Kabar Damai| Selasa, 26 April 2022
Jakarta | kabardamai.id | Sebagai penguatan terhadap kebijakan pembangunan di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat), maka Presiden Jokowi menerbitkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 21 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Selain itu, Presiden Jokowi menerbitan Inpres 9 Tahun 2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Hal ini tentu sebagai fondasi dan langkah maju kebijakan strategis pemerintah untuk mengejar ketertinggalan pembangunan masyarakat di Tanah Papua.
Tentunya komitmen ini perlu didukung dengan adanya forum komunikasi strategis bagi percepatan pembagunan Papua ke depan. Pembangunan tersebut meliputi pengembangan ekonomi dan bisnis, pengembangan sarana prasarana dan transportasi, serta pengembangan Indigenous People (Masyarakat Adat) dan Agama di Papua dalam tujuh wilayah adat.
Konferensi Analisis papua Strategis sendiri digelar untuk terus mendorong pemerataan pembangunan ke Kawasan Timur Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Papua dan Papua Barat. Hal ini sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi, yiatu SDM Unggul Indonesia Maju dan menjadikan Papua sebagai masa depan Indonesia menghadapi era Pasifik.
Analisis Papua strategis sendiri merupakan sebuah komunitas yang terhimpun melalui APS WhatsApp Group dengan profesionalitas dan integritas yang tinggi diberbagai bidang, antara lain: akademisi, peneliti, diplomat, pemerintahan dan birokrat (Kantor Staf Presiden RI, Setwapres RI, Kementerian/Lembaga, DPR RI/DPRP, MRP, Gubernur/Bupati/Walikota), TNI/POLRI, pengusaha, NGO, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda, baik di dalam negeri maupun luar negeri.
APS Forum Analisis Kebijakan
Dengan keragaman profesi dan latar belakang anggota dalam komunitas Analisis Papua Strategis, hal ini menjadi tanggung jawab APS untuk berperan sebagai forum analisis kebijakan dan mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan di Tanah Papua. Hal ini sejalan dengan visi APS, yaitu: “APS menjadi Jembatan Peradaban Pembangunan Papua”.
Sebagai jembatan peradaban pembangunan APS mengajukan tiga isu strategis yang akan menjadi pembahasan utama dalam konferensi, yaitu: Pertama: Papua Business Forum, Kedua: Papua Transportation Forum, ketiga: Forum Masyarakat Adat Papua & Agama, melalui ketiga forum ini diharapkan kita dapat merumuskan strategi akselerasi percepatan pembangunan secara holistik yang memberikan dampak kemajuan dan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua dan semua masyarakat Indonesia yang ikut membangun Tanah Papua.
Strataegi Pembangunan Papua
Laus Deo Calvin Rumayom, Ketua Analisis Papua Strategis dan Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Cenderawasih, Jayapura Papua, Sabtu (23/04) mengungkapkan alasan APS menyoroti Papua Development Strategy.
“Kami menyoroti itu, karena pembangunan di Papua butuh strategi, untuk memberikan kekuatan dalam implementasi percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua, untuk itu, APS menggabungkan Otsus dan Inpres menjadi dua engine sejak UU Otsus ditetapkan sehingga untuk memastikan perubahan – perbahan yang terjadi di Papua,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Papua Bisnis Forum itu mempertemukan regulator, eksekutif, pengambil kebijakan ekonomi, pelaku usaha dan analisis serta evaluasi iklim investasi di Papua untuk memastikan 20 tahun ke depan ada kebijakan memastikan kesejahteraan masyarakat.
Sebab, Laus menilai jika selama ini semua terkesan berjalan sendiri – sendiri, sehingga APS menginginkan semua ada dalam sistem, sehingga diharapkan Papua Bisnis Forum menghasilkan arsitektur perdagangan di Papua.
“Sedangkan, Papua Transfortasi Forum, jelas Calvin Rumayom, akan didukung Kementerian Perhubungan, untuk mematakan transportasi di Papua dalam 20 tahun ke depan. Sebab, hingga saat ini, wilayah Pegungan Tengah harga barang masih mahal, bahkan harga semen diatas Rp 1 juta,” tambah Laus.
Untuk itu, diharapkan ke depan masalah transportasi di Papua bisa clear, termasuk kemungkinan rencana pembangunan kereta api di Papua sebagai solusi percepatan pembangunan transportasi di Papua dalam upaya meningkatkan konektivitas.
Sedangkan, Forum Masyarakat Adat dan Agama, Calvin Rumayom menjelaskan, akan mempertemukan tokoh agama dan adat untuk membangun infrastruktur sosial di tengah masyarakat. APS berharap agama dan adat mempunyai sistem sosial yang akan menjadi indikator keberhasilan kebijakan pembangunan.
“Ketiga forum ini, akan menjadi forum strategis. Kita bisa menyiapkan berbagai gagasan dan strategis kepada pemerintah,” jelasnya.
Calvin Rumayom menjelaskan bahwa konferensi APS I ini sebenarnya untuk mendukung Presiden, Wapres, Kabinet dan Kementerian/Lembaga untuk memastikan semua kebijakan pemerintah harus terimplementasi dan harus sampai dan dirasakan masyarakat.
“Sebagai bagian intelektual, pelaku pembangunan, kita ingin ada kerja kolaborasi. Pemerintah tidak bisa sendiri, warga negara harus punya akses memastikan persoalan pembangunan di Papua,” imbuhnya.
