by

SKB 3 Menteri Dicabut, Pegiat HAM: Akan Picu Pemaksaan Lebih Intens

Kabar Damai | Senin, 10 Mei 2021

Jakarta | kabardamai.id | Peneliti dari Setara Institute, lembaga penelitian dan advokasi hak asasi manusia, Halili Hasan, mengatakan “dengan putusan MA pemaksaan (pakai jilbab) akan terus terjadi, bahkan akan lebih intens karena mendapatkan pembenaran secara hukum dari putusan MA itu.”

Sejumlah laporan mengutip pejabat di Sumatra Barat termasuk ketua LKAAM M Sayuti yang mengatakan langkah MA itu sebagai “kado Ramadan.”

“Kita bersyukur sebab secara tidak langsung sudah membela Islam seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia bahwa Islam tidak bisa diotak-atik terutama dalam hal berpakaian karena aturannya sudah baku,” kata M Sayuti seperti dikutip Tribunnews Padang.

Baca Juga: KPAI Sayangkan Pembatalan SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah oleh MA

Menanggapi komentar ini, Halili Hasan, seperti dilaporkan BBC Indonesia,  mengatakan, “Bahkan ada yang menyebut kado Ramadan. Itu keliatan sekali bahwa putusan MA ini adalah sesuatu yang dirayakan oleh kelompok Islam konservatif yang menganggap bahwa pemaksaan penggunaan jilbab untuk siswi yang sekalipun memiliki latar belakang bukan Islam adalah sesuatu yang dibenarkan, sesuatu yang harus dilihat sebagai bukan masalah di dalam negara Pancasila ini.”

Halili Hasan juga mengatakan putusan MA itu, “pasti akan memberikan energi baru kepada kelompok2-kelompok intoleran, termasuk pemerintah daerah yang dengan bangga melakukan pemaksaan atas alasan apapun termasuk atas nama adat atau syariat, ini pasti akan memberikan daya dukung.”

“Saya yakin, akan mempengaruhi praktik pemaksaan jilbab di lapangan, SKB keluar bukan tiba-tiba ditandatangani oleh tiga kementerian karena praktik di lapangan, ada pemaksaan penggunaan jilbab di beberapa tempat kepada siswi dari sisi keyakinan tidak berlatar belakang Muslim. maka ketika SKB keluar yang ingin diselesaikan dan dihentikan adalah praktik pemaksaan itu,” tambahnya, seperti dikutip BBC Indonesia (7/5).

Mengejutkan dan Ajaib

Ismail Hasani, juga dari Setara Institute, mengatakan, “Yang mengejutkan amar kabul (dikabulkannya gugatan penuntut). Dari sisi formil ini satu proses acara ajaib karena begitu sangat cepat dan rekor dalam penanganan perkara di MA. Biasanya hak uji materi perlu waktu cukup lama. Ini sangat-sangat cepat,” kata Ismail.

“Ini artinya tidak ada proses penggalian pengetahuan yang berkualitas untuk hakim memahami SKB tiga menteri,” tambah Ismail.

Ia juga mengatakan mekanisme dalam yudicial review di Mahkamah Agung berjalan tertutup sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan.

“Si pemohon dan termohon tidak tau kapan disidangkan, kemudian dengan suka-suka hati dikeluarkan, petikan yang didahulukan baru putusan lengkap menyusul,” kata Ismail.

Ismail, masih dalam laporan BBC,  juga mengatakan bahwa SKB Tiga menteri bukan produk regulasi namun dikeluarkan untuk “menjalankan aturan yang tertuang di perundang-undangan..yakni kebebasan berekspresi, cara berpakaian, ini dijamin dalam konstitusi.”\

“Saya tidak mengerti mengapa hakim di MA mengambil keputusan kabul untuk seluruh permohonan, karena posisi SKB bukan suatu hal yang baru dan bukan rumusan norma baru tapi injeksi kepada kepala daerah untuk menegakkan peraturan yang ada, seperti jaminan hak dalam UU, yang diatur dalam sistem pendidikan nasional,” tambahnya.

Tetapi Ismail mengatakan, “Sepanjang SKB belum dicabut, maka akan status quo. Saya sarankan pemerintah membuat aturan baru.”

Respon Komnas HAM

Komnas HAM menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan SKB 3 Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun Komnas HAM juga mendorong agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mampu menjamin penghormatan terhadap keragaman dan kebebasan beragama di lingkungan sekolah.

Hal ini disampaikan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu, 9 Mei 2021 pagi.

“Komnas HAM menghormati proses hukum dan keputusan Mahkamah Agung, tapi kami juga mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait seragam peserta didik yang memastikan penghormatan terhadap keragaman dan kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk ekspresinya,” ujar Beka.

Beka mengungkapkan, Komnas HAM selama ini mendukung penerbitan SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah tersebut.

Dukungan diberikan lantaran SKB 3 Menteri tersebut diciptakan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk memberikan kebebasan berekspresi bagi para peserta didik dan pendidik di lingkungan sekolah.

“Karena negara tidak boleh melarang dan memaksakan ekspresi kebebasan beragama dan berkeyakinan seseorang,” kata Beka.

Menurut Beka Ulung pembelajaran tentang agama bagi anak-anak merupakan tanggungjawab orang tua.

“Dalam hal masih anak-anak yang membutuhkan pemahaman soal agama, itu menjadi tugas orang tua memberikan pemahaman dan pengetahuan yang dibutuhkan, terang Beka, seperti dikutip Tribunnews.com (9/5).

Latar belakang terbitnya SKB 3 Menteri ini karena masih adanya kasus-kasus pelarangan dan pemaksaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang dilakukan pemerintah daerah.

Sebagai contoh di Aceh, juga Padang, di mana para peserta didik dan pendidik yang ada di lingkungan sekolah diminta mengenakan atribut dengan kekhasan tertentu.

“Karenanya saya berharap kebijakan pemerintah daerah harus didasarkan pada konstitusi yang melindungi dan menghormati keragaman serta hak asasi manusia sebagai bagian dari amanat konstitusi juga,” pungkas Beka Ulung.

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA

Kementerian Agama (Kemenag) menghormati hasil putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Agama (Menag) terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut keagamaan bagi peserta didik.

Staf Khusus Menteri Agama (Menag) Mohammad Nuruzzaman mengatakan, pihaknya secara internal dalam waktu dekat segera mempelajari lebih lanjut implikasi dari pembatalan SKB tersebut.

“Prinsipnya kami menghormati putusan tersebut. Namun kami belum bisa menilai lebih jauh karena belum secara resmi menerima salinan putusannya. Kami baru membaca soal ini dari media,” kata Nuruzzaman dalam keterangan tertulis, Sabtu, 8 Mei 2021.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, tujuan terbitnya SKB tersebut adalah untuk memperkuat nilai-nilai persatuan bangsa, toleransi, moderasi beragama, serta kebinekaan yang ada di Indonesia.

Ia berharap SKB tersebut dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

“Kami berharap dengan SKB ini justru meminimalisasi pandangan intoleran baik terhadap agama, ras, etnis dan lain sebagainya. Kami sampaikan ucapan terima kasih atas besarnya dukungan masyarakat selama ini,” ujarnya.

 

Penulis: Ahmad Nurcholish

Diolah dari berbagai sumber

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed