by

Tentang Kekerasan Seksual, dari Normalisasi Hingga Pentingnya Payung Hukum

-Kabar Puan-18 views

Kabar Damai I 05 Oktober 2021

Pontianak I Kabardamai I Persoalan berkaitan dengan kekerasan seksual masih menjadi hal yang mengerikan di Indonesia. Hal ini karena kekerasan seksual dapat terjadi pada semua orang meliputi ragam gender serta usia dan dapat terjadi dimana saja. Dalam kasus yang ada, kekerasan juga tidak melulu dilakukan oleh orang yang tidak dikenal namun juga orang-orang terdekat dari korban.

Kekerasan seksual semakin kompleks seiring dengan kurangnya pemahaman serta kesadaran masyarakat akan pentingnya faham pada kasus tersebut. Hal ini  menyebabkan kerap kali terjadinya salah kaprah dalam kekerasan seksual dan menyebabkan normalisasi dan sebagainya. Tentu pula semakin diperparah dengan tidak adanya payung hukum serta polemik lainnya yang terus ada hingga kini.

Baca Juga: Komnas Perempuan Apresiasi MS Berani Adukan Kekerasan di KPI

Gabungan organisasi dan komunitas di Pontianak menyelenggarakan diskusi salah kaprah tentang kekerasan seksual, Sabtu (02/10/2021). Turut hadir sebagai pemateri Dewi Candraningrum dari Studio Jejer Wadon dan juga Tengku Vriska dari Gerakan Perempuan Pontianak.

Berikut beberapa pertanyaan yang berhasil dihimpun dan dijawab oleh keduanya pada webinar tersebut:

Berhubungan dengan KS, bagaimana cara pendampingan kepada perempuan muda di desa yang biasanya lebih sulit untuk dijelaskan dengan tingkat kerentanan kekerasan yang lebih tinggi dan kerentanan sosial ekonomi serta bagaimana pula membangun rasa kepercayaan dengan korban pada kasus?

Menurut Tengku Vriska:

Menurut aku tidak hanya teman-teman di desa (yang sulit dijelaskan dan diadvokasi), tetapi juga teman-teman yang belum memiliki kesempatan untuk mendapat pemahaman seputar seksual. Oleh karena itu, pendekatannya akan berbeda dengan melihat konteks dengan pemahaman yang sesederhana mungkin bisa dimulai dengan memberikan pemahaman konteksnya. Untuk menyalurkan -informasi itu berbeda-beda dengan memperhatikan dengan siapa kita berbicara. Jadi memang untuk itu perlu belajar ya prosesnya.

Menurut Dewi Candraningrum:

Dengan melakukan banyak terjemahan-terjemahan dengan menyadari bahwa isu ini memiliki banyak terminology atau kosa kata yang sulit dipahami sehingga perlu diterjemahkan. Prinsip advokasi yang lain juga perlu memiliki kesadaran bahwa tidak ada kekerasan seksual yang hanya berasal dari dirinya sendiri bisa juga karena faktor sosial ekonomi atau yang lainnya. Kemudian dengan menyadari bahwa terdapat beberapa langkah advokasi hukum yang bisa dilalui.

Akar dari KS adalah patriarki, untuk menangani masalahnya kita harus faham dengan hulunya dulu. Lantas darimana asal patriarki itu?

Menurut Dewi Candraningrum:

Patriarki berasal dari Bahasa yunani yang berarti kepala dari sebuah rasa tau suku yang akan menurunkannya kepada turunan anak laki-lakinya, yang perlu digaris bawahi adalah akar pemerkosaan itu adalah mengenai kekuasaan terhadap tubuh perempuan tersebut. Hal ini yang menunjukkan hubungannya patriarki dengan kekerasan seksual yang memiliki prinsip bahwa tubuh perempuan adalah milik laki-laki.

Bagaimana dengan urgensi RUU PKS sebagai ruang akses perempuan agar lebih bebas dan aman serta merdeka dari KS dan menjalankan kehidupannya?

Menurut Tengku Vriska:

Sebenarnya urgensi RUU PKS di tengah ini lebih besar, kenapa kita masih memerlukan RUU PKS ? karena masih banyak perbandingan dan definisi yang belum komplit, di RUU PKS itu lebih detail sebenarnya, ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi adanya korban-korban yang bingung apakah ini termasuk pemerkosaan atau bukan dan di kuhp masih terdapat beberapa kasus yang belum diatur tetapi di RUU PKS sudah dijelaskan contohnya visum, pelayanan kesehatan dll. Tetapi sayangnya masih terjadi maju mundurnya pengesahan RUU PKS karena masih adanya perdebatan mengenai judul.

Penanganan KS seolah tidak serius dan banyak celah bagi pelaku, bagaimana tanggapan saudari?

Menurut Tengku Vriska:

Sebenarnya urgensi RUU PKS di tengah ini lebih besar, kenapa kita masih memerlukan RUU PKS ? karena masih banyak perbandingan dan definisi yang belum komplit, di RUU PKS itu lebih detail sebenarnya, ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi adanya korban-korban yang bingung apakah ini termasuk pemerkosaan atau bukan dan di kuhp masih terdapat beberapa kasus yang belum diatur tetapi di RUU PKS sudah dijelaskan contohnya visum, pelayanan kesehatan dll. Tetapi sayangnya masih terjadi maju mundurnya pengesahan RUU PKS karena masih adanya perdebatan mengenai judul.

Mengapa UU tentang KS sulit diterapkan di Indonesia khususnya Kalbar?

Menurut Tengku Vriska:

Sebenarnya dibilang sulit itu bingung untuk menjelaskan, tetapi saat ini semakin banyak bukti bahwa RUU PKS itu emang semakin dibutuhkan. Kalau dilihat dari urgensinya kita melihat itu sangat penting seharusnya hal itu menjadi tidak sulit, namun kalo diamati terjadinya banyak pedebatan dari judul yang menurut dewan masih rancu. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan juga  seperti definisi definisi yang perlu disesuaikan.

Apa yang dapat dilakukan oleh komunitas tentang ranah penanganan KS?

Menurut Tengku Vriska:

Setiap orang memiliki batasan tertentu, di dalam kita berorganisasi sebenarnya kita harus saling tau ni batasan-batasan seperti apa yang sudah termasuk pelecehan seksual, karena tidak adanya kesepakatan ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga penting adanya kesepakatan dalam batasan seksual.

Menurut Dewi Candraningrum:

Beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam suatu komunitas :

Pertama, dilakukan advokasi kebijakan, dibuatnya peraturan internal terkait kekerasan seksual. Kedua, Advokasi budaya dan media, salah satunya dengan pendidikan public mengenai kekerasan seksual.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed