by

Survei SMRC: 60% Warga Muslim Tak Percaya Pemerintah Lakukan Kriminalisasi Ulama

Kabar Damai | Rabu, 7 April 2021

 

Jakarta I Kabardamai.id I Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan mayoritas warga beragama Islam tidak percaya dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk kriminalisasi ulama.

“Sekitar 60% warga Muslim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sementara yang percaya 27%,” kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad.

Baca Juga : Komunitas Muslim di Bali Hidup Rukun di Tengah Mayoritas Warga Hindu

Temuan itu disampaikan Saidiman dalam rilis hasil survei secara daring bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” pada Selasa, 6 April 2021, di Jakarta. Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari – 5 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07%.

Sejalan dengan itu, survei juga menemukan bahwa 54% warga muslim tidak percaya bahwa keinginan umat Islam sekarang sering dibungkam oleh pemerintah/negara. Yang percaya 32% dan tidak menjawab 14%.

Sekitar 54% warga Muslim tidak percaya bahwa dakwah Islam sering dibatasi atau dihalang-halangi oleh pemerintah. Yang percaya 32% dan tidak menjawab 13%.

Di sisi lain, 55% warga Muslim menyatakan tidak setuju dengan gagasan agar pendakwah agama (ustadz, pendeta, pastor, biksu) harus mendapat izin dari pemerintah. Yang setuju 38%, dan ada 7% yang tidak menjawab.

Menurut Saidiman, meski mayoritas warga muslim tidak tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama, melakukan pembungkaman terhadap umat Islam, dan membatasi dakwah, temuan bahwa cukup banyak yang mempercayai anggapan itu perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Nampaknya pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan umat Islam bahwa tuduhan kriminalisasi ulama dan pembungkaman terhadap umat Islam tidaklah benar,” ujar Saidiman.

 

79% Warga Setuju HTI Dilarang; 59% Setuju FPI Dibubarkan

Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan 79% warga yang mengetahui Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilarang pemerintah menyatakan setuju dengan pelarangan organisasi tersebut.

“Ini menunjukkan langkah pemerintah melarang HTI tahun lalu mendapat dukungan kuat dari masyarakat,” ujar Manajer program SMRC, Saidiman Ahmad.

Menurut Saidiman, terdapat 32% warga yang tahu HTI. Dari yang tahu tersebut, 76% tahu HTI telah dilarang. Dan dari yang tahu HTI telah dilarang, 79% menyatakan setuju dengan pelarangan HTI. Yang tidak setuju hanya 13%, dan yang tidak menjawab 8%.

Dalam survey tersebut juga  menunjukkan 59% warga yang mengetahui Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan pemerintah, menyatakan setuju dengan pembubaran organisasi tersebut.

“Ini menunjukkan langkah pemerintah membubarkan FPI tahun lalu mendapat dukungan dari masyarakat,” ujar Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad.

Menurut Saidiman, terdapat 71% warga yang tahu FPI. Dari yang tahu tersebut, 77% tahu FPI telah dilarang. Dan dari yang tahu FPI telah dibubarkan, sekitar 59% menyatakan setuju dengan pembubaran FPI. Yang tidak setuju 35%.

Dalam penilaian Saidiman, meski mayoritas warga menyatakan setuju dengan pembubaran FPI, tingkat dukungan masyarakat terhadap pembubaran FPI tidak sekuat dukungan terhadap pelarangan Hizbur Tahrir Indonesia (HTI).

“Ini menunjukkan simpati warga muslim terhadap FPI lebih tinggi daripada HTI,” terang Saidiman.

 

Penulis: Rio Pratama

Editor: Ahmad Nurcholish

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed