by

Tayangan Lamaran Atta dan Aurel Dinilai Melanggar Hak Masyarakat

Kabar Damai I Rabu, 17 Maret 2021

 

Jakarta | kabardamai.id | Media sosial digegerkan dengan protes netizen tentang acara lamaran Atta dan Aurel yang ditayangkan di televisi. Banyak netizen menilai acara tersebut merenggut hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan televisi yang berkualitas.

Acara lamaran YouTuber Atta Halilintar dan penyanyi Aurel Hermansyah mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Salah satunya adalah respons dari Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) yang menuliskan lima poin penolakan atas acara lamaran dan pernikahan artis di televisi, termasuk acara Atta dan Aurel.

 

Lima Poin Keberatan

Lima poin keberatan KNRP disampaikan melalui siaran pers. Melansir Detik.Com, lima poin keberatan atas pernikahan yang disiarkan secara langsung di televisi diantaranya adalah:

Pertama, KNRP menolak keras rencana seluruh penayangan tersebut yang jelas-jelas tidak mewakili kepentingan publik secara luas dengan semena-mena menggunakan frekuensi milik publik.

Kedua, KNRP menyesalkan sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang tidak segera menghentikan kegiatan tersebut, dengan menunggu secara pasif tayangan itu hadir dan baru akan memberikan penilaian. Padahal jelas-jelas isi siaran melanggar hak-hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan yang lebih berkualitas.

Ketiga, KNRP menyesalkan KPI tak mau bertindak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 11 yakni “Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan kemanfaatan dan perlindungan untuk kepentingan publik” dan Standar Program Siaran Pasal 13 Ayat 2 yang menyatakan:

“Program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan dan/atau disajikan dalam seluruh isi mata acara, kecuali demi kepentingan publik”.

Keempat, KNRP menyesalkan sikap KPI yang abai terhadap berbagai keberatan dan kritik masyarakat melalui media sosial, dan pasif menunggu aduan di saluran pengaduan resmi KPI.

Bukankah seharusnya KPI yang mewakili kepentingan masyarakat tidak perlu menunggu aduan resmi publik apabila secara nyata dan jelas-jelas melihat pelanggaran frekuensi publik di depan mata?

Kelima, KNRP akan terus mengawasi dan memantau kinerja Komisioner KPI dan mengingatkan tentang kewajiban KPI untuk secara kritis dan sungguh-sungguh bekerja melaksanakan kewenangannya apabila melihat kondisi dan situasi yang merugikan publik di bidang penyiaran.

Baca juga: Pers Release: Pelatihan Milenial Reformis Wilayah Jakarta

Respons dari Berbagai Pihak

Atta Halilintar menanggapi penolakan dari KNRP dan memberikan tanggapan. “Kita dalam hidup enggak bisa selalu senangin banyak orang. Kita nikah mah nikah aja, enggak perlu dengerin orang. Hidup dan masa depan kan ada di kita,” kata Atta

Sementara itu, Aurel Hermansyah tak mau menanggapi komentar pedas soal acara lamarannya. KPI berencana akan memanggil RCTI Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) langsung sigap menanggapi ramainya kisruh soal acara lamaran dan pernikahan artis di televisi.

KPI berencana akan memanggil RCTI selaku pihak yang bertanggungjawab dalam menayangkan acara lamaran Atta dan Aurel. Mulyo Hadi Purnomo selaku wakil ketua KPI menyatakan, “memanggil itu untuk meminta penjelasan terhadap RCTI berkaitan dengna tayangan hari ini.”

Terkait rencana pemanggilan tersebut, stasiun televisi swasta RCTI membantah adanya pelanggaran dalam penayangan tersebut.

“Kami menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan dalam menayangkan prosesi pernikahan Aurel dan Atta ini,” ujar Syafril Nasution selaku Group Corporate Secretary Director MNC Group, kepada Kompas.com pada Senin (15/3/2021).

Pihaknya RCTI menyatakan bahwa penayangan tersebut dilakukan untuk menjawab kebutuhan pemirsa. RCTI berharap, tidak ada perbedaan perlakukan baik untuk public figure, anak pejabat, atau masyarakat, semuanya untuk menjawab kebutuhan pemirsa.

Syafril juga menyatakan bahwa animo penonton cukup tinggi untuk menyaksikan acara lamaran tersebut. RCTI lalu memfasilitasi tasa penasaran penggemar Atta dan Aurel dengan menyiarkannya secara langsung. Acara tersebut dinilai sebagai kegiatan positif yang tidak memberikan dampak buruk bagi khalayak.

 

Melanggar Hak Masyarakat

Penayangan siaran langsung acara lamaran Atta dan Aurel bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan tayangan berkualitas di televisi.

Tayangan tersebut tidak sesuai dengan aturan Penyelenggaraan Penyiaran sebagai beirkut:

 

Penyelenggaraan Penyiaran

Siaran menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (“UU 32/2002”) adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Sedangkan penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, perekat sosial fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia (“KPI”). KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPI mempunyai wewenang sebagai berikut:

Menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, serta melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

 

Standar Perilaku Penyiaran

Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, isi siaran dilarang mengandung hal-hal sebagai berikut:

Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Mengenai apa yang boleh disiarkan dan apa yang tidak boleh disiarkan dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tahun 2012 tentang Standar Program Siaran (“Standar Program Siaran”).

Apabila dilihat dari Penyelenggaran Penyiaran dan Standar Perilaku Penyiaran, kita bisa melihat ada beberapa poin yang dilanggar oleh RCTI karena telah menayangkan acara lamaran Atta dan Aurel secara langsung di televisi.

Pertama, tidak ada  pesan atau rangkaian pesan dalam tayangan langsung acara lamaran Atta dan Aurel sebab acara tersebut hanya menayangkan perayaan, tanpa disematkan pesan sama sekali.

Kedua, KPI gagal menjadi wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Acara tersebut hanya untuk kepentingan Atta dan Aurel, bukan untuk kepentingan masyarakat. [ ]

 

Penulis: Ayu Alfiah Jonas

Editor: A. Nurcholish

Sumber: detik.com I kompas.com

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed