Soal Pancasila Jadi Muatan Wajib, Guru Khawatir Seperti Orba

Kabar Damai | Selasa, 27 April 2021

 

Jakarta | kabardamai.id | Wakil Ketua Umum Asosiasi Guru PPKN Indonesia, Satriwan Salim mengungkapkan pelbagai kekhawatiran di lingkungan praktisi pendidikan ihwal dimasukkannya mata pelajaran pendidikan Pancasila menjadi ajaran wajib di sekolah. Salah satunya, kecemasan jika materi dan metode pengajaran tersebut akan mirip era orde baru.

“Khawatirnya sama seperti waktu orde baru itu [mata pelajaran] PMP (pendidikan moral Pancasila). Di sebagian kalangan dianggap nanti menjadi doktrinasi seperti zaman PMP,” ungkapnya ketika dihubungi CNNIndonesia.com, Senin, 26 April 2021.

“Untuk itu, kita minta desain [materinya] diperbarui, delivery-nya, supaya jangan terkesan orde baru,” tambah Satriwan.

Diwartakan CNN Indonesia, guru yang juga menjabat koordinator nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) itu mengatakan kekhawatiran itu umumnya diungkap praktisi pendidikan karena kecemasan akan isu demokrasi di Indonesia belakangan.

Selain itu, ada kekhawatiran bahwa penambahan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di pendidikan dasar dan menengah bakal semakin membebani siswa.

Baca Juga : Rekrutmen Paskibraka Diperkuat dengan Pendidikan Ideologi Pancasila

Pasalnya, di sekolah sudah ada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Sehingga menurutnya langkah ini tidak sinkron dengan wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang hendak menyederhanakan kurikulum.

“Positifnya ini menambah jam [mengajar] guru. Tapi juga menambah jam pelajaran, bisa jadi beban untuk anak. Padahal Mas Nadiem ingin menyederhanakan kurikulum,” pungkas Satriwan.

Namun begitu, ia memahami proporsi pendidikan Pancasila dalam pelajaran PPKN memang belum maksimal. Ia sendiri berpendapat pendalaman terhadap ideologi Pancasila untuk siswa dibutuhkan di tengah banyaknya isu ekstremisme hingga terorisme.

Selain dengan memisahkan pelajaran PPKN dan Pancasila, Satriwan mengungkapkan, sebenarnya pemerintah bisa saja cukup dengan merombak proporsi pendidikan Pancasila pada mata pelajaran PPKN.

“Tinggal PPKN sekarang muatan Pancasilanya lebih diperkuat. Kalau sekarang kan hanya seperti menumpang,” tambah dia.

 

Saat Ini Tak Ada Lagi Pelajaran Pancasila

Sebelumnya, Kemendikbud memasukkan Pancasila sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah melalui permintaan revisi Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP SNP) ke Presiden Joko Widodo.

Untuk diketahui, saat ini tidak ada mata pelajaran Pancasila di sekolah berdasarkan Kurikulum 2013. Selama ini, pendidikan terkait Pancasila diajarkan melalui mata pelajaran PPKN.

Sedangkan dalam permintaan revisi Pasal 40 Ayat (2) beleid tersebut, Kemendikbud memasukkan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum. Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kemendikbud.

Sementara Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) mengaku sudah membahas penyusunan mata pelajaran Pancasila dengan Kemendikbud. Anggota BPIP Romo Benny Susetyo mengatakan hal itu pun dipastikan Nadiem ketika bertemu Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri.

Benny mengatakan lembaganya menyiapkan materi bahan ajar hingga buku pendidikan Pancasila dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi.

“Materinya 30 persen pengetahuan, 70 persen itu praktik. Jadi pembelajarannya menarik sesuai dengan kondisi kekinian, menggunakan sarana-sarana yang zaman sekarang ini. Misalnya dengan film, animasi,” tutur Benny pada Jumat, 23 April 2021 lalu.

 

Pendidikan Pancasila untuk Generasi Milenial

Jauh hari sebelum ada kekhawatiran dari para guru, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, pernah menyampaikan, bahwa metode pembelajaran Pancasila harus diubah dengan metode baru yang disesuaikan dengan karakter anak-anak milenial.

“Era digital ini anak-anak milenial bisa bikin project tentang pancasila seperti, video dan film pendek,” ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa, 27 November 2018 lalu.

Supriano mengikuti zaman era digital. Dengan mengembangkan kreativitas pembelajaran terutama pendidikan pancasila. Di dalam pancasila terdapat nilai-nilai karakter.

“Kami harus hidupkan kembali nilai-nilai pancasila. Jaman dulu belajar pancasila kan dihafalin, sekarang lewat visual,” ujarnya.

Senada dengan Supriano, pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, “Tentu saja metodenya harus menyesuaikan perkembangan dunia digital saat ini, di mana generasi milenial dalam satu hari menghabiskan waktu tujuh jam dengan gadget,” katanya  dalam program Titik Pandang di KompasTV,  Senin (27/7/2020).

Menurutnya, penanaman nilai-nilai Pancasila harus berbasis digital sebagai alat yang efektif. Selain itu bisa pula dilakukan riset. Misalnya, mengambil beberapa sampel konten yang paling banyak disukai, mendapatkan like maupun viewer dengan engagement tinggi.

Berdasarkan riset tersebut, lanjut dia, kemudian tentukan konten atau narasi apa yang mudah diterima kalangan milenial berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini penting sebagai strategi penanaman nilai-nilai Pancasila.

“Jadi, Pancasila jangan sekadar dijadikan dogma. Bagi generasi milenial, dogma sulit dipahami sehingga perlu cara yang inovatif dan up to date agar mudah diterima,” paparnya.

Selain menggunakan instrumen digital, Karyono juga menekankan perlunya menyederhanakan konsep Pancasila dengan bahasa yang mudah dipahami generasi muda.

“Tidak perlu panjang-panjang atau bertele-tele dengan teori yang njelimet,” imbuhnya.

Menurutnya yang terpenting adalah menyederhanakan teori konsep Pancasila sesuai bahasa milenial. Dengan demikian, esensi nilai Pancasila lebih sesuai dengan pengalaman hidup sehari-hari anak muda. [ ]

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *