by

Strategi Tangkal Pegawai BUMN Terpapar Paham Radikalisme

Kabar Damai | Sabtu, 18 September 2021

Jakarta | kabardamai.id | Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan tidak ada tempat bagi radikalisme dan terorisme di tubuh BUMN.

“Saya dan segenap jajaran saya mendukung sanksi yang tegas bagi oknum di Kementerian BUMN maupun perusahaan BUMN yang terduga dan terbukti terlibat gerakan radikalisme dan terorisme tanpa terkecuali. Kita pastikan bersama-sama tidak ada tempat bagi terorisme di tubuh BUMN,” kata Erick, Kamis, 16 September 2021.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi penangkapan teroris, di mana salah satunya adalah pegawai BUMN. Empat terduga teroris ditangkap Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Jakarta Barat dan Kota Bekasi, Jumat, 10 September 2021 lalu. Salah satu terduga teroris yang ditangkap di Kota Bekasi berinisial S merupakan pegawai BUMN PT Kimia Farma Tbk.

“Kimia Farma memastikan oknum tersebut tidak memiliki akses dan kewenangan untuk melakukan penggalangan dana CSR (corporate social responsibility) melalui dana Kimia Farma. BUMN memiliki sistem verifikasi untuk memastikan tidak ada dana TJSL (tanggung jawab sosial lingkungan) yang digunakan untuk aksi terorisme,” tegas Erick, dikutip dari beritasatu.com (18/9).

“Setiap langkah BUMN untuk membangun Indonesia. Kami tidak menoleransi terorisme. Kamu terus memperkuat proses internal untuk pencegahan dan penangangan radikalisme di lingkungan BUMN, termasuk kerja sama dengan BNPT, NU, dan Muhammadiyah,” tandas Erick.

Jika Anda mengetahui ada oknum BUMN yang terpapar paham radikalisme atau terorisem laporkan ke kbumn.ri@bumn.go.id.

 

Langkah Tangkal Paham Radikalisme

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga membocorkan sejumlah strategi yang diterapkan kementerian untuk mencegah pegawainya terpapar paham radikalisme.

Hal itu merespon peristiwa penangkapan salah satu terduga teroris yang merupakan seorang karyawan holding BUMN farmasi yakni PT Kimia Farma (Persero) di Bekasi, Jawa Barat pada Jumat (10/9).

Langkah pertama, kata Arya ialah dengan terus menerus memperbaharui dan memperketat proses rekrutmen yang bukan hanya kompeten. Namun, juga bersih dari paparan paham radikalisme.

Baca Juga: Cacat Integritas dan Potensi Konflik Kepentingan dalam Pengangkatan Direksi & Komisaris BUMN

“Jadi, setiap rekrutmen sekarang prosesnya kita perbaharui. Dan memang kita ketat untuk soal (radikalisme) itu sekarang ini,” tegasnya kepada Wartawan, Selasa (14/9).

Kedua, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir terus menggelorakan program AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) di seluruh perusahaan pelat merah. Hal ini untuk mempercepat proses transformasi yang tidak hanya dalam model bisnis dan operasional, tapi juga transformasi human capital.

“Kita mendorong betul-betul dengan program AKHLAK, seperti apa yang disampaikan oleh pak Erick Thohir supaya bisa mengikis paham-paham radikal di Kimia Farma, atau di BUMN,” tekannya.

Terakhir, Kementerian BUMN terus memperkuat kolaborasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait pencegahan paham-paham radikalisme. Di antaranya dengan memperkuat pemahaman ideologi Pancasila di seluruh perusahaan milik negara.

“Kita terus kerja sama dengan BNPT gitu ya untuk melakukan langkah-langkah ideologisasi, yaitu Pancasila di di BUMN pada umumnya,” tandasnya.

2 Juta Pegawai BUMN Berpotensi Terpapar Paham Radikal

Tahun 2019 lalu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius, mengimbau agar seluruh jajaran Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa mengidentifikasi benih-benih paham radikal di lingkungan kerjanya.

“Para CEO BUMN ini harus bisa mengidentifikasi dan mengambil keputusan mengenai bagaimana cara mencegah, mengidentifikasi, dan juga langsung melakukan tindakan-tindakan yang cepat. Sehingga betul-betul steril semua anggota BUMN, khususnya dan juga termasuk lingkungannya,” ujar Suhardi di hadapan 181 peserta acara pembukaan BUMN Great Leaders Camp yang dihadiri 148 Dirut BUMN, empat Wakil Dirut, 25 pejabat Kementerian BUMN, dan empat pemimpin redaksi, di Lembang, Jawa Barat, Selasa (12/3/2019).

BUMN memiliki 2 juta pegawai di seluruh Indonesia. Bila lingkungan kerjanya tidak diperhatikan dengan seksama, mereka bisa terinfiltrasi penyebaran paham radikal dan terorisme. Karena penyebaran paham tersebut bisa masuk dari mana saja.

“Untuk itu tadi saya jelaskan bagaimana cara melakukan identifikasi masalah tersebut, bagaimana cara menghindari nya dan bagaimana cara mengambil keputusan. Kita harapkan dengan apa yang kita jelaskan ini tentunya bisa menjadi pencerahan buat mereka, dan para CEO BUMN ini bisa langsung untuk mengambil tindakan demi kebaikan BUMN,” ujar mantan Kabareskrim Polri ini, dikutip dari idntimes.com.

Kerja sama BNPT dengan BUMN menjadi salah satu cara untuk mencegah tersebarnya paham radikal di lingkungan pemerintahan.

“Pasti, tidak mungkin tidak menjalin kerja sama. Harus. Pegawai BUMN kita semuanya ada 2 juta lebih.Tadi dimana ada 150 CEO BUMN se-Indonesia yang ada di bawah kendali Menteri BUMN. Kalau bisa bersinergi dengan baik insyaallah kita semuanya akan maju untuk bangsa ini,” ujar mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Sebab, kata dia, paham radikal bisa masuk dari mana saja dan menyasar siapa saja. Bahkan, tidak menutup kemungkinan mereka telah menjadi bahaya laten di bangku sekolah dasar.

 

Kurikulum Khusus

Dalam acara tersebut, seorang Dirut BUMN menyarankan agar BNPT memiliki kurikulum khusus guna memantapkan pendidikan karakter. Kurikulumnya harus dibuat sedemikian rupa, supaya diterima kalangan usia dini hingga jajaran pegawai BUMN.

“Iya, selama ini sudah kita sampaikan untuk bisa menjadi kurikulum (bersama Kemenristek Dikti). BNPT untuk masalah radikalisme. Tetapi untuk BUMN ini kami serahkan sama ibu Menteri BUMN, kalau ada, kami siap menjadi guru atau mentor. Katakan mungkin ada recruitment pegawai, kita berikan mereka paham-paham yang benar-benar sejuk, agar mereka berhati-hati dan akan kami kasih tahu mereka mengenai modus-modus operandinya,” paparnya.

Sementara, Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati menyebut, apa yang disampaikan Suhardi sebagai peringatan dini bahaya terorisme. Untuk menangani masalah ini butuh kerja sinergisitas antar-lembaga.

“Tentu ini menjadi alert system bagi kita semua untuk lebih serius lagi untuk menangani ini. Tentu ini dari hulu ke hilir, karena yang tampak selama ini adalah yang terlihat di permukaan saja. Yang paling penting adalah bagaimana membangun wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan, khususnya dari mulai usia dini, agar ini menjadi untuk menangkal radikalisme ini tumbuh anak-anak muda generasi penerus bangsa,” ujar Nicke.

Berbeda dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara Iryanto Hutagaol, apa yang disampaikan Kepala BNPT merupakan hal baru baginya. Ia baru menyadari bila paham radikal telah menjalar melalui cara-cara yang tidak terduga. Penyelesaiannya juga harus mengedepankan berbagai cara baru.

“Kami melihat ada semacam pemikiran out of the box yang luar bisa. Tentunya kami menginginkan seperti ini, sehingga semua kementerian/lembaga juga dapat berpikir yang out of the box. Ternyata apa yang tidak pernah kita bayangkan itu terjadi. Jadi hal-hal seperti ini tentunya bisa menginspirasi kami bahwa out of the box itu penting, karena manfaatnya sangat luar biasa. Jadi hari ini kami mendapat pencerahan yang luar bisa dari Kepala BNPT,” ujar Iryanto. [beritasatu/idntimes]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed