by

Terbitkan Permendikbud Kekerasan Seksual, Nadiem Tuai Banyak Dukungan

Kabar Damai I Sabtu, 13 November 2021

Jakarta I kabardamai.id I Sejumlah pihak mengkritik Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Sejumlah ormas Islam menyebut Permendikbud 30 rentan melegalisasi zina. Beberapa parpol mendesak Nadiem merevisi Permendikbud 30.

Permendikbudristek tersebut dianggap kontroversial setelah mendapat penolakan dari organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, lingkungan kampus hingga anggota parlemen. Beleid itu disebut bernuansa liberal dan melegalkan perzinaan karena memuat diksi persetujuan (sexual consent) antara pelaku dan korban saat menjelaskan definisi kekerasan seksual.

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah pun meminta agar peraturan menteri tersebut segera direvisi dan dicabut. Salah satu alasan permintaan agar peraturan tersebut dicabut ialah karena dinilai melegalisasi perbuatan asusila dan seks bebas.

Namun tak sedikit pula yang memberikan dukungan kepada Menteri Nadiem Makarim atas direrbitkannya permen tersebut.

Mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dilansir CNN Indonesia (12/11),  menyatakan dukungan mereka terhadap Permen yang diterbitkan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di kampus.

Pengurus BEM Fakultas Bahasa dan Sastra (FBS) Universitas Negeri Makassar (UNM) Andi Rahmi Utami, misalnya. Rahmi mengatakan pihaknya telah menelaah Permendikbud tersebut. BEM FBS menyatakan mendukung aturan ini.

“BEM mendukung adanya permendikbud ini. Kemarin di kajian lebih banyak membahas mekanisme pemilihan panitia dan satgas. Dan kami di BEM sementara buat SOP penanganan (kasus) kekerasan seksual,” kata Rahmi, seperti dikutip CNN Indonesia.com, Kamis, 11 November 2021.

Menurut Rahmi, hingga saat ini Pengurus BEM FBS telah menerima banyak laporan dugaan kekerasan seksual yang menimpa mahasiswi. Kata Rahmi, BEM FBS memang membuka layanan pengaduan korban kekerasan seksual sejak awal September

“Kekerasan seksual yang dialami ada secara verbal dan ada secara fisik. karena beda-beda pelakunya juga. Dari laporannya yang kami terima dari oknum pengajar tapi masih sementara diusut,” terangnya.

 

Dukungan Unhas dan Aliansi BEM UI

Dukungan juga datang dari mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas). Presiden BEM Fakultas Hukum Unhas, Taufik Kurniawan memandang Permendikbud ini merupakan satu bentuk terobosan mencegah dan menindak terjadinya kekerasan seksual di kampus.

Menurut Taufik, dalam Permednikbud ini, mahasiswa dilibatkan menjadi unsur utama dalam kebijakan pembentukan Pansel dan satuan tugas (Satgas).

“Misalkan dalam pembentukan Pansel dan satuan tugasnya, ada mahasiswa di sana, ini merupakan kemajuan dari kebijakan yang akan dilaksanakan,” ujar Taufik.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Indonesia (UI), seperti dikutip detikcom,  menyatakan sikap mendukung Permen PPKS itu.

Aliansi BEM se-UI menamakan kelompoknya sebagai Aliansi Kekerasan Seksual dalam Kampus se-UI. Unsur aliansi ini adalah BEM FH UI, BEM UI, BEM IKM FK UI, BEM IM FKM UI, BEM FIK UI, BEM FPsi UI, BEM FT UI, BEM FF UI, BEM FKG UI, BEM Vokasi UI, BEM FMIPA UI, BEM Fasilkom UI, BEM FIA UI, BEM FEB UI, BEM FISIP UI, BEM FIB UI, dan HopeHelps UI (organisasi nirlaba antikekerasan seksual).

“Penerbitan Permendikbud-Ristek PPKS sejatinya merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh Pemerintah di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Permendikbud-Ristek PPKS ini hadir dan menjadi payung hukum yang secara komprehensif mengatur terkait penanganan serta pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi,” demikian pernyataan Aliansi, sebagaimana tercantum dalam pernyataan sikap tertulis, diterima detikcom pada Kamis (11/11/2021).

 

Rektor Unhas: Dapat Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan

Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), menyatakan pihaknya mendukung Peraturan Mendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi, di tengah pro dan kontra terkait aturan itu. Dwia menilai peraturan tersebut dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan di kampus.

“Sangat mendukung dan akan segera mengimplementasikan Permen PPKS ini. Karena sebenarnya Unhas sudah lama melakukan upaya perlindungan perempuan dari kekerasan seksual, apakah itu mahasiswa atau bagi pegawai atau bagi dosen, sehingga dengan ada permen PPKS ini makin membuat format yang lebih formal,” tutur Dwia dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis 11 November 2021, dikutip dari Detikcom.

Baca Juga: Menag Tegaskan Dukung Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual

Dwia mengungkap Unhas sebelumnya telah menangani beberapa kasus kekerasan perempuan di dalam lingkungan kampus. Korbannya ada mahasiswa, pegawai, hingga dosen.

“Ternyata selama ini kelompok perempuan di kampus cukup rentan mengalami kekerasan seksual, apakah dalam tindakan fisik atau dalam bentuk bully dengan perkataan atau dengan upaya lainnya, namun enggan melaporkan karena yang pertama sebabnya nggak tahu laporannya ke mana gitu kan, yang kedua rasa tingkat kesadaran dari korban,” ungkapnya.

Dwia berpendapat banyak korban kekerasan seksual di kampus yang tidak berani melaporkan kekerasan yang dialami karena takut dan mendapat intimidasi dari pelaku.

“Kalau korbannya mahasiswa takut intimidasi dari dosen misalnya,” ujarnya.

Dwia juga menyebut Permendikbud PPKS akan membuat korban menjadi tidak takut untuk melapor, karena Permendikbud PPKS mewajibkan kampus untuk membentuk satuan tugas (Satgas) khusus untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual di dalam kampus.

“Dengan adanya Permen PPKS ini, kita harus membentuk satgas formal untuk melaporkan dan melakukan pendampingan konseling, bahkan bantuan hukum, bahkan perlu jika korban mengalami trauma perlu ada upaya pemulihan korban dari trauma, dan supaya tidak terulang kasus ini dan korban merasa lega. Maka pelaku bisa dikenakan berbagai bentuk sanksi,” tandas Dwia.

 

Menag Yaqut Beri Dukungan

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan dukungannya terkait penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No 30/2021. Permen yang mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi ini dinilai menjadi bentuk dari pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

“Kami mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan Mas Menteri. Karenanya, kami segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk mendukung pemberlakuan Permendikbud tersebut di PTKN (Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri),” ungkap Menag, Senin (8/11) saat bertemu Mendikbud Ristek Nadiem Makarim di Kantor Kemenag, Jakarta seperti dilansir dari laman Kemenag.go.id.

Untuk mewujudkan dukungan tersebut, Kemenag  mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Menag sepakat dengan Mendikbud Ristek yang menyatakan bahwa kekerasan seksual menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan pendidikan nasional.

“Kita tidak boleh menutup mata, bahwa kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan. Dan kita tidak ingin ini berlangsung terus menerus,” ujar Menag. [dari berbagai sumber]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed