by

Tata Khoiriyah: Ini Tentang Masa Depan Pemberantaan Korupsi di Indonesia

Kabar Damai I Minggu, 6 Juni 2021

Pontianak I Kabardamai.id I Yayasan Suar Asa Khatulistiwa (SAKA) melalui program Bincang Sahabat SAKA melakukan live instagram bersama Tata Khoiriyah. Ia adalah pegawai KPK yang masuk dalam list dengan keterangan tidak lolos TWK. Rabu, (2/6/2021).

Tata bergabung di KPK sejak Januari 2017, sebelum menerima Surat Keterangan Non Job posisinya berada di Biro Humas. Ia mengaku banyak hal berkesan selama bekerja di KPK salah satunya saat ia berada pada Pelayanan Informasi Publik hal ini tidak terlepas karena sebelum Tata sudah sejak lama bergabung dalam Jaringan Gusdurian yang salah satu konsen isunya tentang anti korupsi dan mengawal KPK yang dilakukan melalui aksi, sedangkan pada bagian Pelayanan Informasi Publik, ia kerap menerima peserta aksi. Selain itu, berbagai hal lain juga banyak yang menarik yang tidak terlupakan menurutnya hingga saat ini.

Pasca disahkannya revisi UU KPK, salah satu poinnya adalah pegawai KPK menjadi ASN. Karena itu menjadi mandat UU, maka KPK menindaklanjuti. Pro dan kontra memang ada, salah satunya dengan komitmen bagi masing-masing individu untuk tetap menjaga KPK. Namun, setelah melalui alur yang panjang sejak Agustus 2020, proses alih status ini kemudian ternyata bias dan merugikan.

Dalam tes, Tata mengungkapkan menemukan banyak hal yang janggal dan aneh. Dalam TWK sendiri ia ditanyakan banyak hal mulai dari yang berkaitan dengan pancasila hingga hal-hal pribadi yang tidak sama sekali berkaitan. Ia ditanya hal pribadi ketika berpacaran dan hal lain yang sangat tidak relevan dengan TWK itu sendiri.

Baca Juga: Komnas HAM: Hentikan Stigma Tidak Pancasilais terhadap 75 Pegawai KPK

Tata mengungkapkan bahwa berbagai kejanggalan harus diungkapkan dan disuarakan ke publik, menurutnya polemik yang ada bukan sebatas lolos dan tidak lolos melainkan karena ketidaktransparanan dan ketidakjelasan yang terjadi.

“Bagi kami ini bukan persoalan lolos dan tidak lolos antara yang 75 atau 1.300, tapi dari awal ketidakterbukanya proses wawasan kebangsaan dari awal sampai hari ini, kemudian validitasnya belum diungkap bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sebagai satu dari tujuh puluh lima orang yang namanya masuk dalam list tidak lolos dan juga banyaknya pernyataan tentang ketidakintegritasan mereka, Tata menuturkan bawa semua pegawai KPK adalah insan yang berintegritas.

“Saya katakan bahwa 75 ini bukan yang paling berintegritas, semua pegawai KPK itu berintegritas, yang menjadi persoalan itu tesnya tidak transparan dan tidak diinformasikan indikatornya,” tuturnya.

Diinformasikan sebelumnya bahwa mereka yang dinyatakan tidak lolos dalam TWK beberapa diantaranya masih dapat dibina wawasan kebangsaannya. Menanggapi hal ini, Tata mengungkapkan hanya sebuah akal-akalan dan bentuk pembangkangan terhadap instruksi presiden.

“Menurut saya ini akal-akalan dan bentuk pembangkangan antara Pimpinan KPK dan Kepala BKN terhadap arahan Presiden sebelumnya, arahan Presiden sudah jelas bahwa hasil dari TWK bukan semerta-merta menjadi alasan untuk memberhentikan pegawai. Itu sudah jelas sekali,” bebernya.

Polemik-polemik yang ada di KPK serta berbagai kejanggalan dan informasi tentang 75 pegawai yang dinyatakan tidak lolos wawasan kebangsaan menimbulkan besarnya keprihatinan publik. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelemahan KPK itu sendiri. Oleh karenanya, banyak golongan yang mendukung KPK dengan berbagai cara. Perihal ini, Tata menyatakan apresiasi dan rasa terima kasihnya.

“Saya secara pribadi dan tidak hanya mewakili teman-teman barisan 75 ingin mengungkapkan bahwa ini bukan sebatas 75 orang yang tidak lolos, tapi ini tentang masa depan pemberantasan korupsi,” pungkasnya.

Penulis: Rio Pratama

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed