by

Upaya Kriminalisasi Terhadap Direktur LBH Bali dan Aliansi Mahasiswa Papua

Kabar Damai I Sabtu, 7 Juli 2021

Jakarta I kabardamai.id I Pada Senin, 2 Agustus 2021, organisasi Patriot Garuda Nusantara (PGN) melaporkan Direktur LBH Bali, Ni Kadek Vany Primaliraning ke Polda Bali dengan nomor laporan Dumas/539/VIII/2021/SPKT/Polda Bali, dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Bali juga dilaporkan dengan nomor laporan: Dumas/538/VII/2021/SPKT/Polda Bali atas dugaan makar. Ini bermula pada Senin, 31 Mei 2021, ketika sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung dalam AMP berencana melakukan aksi damai di depan Polda Bali.

Namun, karena massa aksi dihadang oleh Ormas di perjalanan, maka titik aksi damai dipindah ke depan kantor LBH Bali. Saat itu LBH Bali memberikan bantuan serta pendampingan bagi AMP dalam menyampaikan aspirasi damainya terkait kondisi Papua saat ini sehingga pada waktu itu, LBH Bali sedang menjalankan mandat konstitusi yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) dalam UUD Negara RI 1945 dan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada poinnya melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta agar setiap warga negara terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Aksi damai Aliansi Mahasiswa Papua sebagai penyampaian pendapat di muka umun yang merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD Negara RI 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, serta dalam pelaksanaannya telah memenuhi prosedur Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagaimana didasarkan pada surat pemberitahuan No 02/AMP-KK-BALI/III/2021.

Aksi damai ini merupakan implementasi dari hak yang dilindungi konstitusi Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan pula bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal makar yang dituduhkan kepada direktur LBH Bali adalah mengada-ngada. Makar merujuk kepada Pasal 87 KUHP, “Dikatakan ada makar unutk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaa seperti dimaksud dalam pasal 53″. Sehingga tidak ada satupun tindakan LBH Bali.

Baca Juga: Ketua YLBHI: Istilah Agama Resmi Tidak Sesuai dengan Semangat Reformasi

Yang memenuhi unsur makar karena undang-undang karena yang dilakukan oleh LBH Bali adalah memberi bantuan hukum dan menjalankan mandat konstitusi melalui profesi advokat, yakni Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu” dan memiliki hak imunitas berdasarkan Pasal 16 Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan” dan Pasal 11 UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, “Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat” Maka dari itu, tidak bisa dikaitkan antara tindak pidana yang didakwakan kepada klien kepada advokat pendampingnya.

Setiap warga negara mempunyai hak bantuan hukum atas tindak pidana apapun untuk memastikan jaminan kemerdekaan menyatakan pendapat. Untuk itu, dalam mendampingi klien, berdasarkan Peraturan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya pada Pasal 18 ayat

  • yang berbunyi “Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik,keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya.” Selanjutnya pada ayat (2): “Advokat tidak dapat diidentikkan dengan Kliennya dalam membela perkara Klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat“. Sehingga LBH Bali juga sedang menjalankan mandat konstitusi dalam UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pelaporan atas Makar yang ditujukan kepada Direktur LBH Bali menjadi pertanyaan, bagaimana advokat yang sedang menjalankan tugasnya dikatakan sedang memfasilitasi makar dan menjadikan konstitusional RI sebagai korbannya, padahal LBH Bali sedang melaksanakan mandat konstitusi yaitu memberikan Bantuan Hukum serta mengimplementasikan asas praduga tidak bersalah, asas persamaan di depan hukum, dan asas legalitas. Kejadian ini justru dapat dijerat menjadi Pelaporan Palsu sebagaimana di atur dalam Pasal 220 KUHP.

Menimbang kronologi dan analisis peristiwa yang terjadi terhadap Direktur LBH Bali dan mahasiswa AMP Bali, ini menegaskan bahwa telah terjadi upaya kriminalisasi terhadap pembela

HAM yang menjalankan amanat konstitusi serta pemberangusan kebebasan berpendapat secara masif dan sistematis.

Maka dari itu, kami lembaga yang tergabung di bawah ini secara tegas menyatakan sikap bahwa:

  1. Mengecam tindakan upaya kriminalisasi terhadap direktur LBH Bali dan mahasiswa AMP Bali;
  2. Menuntut pihak terkait untuk mencabut laporannya karena tindakannya merupakan bentuk pembungkaman terhadap pembela HAM dan demokrasi;
  3. Menyayangkan pihak aparat kepolisian yang tidak melakukan edukasi terhadap pelapor pada saat melakukan pelaporan sebagai tegaknya asas legalitas dan pendalaman pengetahuan konstitusi;
  4. Mendesak pemerintah agar melindungi kebebasan berpendapat di muka umum sesuai dengan

Yang bergabung dalam solidaritas terhadap LBH Bali dan AMP KK Bali:

  1. AJI Denpasar
  2. Aliansi BEM Seluruh Indonesia
  3. Aliansi BEM se-Undip
  4. Aliansi Mahasiswa UI
  5. Aliansi Rakyat Bergerak
  6. Aliansi Satu Visi
  7. Alumni Sekolah Anti Korupsi Pemuda Bali
  8. BaleBengong
  9. Bangsa Mahasiswa
  10. BEM Fakultas Peternakan UNPAD
  11. BEM FH Universitas Bengkulu
  12. BEM FH UNSIKA
  13. BEM FH UPNVJ
  14. BEM FISIP Universitas Airlangga
  15. BEM FISIP UNMUL
  16. BEM FISIP UNSIL
  17. BEM FH Undip
  18. BEM FKB Universitas Telkom
  19. BEM HUKUM UNHAS
  20. BEM KM Universitas YARSI
  21. BEM KM UNNES
  22. BEM PM Universitas Udayana
  23. BEM REMA UPNVJT
  24. BEM STHI Jentera
  25. BEM UI
  26. BEM ULM
  27. BEM Universitas Siliwangi
  28. Bintang Gana
  29. Emancipate Indonesia
  30. Enter Nusantara
  31. Federasi Muda Kerakyatan
  32. Fraksi Rakyat Indonesia
  33. Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bali
  34. Geram Jawa Tengah
  35. Greenpeace Indonesia
  36. Hollaback! Jakarta
  37. Human Right Watch
  38. I Ni Timpal Kopi
  39. JATAM Kaltim
  40. Kamisan Semarang
  41. KIKA
  42. Komunitas Pojok
  43. Komunitas Taman 65
  44. LBH pos Malang
  45. LBH Papua
  46. LBH Makassar
  47. LBH Manado
  48. LBH Samarinda
  49. LBH Palangkaraya
  50. LBH Surabaya
  51. LBH Semarang
  52. LBH Yogyakarta
  53. LBH Bandung
  54. LBH Jakarta
  55. LBH Lampung
  56. LBH Palembang
  57. LBH Medan
  58. LBH Padang
  59. LBH Pekanbaru
  60. LBH Banda Aceh
  61. Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
  62. LKPTN
  63. Manikaya Kauci
  64. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta
  65. Perpustakaan Jalanan Denpasar
  66. Pemuda Katolik Komisariat Papua
  67. PurpleCode Collective
  68. PPMI Bali
  69. PUSaKO FH Unand
  70. Serikat Mahasiswa Progresif UI
  71. Serikat Petani Pemuda/SPM Galiukir
  72. WALHI
  73. Yayasan Perlindungan Insani Indonesia
  74. Yayasan Bantuan Hukum Bangli Justice
  75. YLBHI

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed