics” dalam Pilkada yang dibiayai oleh pengusaha merupakan hal yang lumrah terjadi.

“Hasil penelitian saya, money politics masih tejadi di Kalimantan Selatan. Di sisi lain masyarakat sudah melihat Pilkada sebagai ajang membagi dan mencari uang, sembako, dan lain-lain. Inilah yang kita sebut pasar malam, orang menjual berbagai hal, termasuk hasil curian. Saya menyebutnya pasar gelap demokrasi atau black market of democracy,” ungkapnya.

Ia menggambarkan Pilkada di daerah secara syariat sudah memenuhi syarat. Akan tetapi secara hakikat atau substansi, para kepala daerah tersandera oleh para oligarki. Ada pertukaran sumber daya atau exchange of resources dari politik dan oligarki. “Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kebijakan yang keluar setelah terpilih tampak mendukung kepentingan oligarki,” lanjutnya.

Dalam perumpamaan sebuah tim sepak bola, ia mengumpamakan oligark sebagai manager. Oligark tak perlu capek-capek menendang bola langsung, tapi cukup mengatur permainan. Dia bisa memindahkan seorang pemain dari satu klub ke klub lainnya dengan mudah. Demikian pula oligarki di pemerintahan.

Lebih dari itu, oligarki dalam tahap tertentu berubah menjadi kekuatan nyata dari politik. “Oligarki menjadi pemerintah bayangan atau shadow government, shadow state. Secara substantif, merekalah yang sebenarnya memimpin, yang menguasai Kalimantan Selatan. Karena mereka yang membiayai Pilkada yang mahal itu,” kata dia.

Koordinator Jaringan Anti-Tambang, Merah Johansyah mengungkapkan betapa berkuasanya kelompok oligarki di sejumlah daerah pertambangan di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pengusaha yang memiliki kepentingan pada Sumber Daya Alam akan membiayai seluruh kebutuhan pemenangan kandidat kepala daerah. Kelak jika menang maka kepala daerah harus memberikan perizinan dan kemudahan tender.

Fenomena ini disebut Merah sebagai politik ijon antara politisi dan pengusaha. “KPK sudah melakukan riset bahwa penyelenggaraan Pilkada dengan dana yang sangat besar ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan ijon – transaksi yang mempermudah mereka untuk menerima perizinan bisnis. Nah, Omnibus Law menjadi kitab hukum untuk kelompok oligarki,” jelas Merah.

Sementara itu, Peneliti ICW Lalola Easter Kaban mengungkapkan bahwa izin eksplorasi juga ‘dijual’ saat musim kampanye. Ia memperlihatkan laporan ICW di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Tengah yang menunjukkan adanya kenaikan pemberian izin untuk eksplorasi tambang di waktu menjelang Pilkada. “Ini memberikan kerangka bahwa pemilu menjadi ajang exchange of resources, dana kampanye dan perizinan bisnis. Ini menjadi realita kita bahwa lingkaran setan ini sangat sulit diputuskan, buktinya ada UU Minerba,” ujar Lola.

Pemerhati lingkungan dari Pengurus Pusat Aisyiyah Muhammadiyah, Hening Parlan mengungkapkan kerusakan lingkungan dan sistem politik berhubungan erat. Ia menyinggung rusaknya lingkungan dikarenakan sistem politik yang tidak sehat. Sebaliknya, upaya pelestarian lingkungan jarang mendapat porsi besar dalam politik Indonesia. Bahkan komitmen lingkungan jarang disebarkan pada kampanye.

“Faktanya 45 persen dari keseluruhan pasangan calon atau sekitar 640 pasangan Pilkada mayoritas berasal dari sokongan industri ekstraktif dan tambang. Pemilu bukan lagi menjadi bisnis politik tapi transformasi menjadi politik bisnis di mana pebisnis merebut kursi pimpinan daerah untuk memperkuat jejaring bisnis,” tukas Hening.

 

Penulis: Ai Siti Rahayu

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed