by

TWK Bermasalah dan Stigmatisasi Tak Berdasar untuk Pegawai KPK

Kabar damai I Minggu, 6 Juni 2021

Jakarta I Kabardamai.id I Ngobrol Santai Anti Korupsi (Ngobras), program live instagram dalam official akun @sahabaticw menghadirkan Rieswin Rachwell (Pegawai KPK).  Berada sejak tahun 2017 hingga kini, Rieswin adalah pegawai yang kini bekerja pada Direktorat Penyelidikan di KPK dan masuk dalam 75 nama yang ada dalam list penonaktifan.

Rieswin mengakui mengetahui namanya masuk dalam 75 nama yang dinonaktifkan dari media, awalnya ia sempat terkejut namun melihat proses yang dapat dikatakan aneh maka iapun kemudian biasa saja.

Ditanya perihal asumsi mengapa namanya turut tercatut, Riswien mengungkapkan bahwa berbagai asumsi sempat terlintas.

“Saya kurang tahu apakah jawaban saya di TWK itu tidak memuaskan bagi mereka, kalau beberapa kawan juga sudah menyebutkan kalau ada upaya penargetan kepada pegawai KPK jadi mungkin saja. Sejauh ini hasil tes tidak diberikan kepada kami yang tidak lulus ini jadi ya tidak tau kenapa,” ungkapnya.

Baca Juga: Jokowi: Hasil TWK Bukan Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Beredar luas dimedia tentang pertanyaan-pertanyaan dalam TWK yang dianggap kurang berkorelasi dengan wawasan kebangsaan. Hal tersebut nyatanya juga turut dirasakan oleh Rieswin.

“Memang ada pertanyaan yang saya anggap agak aneh dan janggal. Dalam sebuat tes, saya yang kebetulan keturunan Tionghoa menemukan pertanyaan seperti semua orang Cina sama saja, minoritas lebih menguasai pekerjaan strategis. Kemudian dibeberapa pertanyaan misalnya di esay tentang tanggapan dalam kasus Habieb Riezek kami diminta pendapat kami,”.

“Lanjut diwawancara, ada tambahan seperti tanggapan mengenai kriminalisasi ulama, apakah keberatan mendengarkan azan lima kali. Saya juga ditanyai tanggapan saya mengenai seks bebas hingga seks yang dilakukan bertiga, bagaimana tentang pesta seks, film porno dan sebagainya. Bagi saya pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak ada korelasi kepada pemberantasan korupsi,” tambahnya panjang lebar.

Hal yang sangat kentara adalah perihal pernyataan-pernyataan tentang KPK yang taliban serta labelling tentang mereka yang dinyatakan tidak lolos wawasan kebangsaan dengan tidak paham pancasila, tidak berwawasan kebangsaan dan sebagainya.

Sesuai instruksi presiden, muncul 24 nama yang kemudian masih dapat dibina dan dapat bergabung di KPK sedangkan sisanya tidak. Rieswin menyatakan hal ini tidak mendasar dan sangat bias, ia juga turut mempertanyakan hal tersebut. Apakah maksud dari tidak dapat dibina menunjukkan bahwa mereka tidak cinta terhadap pancasila, NKRI dan juga pemerintah yang sah. Perihal labelling ini, Rieswin menganggap sebagai hal yang lucu dan konyol serta jahat bahkan lebih parah dari teroris sekalipun.

Perihal stereotype dan labelling mulai dari tidak berwawasan kebangsaan, Rieswin menuturkan sangat berdampak buruk tidak hanya secara individu namun secara kelembagaan.

Itu yang sangat merugikan secara individu dan sebenarnya secara organisasi untuk nama baik KPK itu buruk sekali, berarti selama ini KPK merekrut pegawai tidak melalui seleksi yang baik sehingga taliban-taliban dan orang-orang yang dianggap radikal bisa bergabung di KPK, itu memalukan lembaga sendiri, tapi yang lebih besar adalah nama baik karena stigma tidak berasal dari diri sendiri. Berhubungan dengan harga diri dan kehormatan,” tuturnya.

Tidak sedikit pegawai KPK yang pasca TWK mendapatkan ancaman baik secara siber maupun secara langsung. Dalam konteks ini, Rieswin mengaku menjadi target doxing.

“Kalau saya menjadi target doxing, saya tidak tahu siapa yang melakukan yang jelas dalam materi doxing tersebut saya disebut sebagai pendukung sex bebas dan saya disebut tidak mau menjadi ASN karena gaji kecil hingga tidak mau menurut kepada pimpinan KPK,” bebernya.

Terakhir, ia berpesan kepada semua pihak yang konsen terhadap KPK dan isu korupsi untuk lebih teliti dalam memahami permasalahan.

“Silahkan menilai tapi secara ilmiah, jangan mau menelan omongan orang mentah-mentah tapi cermati dan pahami untuk apa semua ini dan yang jelas yang jelas pesan saya bukan sebatas 75 orang yang kehilangan pekerjaan, ini masalah pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Penulis: Rio Pratama

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed