by

Tantangan Penerimaan Perbedaan Terhadap Agama Baha’i

Kabar Damai I Selasa, 07 September 2021

Jakarta I Kabardamai.id I Agama Baha’I merujuk pada ajaran Baha’ullah.  Lahir pada tahun 1844 di Persia dan meyakini hakikat kebenaran dari agama-agama lainnya. Walaupun demikian, Baha’I bukanlah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha apalagi Khonghucu.

Beberapa waktu terakhir, agama Baha’I mendadak viral seiring dengan hadirnya video ucapan dari Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang mendapatkan dukungan serta banyak kontra dari masyarakat. Bahkan, Menag juga dianggap keblinger karena video ucapan tersebut.

Melihat kegaduhan tersebut, Romo JN Hariyanto SJ, Sekretaris Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) dan Listia, Koordinator (Perkumpulan Pengembang Pendidikan Interreligius (PaPPIRUS) Yogyakarta menjelaskan bagaimana pandangannya tentang menerima perbedaan terhadap Baha’i. Pemaparan tersebut dilaksanakan dalam program talkshow bersama radio Katolikana.

Listia: Ada Kemauan, Tapi Maju Mundur

Sebagai penggerak pendidikan intereligius, Listia menyatakan bahwa secara umum masyarakat Indonesia masih kesulitan menerima perbedaan terutama dikomunitas-komunitas agama, ini terkait dengan eksklusifitas yang berlangsung secara tidak langsung dan dapat pula dikembangkan secara eksklusif sehingga ketika melihat suatu perbedaan, sudut pandang yang digunakan adalah dari internal masing-masing dan tidak menggunakan sudut pandang publik yang beragam.

Dari sisi kebijakan dan pelaksanaan, Listia melihat berjalan secara maju dan mundur. Ia melihat ada kemauan terhadap konstitusional yang menjamin kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinan, namun secara pelaksanaan biasanya para pemimpin daerah atau politisi lebih mendengar pada kelompok yang tidak nyaman dengan perbedaan tersebut.

“Ada kemauan, namun dalam implementasinya mundur,” ungkapnya.

Baca Juga: Tokoh Muda Bahai: Harapan Mendapatkan Pelayanan Sipil yang Setara

Tantangannya kini, menurutnya adalah masih banyak pemangku kebijakan yang tunduk pada kelompok dominan sehingga berdampak kurang baik dalam aspek penerimaan dan keragaman.

“Walaupun demikian saya melihat ada kemauan baik dari pemerintah walaupun tidak semuanya, didaerah tertentu karena terlalu mendengar dari kelompok dominan sehingga kurang konstitusional,” tuturnya.

Romo Hari: Indonesia dan Kebinekaan sebagai Keniscayaan

Menurtut Romo Hari, gereja Katolik baru secara eksklusif berbicara hubungan dengan agama-agama lain adalah pada Konsili Vatikan kedua, juga dokumen lainnya yang menjelaskan keberadaan gereja untuk kesejahteraan, keselamatan umat manusia tidak hanya untuk milik sendiri. Dalam penjelasannya juga dijelaskan bahwa setiap agama memiliki kekayaan yang harus dihormati terutama jika terkait dengan sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia atau manusia.

“Setiap agama mengklaim bahwa ia yang paling benar tentu menjadi hal sah-sah saja, karena ini berkaitan dengan keyakinan,” ungkapnya.

Menurutnya pula, menjadi orang Indonesia sejak awal memang sudah dicemplungkan kedalam kebinekaan. Lahir dan tinggal di Indonesia bukan karena hasil pesanan tempat, maka kebinekaan menjadi keniscayaan dan tempat untuk berkomunikasi dan berdialog.

Dalam hal ini, Romo Hari mengungkapkan masih ada tantangan yang harus dihadapi.

“Masalah yang ada misalnya masih ada pengandaian yang dianggap benar, misalnya konsep agama resmi dan agama tidak resmi,” tuturnya.

Menurut Romo Hari, konsep ini tidak pernah dirumuskan dalam undang-undang dan baru pada pencatatan sipil kependudukan barulah mencul. Namun, konsep ini selalu dibawa karena berurusan dengan agama resmi.

“Keyakinan itu bukan urusan negara,  saya mau berdoa kepada siapa atau berdoa pada siapa bukan hak negara. Negara harus menjamin bahwa saya bisa melaksanakan dan beribadah sesuai dengan keyakinan saya. Disini, negara yang memberi jaminan bahwa hak itu bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sikap Menag adalah hal yang benar serta menunjukkan sebuah kemajuan dari Kementerian Agama saat ini.

“Persoalan yang muncul pada Baha’I karena anggapan bukan agama resmi dan diberi sambutan oleh Menteri Agama adalah bentuk suatu langkah maju yang menunjukkan bahwa Indonesia berkembang lebih positif,” imbuhnya.

ICRP menurut Romo Hari saat ini terus berupaya memberikan pemahaman dan praktik untuk saling menerima perbedaan. Melalui kegiatan dan juga perjumpaan serta menyediakan ruang-ruang bersuara terutama kepada generasi muda diharapkan dapat menjadikan generasi muda lebih inklusif terhadap keragaman yang ada.

Ditanya tentang apa yang dilakukan oleh orang muda Baha’I tentang merawat kebinekaan terutama dimasa pandemi, Romo Hari mewakili ICRP menyatakan bahwa agama Baha’I punya ciri atau simbol-simbol yang sangat khusus sehingga sangat sulit untuk mengenalinya. Dari informasi-informasi yang diperolehnya, ia mengungkapkan bahwa Baha’I termasuk yang sangat aktif mendorong praktik politik perdamaian pada tingkat PBB dan sebagainya.

Ia kembali menuturkan, dalam konteks hidup Indonesia maka sejatinya harus menghormati hak sipil orang lain, ini juga menurut gereja Katolik. Setiap orang dengan agamanya punya keyakinan tentang kebenaran agamanya dipersilahkan, tetapi memaksakan dan menjadikan satu-satunya alat ukur pada orang lain itu tidak dapat diterima.

Peranan negara juga penting, negara tidak menjadi hakim dalam menentukan orang benar atau tidak benar secara agama tetapi menyediakan ruang bersama dimana penghormatan terhadap hak sipil itu dimulai dari negara dan dihidupi oleh masyarakat.

Terakhir, ia berpesan agar senantiasa menerima dan menyayangi orang lain, terutama orang dalam lingkup terdekat tanpa memandang perbedaannya.

“Penguatan terhadap kelompok masing-masing menjadi penting, apapun agamanya tetaplah tetangga. Salah satu yang harus disadari, cintailah sesamamu seperti kamu mencintai diri sendiri aslinya berbunyi kasihilah tetanggamu, orang paling dekat tanpa peduli agamanya,” pungkasnya.

 

Penulis: Rio Pratama

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed