Sri Lanka akan Larang Pemakaian Burka secara Permanen

Kabar Manca78 Views

Kabar Damai | Senin, 15 Maret 2021

 

Sri Lanka | kabardamai.id | Dua tahun setelah serangan di hari Paskah, Sri Lanka telah mengambil langkah signifikan untuk melarang burka dan penutup wajah lainnya di tempat umum, dengan alasan keamanan nasional.

Menteri Keamanan Publik Sarath Weerasekara mengatakan kepada BBC bahwa dia telah menandatangani perintah kabinet yang sekarang tinggal membutuhkan persetujuan parlemen.

Para pejabat mengatakan mereka berharap larangan itu segera diterapkan. Langkah itu dilakukan hampir dua tahun setelah peristiwa pengeboman hotel dan gereja pada Minggu Paskah.

Pengebom bunuh diri menargetkan gereja Katolik dan hotel yang didatangi banyak turis, menewaskan lebih dari 250 orang pada April 2019.

BBC mewartakan, Kelompok militan ISIS mengatakan berada di balik serangan itu.

Sementara pihak berwenang mencari para pelaku, larangan penggunaan penutup wajah darurat diterapkan di negara mayoritas Buddha itu.

Keamanan nasional menjadi dalih Pemerintah Sri Lanka untuk memberlakukan peraturan tersebut. Menurut Menteri Keamanan Publik Sri Lanka, Sarath Weerasekera, penggunaan burqa adalah simbol ekstrimisme dan dirinya tidak ingin itu ada di negaranya.

Sekarang pemerintah berupaya menerapkan aturan itu kembali secara permanen.

Weerasekara mengatakan kepada wartawan bahwa burka adalah “tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini” dan hal itu “mempengaruhi keamanan nasional”, sehingga larangan permanen sudah seharusnya diterapkan.

“Jadi saya sudah menandatanganinya dan aturan itu akan segera dilaksanakan,” katanya.

Baca juga: Pengadilan Malaysia Izinkan Umat Kristen Gunakan Sebutan “Allah”

Weerasekara juga mengatakan pemerintah berencana untuk melarang lebih dari 1.000 sekolah madrasah Islam yang menurutnya melanggar kebijakan pendidikan nasional.

“Tidak ada yang bisa membuka sekolah dan mengajarkan apa pun yang Anda inginkan kepada anak-anak. Sekolah harus sesuai dengan kebijakan pendidikan yang ditetapkan pemerintah.

Sebagian besar sekolah yang tidak terdaftar “hanya mengajarkan bahasa Arab dan Alquran, jadi itu buruk”, katanya, kutip BBC (14/3).

“Zaman dulu, kami memiliki banyak sekali teman-teman Muslim, dan kala itu perempuan Muslim tidak pernah memakai burqa,” sambungnya, dilansir dari laman Guardian pada Minggu, 14 Maret 2021.

 

Setiap Orang Memiliki Hak

Hilmi Ahmed, wakil presiden Dewan Muslim Sri Lanka, mengatakan kepada BBC bahwa jika para pejabat memiliki masalah dalam mengidentifikasi orang-orang yang mengenakan burka “orang yang mengenakan tidak akan ada keberatan untuk melepas penutup wajah untuk tujuan pengecekan identitas”.

Dia mengatakan setiap orang memiliki hak untuk memakai penutup wajah terlepas dari keyakinan mereka: “Hal itu harus dilihat dari sudut pandang hak dan bukan hanya dari sudut pandang agama.”

Mengenai masalah madrasah, Ahmed menekankan bahwa sebagian besar sekolah Muslim terdaftar di pemerintah.

“Mungkin ada … sekitar 5% yang belum patuh dan tentu saja bisa ditindak,” ujarnya.

 

Kecaman AS dan Kelompok HAM

Sebelumnya, pemerintah negara itu mewajibkan kremasi korban Covid-19, sejalan dengan praktik mayoritas Buddha, tetapi bertentangan dengan keinginan warga Muslim, yang ingin menguburkan jenazah keluarga mereka.

Sejumlah media menyebut, larangan ini dicabut awal tahun ini setelah mendapat kecaman dari AS dan kelompok hak asasi internasional.

Bulan lalu, BBC mengungkap, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mempertimbangkan resolusi baru terkait dengan meningkatnya masalah hak asasi di Sri Lanka, termasuk terkait perlakuan terhadap Muslim.

Sri Lanka diminta untuk menuntut pertanggungjawaban para pelanggar hak asasi manusia dan memberikan keadilan kepada para korban perang saudara yang telah berlangsung selama 26 tahun.

Konflik 1983-2009 menewaskan sedikitnya 100.000 orang, kebanyakan warga sipil dari komunitas minoritas Tamil.

Sri Lanka membantah keras tuduhan tersebut dan telah meminta negara-negara anggota untuk tidak mendukung resolusi tersebut.

 

11 Negara Melarang Pemakaian Cadar dan Burqa

Rencana pelarangan pemakaian burqa di Sri Lanka menambah panjang daftar negara-negara yang melarang penggunaan cadar. Berikut 11 negara yang melarang penggunaan cadar dan burqa seperti dikutip Tempo dari telegraph.co.uk (19/10/ 2018).

  1. Prancis

Prancis telah menjadi negara pertama di Eropa yang melarang penggunaan burka di tempat umum. Burka adalah penutup kepala dan wajah seperti cadar, yang hanya memperlihatkan bagian mata. Aturan ini diberlakukan oleh Prancis pada 2004 yang dimulai pada sekolah-sekolah negeri dengan alasan menghapus seluruh bentuk simbol-simbol agama.

Namun pada 2011, pemerintah Prancis memberlakukan secara penuh larangan penggunaan cadar. Presiden Prancis,Nicolas Sarkozy, ketika itu mengatakan cadar tidak diterima di Prancis. Perempuan yang nekad memakai cadar di Prancis, akan dikenai denda 150 euro dan 30 ribu euro atau Rp 522 juta bagi siapa pun yang memaksa perempuan untuk menutupi wajahnya dengan cadar.

  1. Belgia

Beliga pada 2011 mengikuti jejak Prancis dengan memperkenalkan aturan larangan penggunaan jilbab yang menutupi seluruh wajah atau cadar di tempat-tempat umum. Perempuan yang kedapatan memakai cadar bisa dijebloskan ke penjara selama tujuh hari atau membayar denda 1378 euro. Aturan ini disahkan dengan suara bulat.

  1. Belanda

Pada 2015 Belanda menyetujui larangan penggunaan cadar di tempat-tempat tertentu, seperti sekolah, rumah sakit dan transportasi umum. Belanda menilai, dalam situasi tertentu, penting bagi orang-orang untuk bisa dikenali. Larangan ini juga dengan alasan keamanan.

  1. Italia

Italia tidak melarang penggunaan cadar, namun beberapa daerah di negara itu memberlakukan larangan. Pada 2010, pemerintah daerah Novara memberlakukan aturan larangan penggunaan cadar. Tidak ada denda dalam larangan ini. Di beberapa pemerintah daerah lainnya di Italia, bahkan dilarang penggunaan burkinis atau baju renang islami.

  1. Spanyol

Sama seperti Italia, larangan penggunaan cadar dan burka hanya berlaku di beberapa daerah di Spanyol, seperti Katalonia. Pada 2013, Mahkamah Agung Spanyol telah mencabut larangan ini dengan alasan membatasi kebebasan beragama. Kendati putusan Mahkamah Agung sudah jatuh, namun sejumlah daarah masih memberlakukan larangan penggunaan cadar dengan berpegang pada putusan Pengadilan HAM Eropa pada 2014. Pengadilan Eropa memutuskan larangan penggunaan caar bukan bagian dari HAM.

  1. Chad

Chad, sebuah negara di Afrika, memberlakukan larangan bercadar sejak terjadinya dua serangan bom bunuh diri pada Juni 2015. Perdana Menteri Chad, Kalzeube Pahimi Deubet, menyebut burka telah menjadi kamuflase sehingga seluruh burka harus dimusnahkan. Perempuan yang mengenakan cadar atau burqa di Chad, akan ditahan dan dipenjara.

  1. Kamerun,

Aturan larangan memakai cadar diberlakukan Kamerun hanya berselang setelah Chad memberlakukan aturan ini. Pemberlakukan aturan ini atas dasar banyaknya bom bunuh diri dengan pelaku yang memakai burka. Aturan ini sudah berlaku secara akif di lima provinsi di Kamerun.

  1. Nigeria

Tak boleh memakai cadar diberlakukan di Diffa, sebuah wilayah yang pernah porak-poranda akibat pemberontakan Boko Haram. Presiden Nigeria menyarankan agar jilbab pun dilarang saja di Nigeria.

  1. Congo-Brazzaville

Di negara ini, aturan takk boleh memakai burka atau cadar sudah diberlakukan sejak 2015. Hal ini ditujukan untuk mencegah serangan terorisme.

  1. Switzerland

Undang-undang larangan bercadar diproses pada 1 Juli 2016. Lewat aturan ini siapa pun yang mengenakkan cadar bisa dikenai denda hingga 9.200 euro atau Rp 160 juta. Sejauh ini, aturan ini baru berlakukan di wilayah Tessin, Switzerland

  1. Denmark

Denmark telah menjadi negara terakhir di Eropa yang melarang perempuan muslim mengenakan pakaian menutup seluruh wajah, termasuk cadar atau burqa. Aturan ini diberlakukan pada 1 Agustus 2018 dan memberlakukan denda bagi mereka yang melanggarnya.

 

Penulis: A. Nicholas

Editor: –

Sumber: BBC.com | dunia.tempo.co | med.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *