UNESCO Minta Proyek TN Komodo Dihentikan, Walhi: Pemerintah Harus Akui Kekeliruan

Kabar Utama105 Views

Kabar Damai I Kamis, 5 Agustus 2021

Jakarta I kabardamai.id I Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengapresiasi perhatian yang diberikan Komite Warisan Dunia UNESCO terhadap pembangunan proyek pariwisata “Jurassic Park” di Taman Nasional Komodo.

Seperti diketahui, Komite Warisan Dunia UNESCO baru saja melayangkan permintaan resmi kepada pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo.

Melansir Kompas.com (4/8), menurut Komite Warisan Dunia UNESCO, pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo oleh pemerintah tersebut berpotensi mengancam kelestarian kawasan TN Komodo.

Hal tersebut terungkap dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-13 Juli 2021.

Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur Umbu Wulang Tanaamahu mengatakan, pihaknya menyetujui permintaan Komite Warisan Dunia UNESCO yang meminta pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo dihentikan.

Menurut Umbu, permintaan resmi dari Komite Warisan Dunia UNESCO itu menunjukkan perhatian besar komunitas internasional terhadap kelestarian Taman Nasional Komodo sebagai salah satu situs warisan dunia.

Baca Juga: Turki Diminta UNESCO Laporkan Status Hagia Sophia

“Artinya, pemerintah tidak pernah berkoordinasi dengan UNESCO selama ini. Sampai kemudian harus ‘diperingatkan’ oleh UNESCO, dan ini kan bukan kali pertama,” kata Umbu, saat dihubungi Kompas.com, Selasa, 3 Agustus 2021.

Umbu mengatakan, dengan keluarnya dokumen resmi dari Komite Warisan Dunia UNESCO, maka pemerintah seharusnya mengakui bahwa telah melakukan kekeliruan dalam mengelola Taman Nasional Komodo.

“Dan menghentikan serta mencabut segala izin yang sudah dikeluarkan bagi perusahaan-perusahaan yang mendapat konsesi izin usaha pariwisata alam di Taman Nasional Komodo,” kata Umbu, dikutip dari Kompas.com.

Menurut Umbu, dokumen tersebut juga menjadi peringatan bagi pemerintah untuk betul-betul fokus pada upaya terpadu dan berkelanjutan untuk melindungi ekosistem Taman Nasional Komodo dan pengembangan ekonomi rakyat yang ramah lingkungan.

“Karena kita tahu dalam lima tahun terakhir praktik-praktik yang berpotensi menghancurkan ekosistem komodo dan sekitarnya itu cukup tinggi,” kata Umbu.

“Misalnya pencurian mata rantai komodo dalam tiga tahun terakhir ini. Belum lagi pencurian anak komodo. Sekarang ini yang terbaru penyelundupan terumbu karang,” lanjut dia.

Mengedepankan yang Prioritas

Umbu mengatakan, hal-hal seperti itu yang seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam mengelola keberlangsungan Taman Nasional Komodo.

“Inilah yang seharusnya menjadi konservasi premium. Yang premium itu konservasinya,” kata Umbu.

Umbu mengatakan, pihaknya mengapresiasi upaya yang dilakukan Komite Warisan Dunia UNESCO untuk menghentikan pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo. Kendati demikian, ia memberikan sejumlah catatan.

“Salah satu poinnya itu kan penghentian sementara, sedangkan kami itu permintaannya itu penghentian total, dan mencabut semua izin investasi privat atau swasta yang bergelut di dunia pariwisata skala besar di Taman Nasional Komodo,” kata Umbu.

Tak hanya itu, Umbu juga mengatakan bahwa pihak UNESCO harus terjun langsung ke lapangan untuk meninjau situasi riil di Taman Nasional Komodo. “Salah satu poinnya juga kan UNESCO minta AMDAL-nya. Tapi kan fakta di lapangan itu pembangunan sudah hampir 80 persen bahkan hampir 90 persen,” ujar Umbu.

“Artinya terlambat (minta AMDAL). Mau ngapain lagi? Misalnya di Pulau Rinca itu yang jadi Jurassic Park, itu kan pengerjaan sudah hampir 90 persen malah. Bahkan mungkin mereka sudah taraf-taraf finishing,” lanjutnya.

Menurut Umbu, dengan kondisi seperti itu, UNESCO harus melihat langsung kondisi di Taman Nasional Komodo, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi riil yang ada di sana.

“Baik itu dalam konteks konservasinya, maupun kesejahteraan rakyat. Karena bagaimanapun upaya pelestarian komodo ini harus seiring sejalan dengan upaya kesejahteraan rakyat,” kata Umbu.

Umbu mengatakan, dengan hadir langsung di lapangan, UNESCO juga bisa mengevaluasi kontribusi Taman Nasional Komodo terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kalau kita kan punya asumsi bahwa rakyat sampai hari ini tidak sejahtera, makanya kemudian alasan kesejahteraan rakyat itulah yang dipakai alasan oleh pemerintah untuk membangun kawasan wisata premium di sana,” ujar Umbu.

Isi Lengkap Permintaan UNESCO

Dalam dokumen bernomor WHC/21/44.COM/7B, Komite Warisan Dunia UNESCO melayangkan sejumlah permintaan kepada Pemerintah Indonesia.

Pertama, meminta Pemerintah Indonesia memberikan informasi lengkap tentang bentuk perlindungan terhadap Nilai Universal Yang Luar Biasa (OUV) yang dimiliki Taman Nasional Komodo, yang tercantum dalam desain pembangunan pariwisata.

Pemerintah Indonesia juga diminta memberikan penjelasan mengenai upaya menarik turis secara masif, namun pada saat bersamaan berkomitmen bahwa konsep pembangunan kawasan tersebut adalah pariwisata berkelanjutan.

Kedua, Komite Warisan Dunia UNESCO juga mengingatkan bahwa proyek pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo sebagai situs Warisan Dunia, harus diinformasikan kepada Pusat Warisan Dunia sebelum pembangunan dimulai.

Hal tersebut sesuai dengan Paragraf 172 Panduan Operasional. Pemerintah Indonesia juga diminta merevisi AMDAL untuk proyek pariwisata di Pulau Rinca sesuai dengan Panduan Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN) dan mengirimkannya ke Pusat Warisan Dunia untuk ditinjau oleh IUCN. Revisi AMDAL bersifat mendesak, sesuai dengan paragraf 118bis Panduan Operasional.

Ketiga, Komite Warisan Dunia UNESCO mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar kawasan Taman Nasional Komodo. Penghentian dilakukan hingga revisi AMDAL diajukan, dan ditinjau oleh IUCN.

Keempat, Komite Warisan Dunia UNESCO meminta Pemerintah Indonesia mengirim laporan lengkap paling lambat 1 Februari 2022. Laporan itu berisi tentang perkembangan terbaru kondisi konservasi di kawasan Taman Nasional Komodo dan implementasi dari permintaan Komite Warisan Dunia UNESCO.

Laporan itu berisi tentang perkembangan terbaru kondisi konservasi di kawasan Taman Nasional Komodo dan implementasi dari permintaan Komite Warisan Dunia UNESCO. Laporan lengkap dari Pemerintah Indonesia akan diperiksa oleh Komite Warisan Dunia UNESCO pada sesi konvensi ke-45 yang akan digelar pada 2022.

Pemprov NTT Jawab Desakan UNESCO

Pemprov NTT pun buka suara terkait desakan UNESCO untuk menghentikan proyek infrastruktur di Pulau Komodo. Pemprov NTT juga berterima kasih kepada UNESCO atas perhatian ini.

“Pemprov NNT mengucapkan terima kasih atas masukan dari UNESCO. Pulau Komodo itu cagar biosfer sejak 1977. Cagar Biosfer Komodo ini menjadi bagian dari Taman Nasional Komodo. Dan sejak tahun 2012 terpilih sebagai 7 keajaiban dunia. Karena ia punya label internasional, maka keperluan untuk menata kawasan itu sangat penting,” kata Karo Humas Protokol NTT Jelamu Ardu Marius saat dihubungi, Rabu, 3 Agustus 2021.

Jelamu menjelaskan bahwa maksud pembangunan infrastruktur ini ialah bagian penataan di Pulau Rinca. Semata-mata agar para wisatawan tidak datang dari berbagai arah.

“Jadi Pulau Komodo dan ribuan komodo yang ada di dalamnya itu dikonservasi secara ketat. Sedangkan Pulau Rinca diarahkan memang untuk tourism dan Pulau Komodo untuk destinasi terbatas berbasis konservasi. Karena itu, Pulau Rinca ditata. Kalau tidak ditata, orang masuk dari berbagai arah,” ujarnya, seperti dikutip detik.com (4/8).

Terkait desakan UNESCO tersebut, Jelamu mengatakan akan mengkajinya lebih dulu. Dia juga yakin pemerintah pusat juga memiliki argumentasi terkait hal ini.

“Dikaji dulu. Tentunya pemerintah pusat juga sudah punya argumentasi kan,” ungkapnya.

Tanggapan Gubernur Viktor

Menanggapi permintaan UNESCO itu Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat berterima kasih kepada UNESCO, karena ikut memperhatikan aset-aset bangsa khususnya Taman Nasional Komodo, yang menjdi konservasi alam dan juga kebanggaan NTT.

Menurut gubernur Viktor, apa yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia yang telah disetujui bersama juga oleh Presiden Jokowi, untuk membantu agar Taman Nasional itu mempunyai manfaat ekonomi yang luar biasa.

“Untuk pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi NTT, agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami,” katanya, Selasa, 3 Agustus 2021, seperti dikutip merdeka.com (4/8).

Pemerintah provinsi NTT tetap menerima aspirasi UNESCO. Namun diharapkan, UNESCO juga memahami bahwa apa yang dikerjakan pemerintah tersebut, dalam rangka untuk menjaga habitat Komodo serta biota laut, yang dirusak oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

“Juga sudah diputuskan bahwa dari seluruh pulau-pulau dan laut serta kekayaan alam, kita sepakati untuk pulau Rinca kita tetapkan sebagai pulau untuk mass tourism (pariwisata masif). Pulau ini menjadi habitat komodo dan dengan ditetapkan sebagai mass tourism, tentunya kita perlu mengembangkannya. Karena itu di Pulau Rinca kita desain dan dibuat tempat untuk para pejalan kaki, sehingga mereka aman dan juga dibangun dermaga yang layak bagi kapal pengunjung,” ungkap gubernur Viktor.

Dia berharap, hasil pengembangan Taman Nasional Komodo akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat setempat.

“Jadi ekonomi mereka bertumbuh dari pariwisata yang berkembang, dengan juga dari kedatangan pengunjung yang membawa dampak ekonomi,” pungkasnya. [Kompas/detik/merdeka]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *