by

Survei SMRC: Pendukung Anies Etnis Betawi Cenderung Menolak Pembubaran FPI

Kabar Damai I Kamis, 08 April 2021

 

Jakarta I Kabardamai.id I Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan warga yang memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden, mendukung PAN- PKS-PPP, bertempat tinggal di DKI Jakarta, dan beretnik Betawi cenderung menolak keputusan pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

“Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan FPI tahun lalu dapat diidentifikasi berdasarkan cluster tertentu,” ujar Manajer program SMRC, Saidiman Ahmad.

Baca Juga : Survei SMRC: 60% Warga Muslim Tak Percaya Pemerintah Lakukan Kriminalisasi Ulama

Temuan itu disampaikan Saidiman dalam rilis hasil survei secara daring bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI” pada Selasa, 6 April 2021, di Jakarta. Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari – 5 Maret 2021 dengan melibatkan 1064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan +/- 3,07%.

Survei SMRC ini menunjukkan bahwa secara nasional, dari keseluruhan warga yang yang tahu FPI telah dibubarkan, sekitar 59% menyatakan setuju dengan pembubaran FPI. Yang tidak setuju 35%.

Analisis lebih dalam dilakukan SMRC untuk mengungkap siapa yang mendukung dan tidak mendukung pembubaran tersebut.

Dilihat dari sisi pilihan capres, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran FPI datang dari warga yang mendukung Anies Baswedan. Terdapat sekitar 73% dari pendukung Anies yang menyatakan menolak pembubaran FPI.

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk mendukung pembubaran FPI adalah warga pendukung Tri Rismarini (86%) dan Ganjar Pranowo (80%).

Dilihat dari sisi partai yang didukung, kecenderungan terkuat untuk menolak pembubaran FPI datang dari warga yang memilih PAN (76%), PKS (68%), dan PPP (66%).

Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk mendukung pembubaran FPI datang dari warga yang memilih PDIP (88%), Nasdem (72%), dan PKB (70%).

Dilihat dari sisi etnik, yang paling kuat menolak pembubaran FPI adalah warga Betawi (80%).

Dilihat dari wilayah tempat tinggal, yang terkuat menolak pembubaran FPI adalah warga DKI Jakarta (66%). Sementara yang paling kuat mendukung pembubaran FPI adalah warga Jawa Timur (78%).

Selain itu, terdapat pula perbedaan dalam hal penilaian mengenai pembubaran FPI atas dasar kepuasan terhadap kinerja Presiden. Sekitar 68% warga yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi menyatakan mendukung pembubaran FPI, sementara yang tidak setuju hanya 25%. Sebaliknya, 61% warga yang tidak puas dengan kinerja Presiden menyatakan tidak setuju dengan pembubaran FPI, sementara yang setuju hanya 32%.

 

Terbelah Tentang Penembakan 6 Anggota FPI

Terkait dengan penembakan yang menewaskan 6 anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh petugas kepolisian yang saat ini masih dalam proses penyidikan, warga muslim terbelah pendapatnya.

“Di antara yang tahu, persentase warga Muslim yang menilai penembakan itu sesuai prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM sekitar 37%, selisihnya sangat tipis dengan persentase mereka yang menganggap penembakan tersebut melanggar prosedur hukum yang bersandar pada prinsip HAM, 38%,” ujar Saidiman.

Penembakan para anggota FPI tersebut terjadi pada Desember 2020. Ketika itu terjadi bentrok antara anggota FPI yang mengawal perjalanan Rizieq Shihab dengan polisi. Akibat bentrok tersebut, enam anggota FPI tewas.

Polisi menyatakan bahwa penembakan dilakukan sebagai upaya membela diri karena diserang anggota FPI, sementara FPI menuduh polisi menyerang terlebih dahulu. Komnas HAM menyatakan tidak ada pelanggaran HAM berat, namun menduga ada pembunuhan di luar hukum.

Survei SMRC ini menunjukkan 62% warga muslim tahu adanya bentrokan yang mengakibatkan tewasnya 6 orang Anggota FPI tersebut.

Dari yang tahu, 34% percaya Anggota FPI yang menyerang polisi dan 31% percaya Anggota Polisi yang menyerang pihak FPI.

Survei juga menunjukkan, dari yang tahu, ada 38% warga Muslim yang menilai tindakan polisi tersebut melanggar prosedur hukum yang bersandar pada prinsip hak asasi manusia, dan ada 37% yang menilai tindakan polisi sesuai dengan prosedur hukum yang bersandar pada prinsip hak asasi manusia. Sekitar 25% menyatakan tidak menjawab.

 

Penulis: Rio Pratama

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed