Taat Pancasila ala Pesantren

Opini699 Views

Kabar Damai | Sabtu, 27 Maret 2021

 

Jakarta | kabardamai.id | Tak mengagetkan jika hingga kini masih sering kita dengar dan dijumpai, beberapa kelompok keagamaan menolak Pancasila. Alasannya, Pancasila itu buatan manusia, bukan Allah. Kelompok ini lalu berusaha mengubah Pancasila dengan apa yang mereka pahami sebagai syariat Islam dan negara Islam.

Kelompok ini mengharamkan menghormat bendera. Sebab sama saja berbuat syirik, menduakan Allah. Yang patut disembah dan dihormati hanya Allah. Isu lain yang biasanya diangka juga seputar “kristenisasi” dan antek-antek Barat. Untuk mempertahankan pendirian tersebut, kelompok bahkan melakukan tindakan melawan hukum dari intimidasi, menyebar kebencian, hingga kekerasan fisik berupa terorisme.

Keyakinan bahwa yang patut disembah hanyalah Allah tentu benar. Tapi apakah menghormat bendera sama dengan menyembah selain Allah tampaknya kesimpulan yang terburu-buru dan menyederhanakan masalah. Bahwa Pancasila adalah buatan manusia, orang tahu.

Baca Juga : Mendikbud: Pengajaran Pancasila Tak Sekadar Hafalan

Namun apakah setiap yang dibuat manusia tidak menyimpan bahkan mengemban prinsip-prinsip yang digariskan Allah? Apakah setiap yang dibuat manusia harus ditolak? Bukankah ini kehidupan kita sebagai manusia dan karenanya kita berpikir, beragama, bermusyawarah, dan bernegara?

Indonesia telah menerima Pancasila sebagai dasar negara. Itu dirumuskan para pendiri bangsa ini melalui proses dan musyawarah yang panjang.

Pancasila menjadi kontrak sosial kita untuk hidup di negerini ini dan karena itu dipahami sebagai paham kebangsaan. Pancasila mengandaikan dengan jelas, Indoensia bukanlah negara agama juga bukan negara sekuler. Pada saat yang sama, Pancasila juga menegaskan jika negara melindungi segenap warga negara apapun latar belakangnya, termasuk mereka yang mengkritik tajam Pancasila. Pancasila menolak segala bentuk kekerasan yang tak sah menurut hukum.

  1. Abdurrahman Wahid, akrab disapa Gus Dur, dalam tulisannya “Islam, Negara, dan Pancasila” di buku Mengurai Hubungan Agama dan Negara (1999), berpendapat, Pancasila dan Islam tak memiliki hubungan polaritatif, saling bertentangan, justru sebaliknya, versifat dialogis. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga bersumber dari nilai luhur yan ada dalam agama.

Pada saat yang sama ideologi negara menjamin kebebasan pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Dengan kata lain, agama menurut KH. Abdurrahman Wahid berperan memotifikasi kegiatan individu melalui nilai-nilai yang diserap Pancasila dan dituangkan dalam bentuk pandangan hidup Bangsa.

Masih menurut KH. Abdurrahman Wahid, penerimaan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu juga bentuk kesadaran atas realitas keberagamaan Indonesia. Islam di Indonesia bukan satu-satunya agama yang ada. Dengan demikian, negara harus memberi pelayanan yang adil kepada semua agama yang diakui.  Itu juga berarti negara harus menjamin pola pergaulan yang serasi dan berimbang antara sesama umat.

Ia memberi ilustrasi. Kalau berurusan dengan tentangga yang muslim dalam soal agama, misalnya, seseorang dapat menggunakan keislamannya. Kalau berurusan dengan sesama muslim dalam urusan negara atau dengan orang beragama lain dalam soal agama digunakanlah Pancasila.

Cara pandang semacam ini hanya mungkin diterapkan melalui strategi penemuan bersama prinsip-prinsip universal yang terdapat dalam setiap agama dan keyakinan, yang bisa dijadikan common platform setiap warga negara dalam merumuskan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan hidup berbangsa bernegara. Dan debat yang terbuka adalah arena di mana setiap warga negara bebas mengemukakan pendapat mereka secara fair untuk merumuskan kebijakan publik. Dalam mekanisme semacam itu, perdebatan tentang tafsir Pancasila sebagai sebagai negara sekuler, Islam, atau kombinasi keduanya, juga menjadi sangat dimungkinkan dan sah. Debat ini pasti akan terus terjadi.

 

Pesantren dan Pancasila

Sebagai organisasi keagamaan tradisional, NU memiliki sejarah pergulatan yang panjang terhadap pengakuan Pancasila sebagai dasar negara. Salah satunya adalah penerimaan Wahid Hasyim yang mewakili kalangan NU untuk mengganti piagam Jakarta dengan rumusan Ketuhanan yang Maha Esa dalam rapat anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan pada 18 Agustus 1945.

Salah satu alasannya adalah mempertimbangkan situasi politik dan keamanan kala itu yang lebih memerlukan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya masih dapat ditampung pada pasal 29 ayat 2 UUD 1945.

Penerimaan Pancasila juga dihasilkan di Munas NU tahun 1983 di Situbondo yang salah satu agenda pentingnya membahas Pancasila kaitannya dengan asas organisasi. Dalam Munas, pembahasan ini menjadi tema pokok pada salah sub-komisi dalam Komisi Khittah, yaitu Sub-Komisi Deklarasi dimana KH. Abdurrahman Wahid menjadi pimpinan komisinya. Hasilnya Munas menghasilkan Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, dengan lima butir pokok

Pertama, Pancasila sebagai dasar falsafah Negara Republik Indonesia bukankan agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.

Kedua, “Sila Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

Ketiga, bagi NU Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. Keempat, penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Kelima, sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengalamannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Jauh sebelum kemerdekaan, penerimaan terhadap keragaman masyarakat dan nasionalisme juga ditunjukan NU dengan menerima negara Hindia Belanda sebagai negara Islam dalam Muktamar NU ke-11 di Banjarmasin tahun 1936. Dengan merujuk kitab Bughyatul Mustarsyidin (hasrat para pencari petunjuk) bab Hudnah wal Imamah (perdamaian dan kepemimpinan), Indonesia dinilai sebagai negara Islam karena pertimbangan bahwa mayoritas penduduknya muslim dan pemerintah yang berkuasa saat itu tidak juga melarang orang untuk menjalankan agamanya, termasuk alasan bahwa wilayah Nusantara sejak dulu pernah dikuasai kerajaan-kerajaan Islam.

Dengan kenyataan di atas, tampaknya NU cukup berhasil membangun pondasi untuk menyelesaikan kerumitan untuk memposisikan relasi agama-negara, yang bagi sejumlah kelompok dewasa ini “bermasalah”.

Penerimaan terhadap Pancasila itulah yang juga mendasari keputusan di tahun 2007 dalam forum Bahstul Masail di Pesantren Zainul Hasan Genggong bahwa tak ada satupun nash dalam al-Quran yang mendasari gagasan negara Islam. Negara Islam atau khilafah Islamiyah merupakan persoalan ijtihadiyah.

Berkaca dari pengalaman pesantren ini kita bisa belajar bahwa ternyata Islam bisa menerima dan mendukung Pancasila tanpa harus kehilangan keimanan sedikitpun. Sebaliknya justru memperkuat. Penerimaan secama ini harus terus dipertahankan dan disuarakan, apalagi di tengah situasi bangsa dan keagamaan yang sedang dalam ancaman gerakan radikalisme. Dan kita berharap pesantren diharapkan menjadi pusat gerakan pengembangan nilai-nilai kebangsaan semacam ini. [ ]

Penulis : Abu Alrescha R. Noor, pemerhati isu-isu kebinekaan dan kebangsaan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *