by

Survei SMRC: Pendukung PKS Cenderung Menolak Pembubaran HTI

Kabar Damai I Kamis, 08 April 2021

 

Jakarta I Kabardamai.id I Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan warga yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung menolak keputusan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan HTI tahun lalu dapat diidentifikasi berdasarkan cluster tertentu,” ujar Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad.

Temuan itu disampaikan Saidiman dalam rilis hasil survei secara daring bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” pada Selasa, 6 April 2021, di Jakarta. Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari – 5 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07%.

Survei SMRC ini menunjukkan bahwa secara nasional, dari keseluruhan warga yang tahu HTI telah dibubarkan, sekitar 79% menyatakan setuju dengan pembubaran HTI. Yang tidak setuju 13%.

Baca Juga : Survei SMRC: Kiat Banyak Warga Takut Bicara Politik

Bila dianalisis lebih lanjut, terdapat kecenderungan signfikan yang menunjukkan siapa yang mendukung dan tidak mendukung pembubaran tersebut.

Dilihat dari sisi partai yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran HTI datang dari warga yang memilih PKS (47%) dibanding pada pemilih partai lainnya.

Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam hal penilaian mengenai pembubaran HTI atas dasar kepuasan terhadap kinerja Presiden. Sekitar 86% warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi menyatakan mendukung pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju hanya 8%. Di sisi lain hanya 61% warga yang tidak puas dengan kinerja Presiden menyatakan setuju dengan pembubaran HTI, sementara yang tidak setuju 27%.

 

Penembakan Laskar FPI Tak Sesuai Prosedur Hukum

Terkait dengan penembakan Laskar FPI beberapa waktu lalu, survey tersebut juga menunjukkan bahwa warga yang mendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memilih Anies Baswedan, beretnik Minang, dan bertempat tinggal di DKI Jakarta cenderung menganggap penembakan yang menewaskan laskar Front Pembela Islam (FPI) Desember lalu dilakukan tidak sesuai prosedur hukum.

Temuan umum survei nasional SMRC menunjukkan bahwa, di antara yang tahu, persentase warga Muslim yang menilai penembakan itu sesuai prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM (37%) kurang lebih sama dengan yang menganggap penembakan tersebut melanggar prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM (38%).

Bila dianalisis lebih lanjut, terdapat kecenderungan yang menunjukkan siapa yang menganggap penembakan tersebut sesuai prosedur hukum dan yang tidak.

Dilihat dari sisi capres yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap penembakan yang menewaskan anggota FPI itu tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim yang mendukung Anies Baswedan. Terdapat sekitar 52% pendukung Anies menyatakan penembakan tersebut melanggar prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk menyatakan penembakan tersebut sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim pendukung Ganjar Pranowo (67%) dan Tri Rismaharini (59%).

Dilihat dari sisi partai politik yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menganggap penembakan yang menewaskan anggota FPI itu tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim yang mendukung PKS. Terdapat sekitar 73% pendukung PKS menyatakan penembakan tersebut tidak sesuai prosedur hukum.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk menyatakan penembakan tersebut sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim pendukung PDIP (62%).

Dilihat dari sisi etnik, kecenderungan terkuat yang menganggap penembakan yang menewaskan anggota FPI itu tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim dari etnis Minang. Terdapat sekitar 92% warga Muslim dari etnis Minang yang menyatakan penembakan tersebut tidak sesuai prosedur hukum.

Dilihat dari sisi tempat tinggal, kecenderungan terkuat untuk menganggap penembakan yang menewaskan anggota FPI itu tidak sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim yang tinggal di DKI Jakarta. Terdapat sekitar 59% warga DKI Jakarta menyatakan penembakan tersebut tidak sesuai prosedur hukum.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk menyatakan penembakan tersebut sesuai prosedur hukum datang dari warga Muslim di Jawa Tengah + Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (57%).

 

Penulis: Rio Pratama

Editor: Ahmad Nurcholish

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed