by

Upaya Pengarusutamaan HAM, Komnas HAM Kerjasama dengan Universitas Andalas

Kabar Damai I Jumat, 18 Juni 2021

Kota Padang I kabardamai.id I Komnas HAM terus berupaya untuk melakukan pengarustamaan hak asasi manusia di dunia pendidikan Indonesia, salah satunya dengan memperkuat sinergi dengan civitas akademika.

Dilansir dari laman Komnas HAM RI, salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan pertemuan bersama civitas Universitas Andalas (Unand), Kota Padang, Sumatera Barat.  Pada pertemuan ini, Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM RI Amiruddin berdiskusi dengan Rektor Unand Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. beserta jajarannya di Gedung Rektorat Unand, Selasa (15/6/2021).

Pertemuan antara kedua pimpinan lembaga untuk membahas rencana dan substansi kerja sama. Kerja sama tersebut akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang rencananya akan ditandatangani pada semester kedua 2021. Kerangka kerja sama dalam rangka penerapan hak asasi manusia dan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Amiruddin menyampaikan bahwa Komnas HAM RI  selama ini sangat terbantu oleh program-program kerja di Unand sehingga sinergi yang akan dibangun kedua lembaga bisa lebih terfokus. Beberapa hal di antaranya mengkaji basis hukum untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang dielaborasikan sebagai usulan/masukan kepada Presiden RI.

Baca Juga: Komnas HAM-FISIP USU Bahas Kajian Penyelesaian Konflik Agraria dan Hak Petani

Sebagai bentuk pengamalan keilmuan, Komnas HAM juga membuka kesempatan serta menggandeng para akademisi dari Unand dalam kegiatan-kegiatan pengkajian dan pemantauan serta kegiatan lainnya.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Rektor IV, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat Sultanul Arifin, Sub Koordinator Bidang Kerja Sama antar Lembaga Sri Nur Fathya, Anggota Tim Tindak Lanjut Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Eko Dahana serta Eri Riefika.

Dukung Regulasi ‘Imunitas’ Bagi Pejuang Lingkungan Hidup

Terpisah, Komnas HAM RI juga turut mendukung wacana penerbitan  regulasi yang mengatur tentang Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) sebagai perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup dari ancaman kriminalisasi atau sejenisnya.

Laman resmi Komnas HAM menyebut, usulan kepada pemerintah untuk menerbitkan Anti-SLAPP ini dapat mengacu pada UU Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH) dengan prinsip hak atas lingkungan hidup yang juga menganut dimensi HAM.

Lebih rinci, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH memberikan perlindungan atas tiga hal, yaitu: perlindungan terhadap lingkungan hidup, perlindungan terhadap hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta perlindungan memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

“UU PPLH jangan hanya dipahami sebagai regulasi berdimensi lingkungan hidup, namun juga berdimensi hak asasi manusia,” jelas Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan ketika menjadi narasumber dalam FGD Penyusunan Pedoman Penegakan Hukum Lingkungan untuk Kejaksaan Agung: Anti-SLAPP, Selasa, 15 Juni 2021, seperti dikuip komnasham.go.id.

Bab XI Pasal 70 UU PPLH, lanjut Munafrizal, mengatur peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

“Pasal 66 UU PPLH memberikan semacam ‘imunitas’  atas peran masyarakat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Artinya, peran masyarakat untuk menegakkan hak atas lingkungan bersifat cukup luas dan aktif,” kata Munafrizal melanjutkan.

Untuk memperkuat substansi, Munafrizal memberi masukan terkait kriteria anti-SLAPP sebagaimana diatur dalam UU PPLH dan menjadi prinsip hak atas lingkungan hidup.

Beberapa di antaranya dapat memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam bentuk pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, serta melakukan pengaduan; pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berdampak faktual bagi kepentingan umum ;serta memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan secara kolektif.

Hormati Pejuang Lingkungan Hidup

Kriteria lainnya, yaitu memperjuangkan hak atas lingkungan hidup semata-mata untuk kepentingan lingkungan hidup yang sehat dan baik, serta memperjuangkan hak atas lingkungan hidup melalui cara yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan

“Jika kriteria-kriteria ini terpenuhi, ‘imunitas’ pejuang lingkungan hidup wajib dihormati oleh aparat penegak hukum,” imbuh Munafrizal.

Seiring dengan proses pembentukan regulasi, nantinya peran Komnas HAM RI  bakal dioptimalisasi melalui atensi terhadap kasus kriminalisasi dan/atau gugatisasi terhadap pejuang lingkungan hidup.

Atensi Komnas HAM dapat dilakukan melalui empat fungsi yang dimandatkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu Pengkajian dan Penelitian, Pendidikan dan Penyuluhan, Pemantauan dan Penyelidikan, serta Mediasi.

Data Komnas HAM RI sejak tahun 2020 hingga kini telah menerima 11 pengaduan terkait dengan pembela HAM termasuk pejuang lingkungan hidup. (komnasham/SNF/AM/IWSP)

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed