by

Tayang pada 70 Titik di Indonesia, Film KPK End Game Tuai Ragam Diskusi

Kabar Damai I Senin, 7 Juni 2021

Jakarta I kabardamai.id I Film “The End Game”, film terbaru garapan Watchdoc Documentary diputar serentak pada 70 titik di Indonesia, Sabtu (5/6/2021) malam. Di Palembang, film ini ditonton bersama atau nobar di Sekretariat AJI Palembang.

Pada film berdurasi 2 jam ini, diungkapkan kesaksian belasan pegawai dari 75 pegawai KPK yang dianggap gagal melampui tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat peralihan status kepegawaian menjadi Aparatus Sipil Negara (ASN).

Dalam film tersebut, pegawai KPK y

ang dibebas tugaskan memberikan kesaksian bahwa TWK dinilai diskriminatif dan tidak masuk akal.

Berdasarkan keterangan mereka, tes tersebut justru tak ada hubungannya dengan kompetensi mereka sebagai orang yang menangani kasus korupsi. Hal ini, yang mengakibat tes itu akhirnya kontroversial.

Beberapa pertanyaan saat tes berupa seperti lebih memilih Pancasila atau Al-Qur’an?, Mau tidak untuk melepas kerudung? Kalau pacaran ngapain aja? Kenapa belum menikah?,  dan justru tidak ada pertanyaan terkait job desk mereka di KPK.

Penonaktifan belasan pegawai KPK tersebut juga berdampak pada terhentinya beberapa kasus korupsi besar yang tengah ditangani, seperti kasus Korupsi dana bansos, Kasus Korupsi Simulator Sim, Korupsi benih lobster yang melibatkan menteri Edhy Prabowo, hingga kasus Harun Masiku. Buntutnya hal ini dapat melemahkan KPK.

Baca Juga: Dandhy Laksono: Sampah Plastik Penyebab Utama Lautan Terkontaminasi

Terlebih korban penonaktifan tersebut punya catatan baik dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia.

Film ini pun menuai tanggapan dari penonton, salah satunya Mita Rosnita dari Persma UIN Raden Fatah Palembang. Ia mengaku menjadi geram atas penonaktifan sebanyak 75 penyidik dan penyelidik KPK melalui tes wawasan kebangsaan tersebut.

“Bukannya memberikan pertanyaan-pertanyaan ada hubungannya dengan tugas dan fungsi KPK, justru yang terlempar merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi,” ungkapnya Sabtu (5/6/2021).

Ia pun berpendapat bahwa saat ini kejujuran hanya milik orang yang berani, buktinya para pemberani menangani kasus korupsi di KPK kini menjadi orang yang harus rela menerima konsekuensi.

“Benang merah dari film ini yang saya dapet gini, ‘kalo kamu berani kerja jujur, ya masih dapet hukuman. Hukumannya adalah dipecat’,” sebut Mita.

Ketua AJI Padang Aidil Ichlas mengatakan film The End Game sangat ditunggu oleh masyarakat yang peduli dengan pemberantasan korupsi. Karena berisi cerita-cerita pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tersingkir saat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai persyaratan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kita sebelumnya telah melihat trailer film ini. Kita tahu KPK sudah berada di tepi jurang. Dan penasaran, seperti apa intrik-intrik yg mereka hadapi saat TWK dan pengalaman mereka dalam pemberantasan korupsi,” kata Aidil.

 

Aidil menyebut Nobar kemarin diikuti oleh anggota AJI, anggota YCMM, beberapa jurnalis dan beberapa aktivis antikorupsi lainnya.

Aidil mengapresiasi film The End Game karena mampu menyuarakan aspirasi pegawai KPK yang tersingkir karena TWK. Dan diketahui pegawai KPK yang gagal menjadi ASN ini rata-rata adalah orang-orang yang menangani kasus-kasus besar. Seperti kasus korupsi Harun Masiku, kasus Bansos yang melibatkan Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara hingga kasus Simulator SIM yang melibatkan mantan petinggi Polri Joko Susilo.

Peneliti Pada Pusat Studi Konstitusi ( PUSaKO) Universitas Andalas Charles Simabura yang juga berpartisipasi nobar ini mengatakan film The End Game merupakan bentuk dukungan terhadap perjuangan antikorupsi di Indonesia. Setelah mendengar curhatan pegawai KPK dalam film ini menurut Charles, publik dapat menyadari bahwa perjuangan memberantas korupsi itu tidak gampang.

Selain itu juga dapat dilihat ada banyak serangan terhadap KPK dari dalam dan luar. Termasuk dengan menyerang dengan informasi tidak benar tentang KPK.

“Bentuk melawan disinformasi tentang KPK. Membuka mata kita bahwa perjuangan antikorupsi itu tak gampang. Kita tahunya ketika kasus besar meledak lewat OTT. Padahal prosesnya sulit,” ucap Charles.

Film Alat Kampanye Efektif

Dosen Fakultas Hukum Unand itu menambahkan dari film The End Game ini dapat dilihat bahwa saat ini film dapat menjadi salah satu alat kampanye efektif. Karena sajian melalui film membuat khalayak tidak bosan menyimak pesan-pesan yang disampaikan.

“Kalau melalui seminar kan banyak tidak betah. Kalau film betah orang menonton. Ini cara perjuangan melalui jurnalisme baru. Memafaatkan berbagai platform media untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Charles menambahkan.

KPK sebut 75 pegawai yang tak lolos TWK berintegritas tinggi

Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN). Di sisi lain, 51 orang belum dilantik karena belum lulus tes wawasan kebangsaan dan 24 bakal dipecat karena mendapat rapor merah.

Meski demikian, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati, mengakui kinerja dari 75 pegawai yang dimaksud sudah terbukti.

“Kami juga berharap 75 insan KPK lainnya yang saat ini belum dilantik tetap bersama kami memperkuat barisan pemberantasan korupsi. Integritas dan komitmen mereka telah dibuktikan dalam pemberantasan korupsi di KPK,” jelas Ipi dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Kamis (3/6/2021).

Komitmen pegawai KPK tidak berubah

Setelah dilantik menjadi ASN, 1.271 pegawai KPK telah kembali bekerja seperti biasa. Ipi menegaskan komitmen pegawai KPK tak berubah meski status pegawainya berbeda.

 

“Dengan nilai-nilai integritas yang ditanamkan, seluruh insan KPK bekerja demi mewujudkan harapan publik untuk Indonesia yang adil, sejahtera, dan bebas dari korupsi,” ujarnya.

KPK diklaim tetap bekerja maksimal

Ipi meyakini harapan masyarakat sangat besar terhadap KPK. Karena itu, pihaknya mengklaim bakal tetap bekerja maksimal terlebih UU 19/2019 tentang KPK mengamanatkan lembaga antirasuah itu bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengambil peran dalam pemberantasan korupsi dan mengawal kinerja KPK ke depan,” jelasnya.

Novel Baswedan minta hasil TWK dipaparkan secara transprasn

Sementara itu, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap yang mewakili Novel Baswedan dan pegawai-pegawai yang gagal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) menuntut transparansi tes tersebut. Permintaan itu sudah disampaikan ke PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) KPK melalui email.

“Kami meminta berdasarkan undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, karena bagi kami KPK adalah lembaga penegak hukum dengan azas transparansi dan akuntabilitas,” kata Yudi, kepada wartawan, Jumat (4/6/2021).

Yudi mengatakan ada delapan poin yang disampaikan mengenai hasil TWK. Delapan hal itu adalah:

  1. Kami minta adalah asil asesmen TWK kami pribadi masing-masing
  2. Kertas kerja penilaian lengkap dari BKN yang sekurang-kurangnya memuat metodologi penilaian, kriteria penilaian, rekaman/hasil wawancara, analisisnya seperti apa kemudian sarannya Seperti apa dan nama dari asesor Siapa saja.
  3. Dasar acuan penentuan unsur unsur yang diukur dalam asesmen tersebut
  4. Penentuan kriteria memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat seperti apa indikatornya.
  5. Penentuan dan dasar penunjukan dari asesor
  6. Data-data yang diberikan oleh KPK kepada asesor, jadi kami ingin tahu apa saja yang diberikan oleh KPK kepada asesor untuk menanyai kami
  7. Kertas kerja
  8. Berita acara penentuan lulus atau tidak lulus dari pewawancara

 

Penulis: Ai Siti Rahayu

Sumber: IDN Times I Republika I Suara

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed