by

Survei SMRC: Sebanyak 87% Rakyat Menolak Presiden Dipilih MPR

Kabar Damai I Minggu, 17 Oktober 2021

Jakarta I Kabardamai.id I Mayoritas rakyat Indonesia menolak presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Demikian salah satu temuan dalam survei opini publik yang diselenggarakan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk ‘Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen UUD 1945’ yang dirilis secara online pada 15 Oktober 2021 di Jakarta.

Survei opini publik ini digelar pada 15 – 21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Sampel sebanyak 1220 responden dipilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen (asumsi simple random sampling).

Direktur eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, dalam presentasinya memaparkan bahwa sebanyak 87 publik Indonesia tidak setuju atau sangat tidak setuju jika Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat tapi dipilih oleh anggota MPR.

Baca Juga: Survei SMRC: PDIP Berat Untuk Memenangkan Prabowo

“Dari Mei 2020 ke September 2021, yang menolak Presiden dipilih MPR naik dari 85 persen menjadi 87 persen,” kata Abbas.

Dengan kata lain, terang Abbas, mayoritas warga menginginkan sistem pemilihan langsung di mana setiap warga yang memiliki hak suara bisa memilih calon presiden dan wakil presiden yang dikehendakinya. Aspirasi agar presiden kembali dipilih oleh MPR tidak mendapatkan dukungan publik. Yang setuju atau sangat setuju dengan pandangan tersebut hanya 10 persen.

Penolakan pada perubahan sistem pemilihan presiden ini tampak solid dan kuat di semua kelompok politik dan demografi.

“Gagasan tentang presiden tidak dipilih langsung tapi dipilih oleh MPR ditolak oleh mayoritas warga di setiap pendukung partai maupun berbagai lapisan masyarakat,” tegas Abbas.

 

Banyak Masyarakat Menolak Jokowi Kembali Jadi Capres

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, dalam presentasinya juga menyatakan bahwa mayoritas warga, 62 persen, tidak setuju atau sangat tidak setuju Presiden Jokowi kembali menjadi calon presiden untuk ketiga kalinya di pemilihan 2024 nanti. Angka ini jauh lebih banyak dibanding yang setuju/sangat setuju (34 persen).

“Dari Mei 2021 ke September 2021 yang menolak Jokowi kembali menjadi calon presiden pada 2024 naik dari 53 persen menjadi 62 persen,” kata Abbas.

Menurut Abbas, data ini konsisten dengan temuan sebelumnya bahwa semakin banyak warga yang menginginkan masa jabatan presiden dibatasi 2 periode saja, masing- masing 5 tahun.

Abbas menjelaskan bahwa pada dasarnya, 84 persen publik ingin presiden 2 periode saja, tapi ketika disodorkan nama Jokowi untuk kembali menjadi calon pada 2024, pendukung “2 periode saja” cukup banyak yang goyah sehingga tidak lagi 84 persen yang menolak Jokowi kembali menjadi calon meskipun yang menolak Jokowi menjadi calon tetap mayoritas (62 persen).

“Terlihat ada efek Jokowi terhadap sikap publik dalam isu ini,” kata Abbas.

 

Penulis: Rio Pratama

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed