Urgensi Konferensi Analisis Papua Strategis Bagi Masyarakat Papua

Kabar Damai |Jumat, 08 April 2022

Jakarta | kabardamai.id | Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo terus mendorong pemerataan pembangunan ke Kawasan Timur Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Papua dan Papua Barat. Hal ini sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi, yiatu SDM Unggul Indonesia Maju dan menjadikan Papua sebagai masa depan Indonesia menghadapi era Pasifik.

Sebagai penguatan terhadap kebijakan pembangunan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), maka Presiden Jokowi menerbitkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 21 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selain itu, Presiden Jokowi menerbitan Inpres 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal ini tentu sebagai fondasi dan langkah maju kebijakan strategis pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan masyarakat di Tanah Papua.

Tentunya komitmen ini perlu didukung dengan adanya forum komunikasi strategis bagi percepatan pembagunan Papua ke depan. Pembangunan tersebut meliputi pengembangan ekonomi dan bisnis, pengembangan sarana prasarana dan transportasi, serta pengembangan Indigenous People (Masyarakat Adat) dan Agama di Papua dalam tujuh wilayah adat.

APS Jembatan Peradaban Pembangunan Papua

Analisis Papua strategis sendiri merupakan sebuah komunitas yang terhimpun melalui APS WhatsApp Group dengan profesionalitas dan integritas yang tinggi diberbagai bidang, antara lain: akademisi, peneliti, diplomat, pemerintahan dan birokrat (Kantor Staf Presiden RI, Setwapres RI, Kementerian/Lembaga, DPR RI/DPRP, MRP, Gubernur/Bupati/Walikota), TNI/POLRI, pengusaha, NGO, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda, baik di dalam negeri maupun  luar negeri.

Dengan keragaman profesi dan latar belakang anggota dalam komunitas Analisis Papua Strategis, hal ini menjadi tanggung jawab APS untuk berperan  sebagai forum analisis kebijakan dan mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan di Tanah Papua. Hal ini sejalan dengan visi APS, yaitu:  “APS menjadi Jembatan Peradaban Pembangunan Papua”.

Selain bertanggungjawab dalam mengawal pembangunan di Tanah Papua, Analisis Papua Strategis juga bertanggungjawab untuk turut berperan dalam penanganan konflik sosial, budaya, ekonomi, politik serta keamanan di Bumi Cendrawasih. Penting bagi APS juga untuk berkontribusi dalam memberikan konsep, analisis dan strategi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi SDM Unggul Indonesia Maju dan menjadikan Papua sebagai masa depan dalam menghadapi era Pasifik.

Baca Juga: Alissa Wahid: Konferensi I Analisis Papua Strategis Harus Menerapkan Pendekatan Keadilan untuk Papua

Merujuk pada visi-misi Presiden Jokowi serta urgensi dari perlunya membangun sinergitas antar Lembaga ditingkat lokal, nasional dan internasional, Analisis Papua Strategis (APS) akan menggelar Konferensi I (Pertama) dengan mengusung tema: “Papua Development Strategy “OTSUS, Strategi dan Implementasi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Tanah Papua”  pada 28 sampai 30 April 2022 di Biak Papua.

Urgensi Konferensi I Analisis Papua Strategis

Konferensi I Analisis Papua Strategis ini sangat penting untuk dilaksanakan demi terciptanya rumusan dan langkah-langkah  strategi implementasi Otsus  dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat sesuai dengan prioritas pembangunan di setiap 7 wilayah Adat Papua (Domberay, Bomberay, Meepago, Saireri, Mamta/Tabi, La Pago dan Anim Ha) yang di dalamnya Provinsi Papua terdiri dari 29 Kabupaten dan Papua Barat terdiri dari 13 Kabupaten.

Saat ini konsep dan strategi percepatan pembangunan masih menjadi pembahasan di kalangan masyarakat Papua dengan pandangan yang optimis dan juga pesimis. Sejumlah wacana dan fakta yang berkembang di masyarakat bahwa pembangunan saat ini masih belum dapat menyentuh OAP (Orang Asli Papua) dan masih termajinalkan.

Baca Juga: Catatan Ketua Umum PGI Terhadap Konferensi I Analisis Papua Strategis

Sebagai jawaban RIPP (Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Papua) memiliki komitmen untuk membangun dan melindungi OAP sebagai subyek sentral dalam pembangunan Papua yang saat ini telah disiapkan pemerintah. Secara prinsipil ada dua ranah pembangunan yang harus disentuh yaitu:

1. Pemeliharaan ruang penghidupan (livelihood) bagi  masyarakat yang masih mengandalkan mata pencaharian berburu dan meramu,
2. Transformasi masyarakat asli menuju penghidupan modern berbasis konektivitas multi-moda yang dibangun pemerintah saat ini. Dalam penerapan percepatan pembangunan di Papua penting penetapan dasar dan konteks manusia dalam lingkungannya.

Terdapat empat prinsip mendasar yang dapat menjadi acuan percepatan pembangunan Papua secara holistik, yaitu:

1. Pengembangan kehidupan (livelihood) berbasis potensi sumber daya wilayah ekologi,
2. Afirmasi dan legitimasi institusi Adat,
3. Penguatan kemampuan manajemen pembangunan di kalangan aparatur pemerintah,
4. Peta jalan pemberdayaan masyarakat di Kampung.

Dengan dinamika yang terjadi hal ini tentu diperlukan sebuah pola instrumen dan metode pengawasan dengan skema yang terukur dan terintegrasi untuk bahan bagi pemerintah pusat dan daerah, atau setidaknya sebagai guidance untuk menjalankan arah kebijakan pembangunan di Papua dan keberpihakan bagi Orang Asli Papua di berbagai elemen.

Baca Juga: KWI Dukung Konferensi I Analisis Papua Strategis sebagai Upaya Tingkatkan Moderasi Beragama di Papua

Merumuskan Percepatan Pembangunan dan Kesejahteraan Bagi Orang Asli Papua

APS mengajukan tiga isu strategis yang akan menjadi pembahasan utama dalam konferensi, yaitu:

1. Papua Business Forum,
2. Papua Transportation Forum,
3. Forum Masyarakat Adat Papua & Agama.

Melalui ketiga forum ini diharapkan APS dapat merumuskan strategi akselerasi percepatan pembangunan secara holistik yang memberikan dampak kemajuan dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua dan semua masyarakat Indonesia yang ikut membangun Tanah Papua.

Catatan Ketum PGI untuk Konferensi APS

Bermitra dengan Indonesian Conference on Religion and Peae (ICRP), Laus Deo Calvin Rumayom, Ketua Analisis Papua Strategis dan Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua  kemudian mengunjungi dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh agama di Indonesia.

Pdt, Gomar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), menjadi tokoh pertama yang dikunjungi oleh APS dan ICRP.

Baca Juga: Romo Hariyanto: ICRP Berkomitmen Menjadi Mitra Forum Adat dan Agama di Papua

Dalam pertemuan ini, juga hasilnya disepakati beberapa catatan lainnya yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Konferensi I Analisis Papua Strategis nantinya.

1. Perlu mengundang dan sharing dengan pihak dan komunitas yang peduli dengan Papua
2. Fokus terhadap output dari empat isu, yaitu perdamaian, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan pariwisata di Papua.
3. Memastikan bahwa rumusan yang disepakati dalam konferensi akan dilaksanakan
4. Membangun model kampung damai untuk percontohan pembangunan pariwisata di Papua
5. Memfasilitasi mutu pendidikan dan kesehatan di kampung damai tersebut
6. Mensinergikan dan mengembangkan komunitas-komunitas pembangunan yang sudah ada di Papua

Moderasi Beragama di Papua

Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Prof Ignatius Kardinal Suharyo yng selanjutnya dikunjugi oleh APS dan ICRP juga mendukung inisiasi Analisis Papua Strategis (APS) yang akan menggelar Konferensi.

Menurutnya, konferensi ini adalah Langkah yang baik dalam menumbuhkan peran tokoh agama untuk moderasi beragama dan moderasi narasi Papua.

Kardinal Suharyo juga menerangkan bahwa permasalahan terbesar di Papua saat ini adalah kurang berjalannya Yayasan Pendidikan di pedalaman, hal ini tentunya menghambat peningkatan mutu Pendidikan di Papua.

Melalui Konferensi I Analisis Papua Strategis, Kardinal Suharyo juga menginginkan adanya kaderasi terhadap pimpinan di Papua saat ini. Penyuluh masyarakat juga perlu hadir di tengah masyarakat papua.

Melalui Konferensi I Analisis Papua Strategis, Kardinal Suharyo berharap kegiatan ini menjadi langkah yang baik untuk mengabil peran dalam pembangunan Papua 20 tahun ke depan. Masyarakat Papua harus merasa sejahtera di negeri sendiri.

Gus Dur dan Pendekatan Kultural terhadap Papua

Laus Deo Calvin Rumayom, Ketua Analisis Papua Strategis dan Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua juga mengunjungi Alissa Wahid, Ketua Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) dan Koordinator Jaringan Gusdurian Indonesia terkait persiapan Konferensi 1 (Pertama) Analisis Papua Strategis.

Alissa menegaskan Konferensi ini harus mampu menyelam lebih dalam utuk menerapkan pendekatan yang berpijak pada kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan.

“Dengan adanya konferensi ini kita harus menghilangkan segala prejudice dan membangun keberanian untuk berjalan bersama, membuka diri pada perubahan,” ungkap Alissa saat ditemui langsung di Hotel Ibis Jakarta Tamarin, Jumat (18/03/2022).

“Perlu ada pendekatan kultural seperti yang Gus Dur lakukan terhadap Papua, kita perlu membangun komunikasi yang lebih intensif dengan masyarakat Papua untuk menciptakan perdamaian serta mengobati luka batin dan trauma yang dirasakan Papua,” terangnya.

Putri Gus Dur Konfirmasi Kehadiran dalam Konferensi APS

Putri Gusdur, Alissa Wahid sendiri telah mengkonfirmasi kehadirannya  dalam Konferensi Analisis Papua Strategis, yang akan digelar di Biak, Papua pada tanggal 28 sampai 30 April mendatang.

Alissa berharap Konferensi I Analisis Papua Strategis ini mampu meletakkan pondasi bahwa Indonesia haruslah berani untuk “menerima” dan “menjawab” situasi di Papua tidak hanya dengan cara mengunduh, namun juga melihat sepenuhnya (open mind), mengerti sepenuhnya (open heart), dan menerima sepenuhnya (open will), untuk kemudian mengembangkan keputusan berdasarkan hasil penerimaan itu.

“Kita harus fokus terhadap kesetaraan di Papua. Sepanjang kita memperlakukan Papua secara adil maka akan tercipta perdamaian disana. Karena seperti apa yang selalu Gus Dur bilang, perdamaian tanpa keadilan hanyalah sebuah ilusi. Kita harus membuat Papua merasa menjadi bagian dari Indonesia secara utuh” tandas Alissa.

Penulis: Ai Siti Rahayu