by

Sistem Ekonomi Pancasila Diklaim Paling Sesuai dengan Nilai Kebangsaan

Kabar Damai I Rabu, 16 Juni 2021

Semarang I kabardamai.id I Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan, Ir. Prakoso MM yang menyatakan perlu pembangunan karakter menjaga nasionalisme yang makin terdesak oleh globalisasi,  maka pendidikan karakter perlu dijaga sejak tataran Pendidikan.

Hal itu disampaikan Prakoso dalam Diskusi Terpumpun (FGD) yang dihelat Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan Badan pembinaan Ideologi Pancasila bersama Unsur Rektorat Universitas 17 Agustus 1945  dan Kampus Desa Emas bertajuk “Terapan Ekonomi Pancasila pada Desa Berdikari” pada Sabtu, 12 Juni 2021.

Dilansir dari laman resmi BPIP, helatan  tersebut  dilaksanakan agar bisa menjaga dan mensukseskan sistem ekonomi pancasila dengan mulai memasukkannya materi mengenai Sistem Ekonomi Pancasila pada Kurikulum dan bahan Ajar.

Acara yang dilaksanakan di Graha Kebangsaan Universitas 17 Agustus 1945 itu antara lain dihadiri oleh  Dr. Ir Arif Budimanta Msc Staf Khusus Presiden, Ir. Prakoso MM Deputi Bidang Hubungan antar Lembaga Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan; Prof. Adji Samekto S. H M. Hum Deputi Bidang pengkajian dan Materi, Serta  Antonius Benny Susetyo Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila  sebagai narasumber.

Baca Juga: BPIP dan Pemkot Palu Teken Nota Kesepahaman Tentang Pembumian Pancasila

Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh Bupati Brebes Idza Priyanti sebagai Undangan.

“Dengan penguatan Jaringan di Level pemerintahan dan Universitas diharapkan kita bisa membumikan sistem ekonomi Pancasila ini karena ini adalah sistem yang efektif namun tetap menjaga nilai nilai kemanusiaan,” ujar Prakoso lebih lanjut

Prof. Adji Samekto S. H M. Hum Deputi Bidang pengkajian dan Materi menyatakan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila Jelas sudah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 , Undang-undang dasar sebagai alat social engineering berfungsi untuk mengatur dan mengubah kebijakan,  dalam hal Ini untuk menggunakan sistem ekonomi Pancasila secara murni, maka hal selanjutnya yang dibutuhkan adalah komitmen dari pembuat kebijakan untuk benar benar melaksanakannya.

Dr. Ir Arif Budimanta Msc, Staf Khusus Presiden sebagai Narasumber pada kesempatan ini menyatakan bahwa  perlu ketegasan dan kejelasan mengenai memasukkan sistem ekonomi Pancasila ke dalam kurikulum dan bahan ajar perkuliahan karena standar masing masing Universitas yang berbeda.

“Harus ada standar dan kualitas yang sama terkait penerapan kurikulum serta bahan ajar mata kuliah sistem ekonomi Pancasila, hal ini diperlukan agar tidak ada multi interpretasi mengenai pendidikan sistem ekonomi Pancasila ini agar mahasiswa sebagai subjek yang mempelajari sekaligus penjaga dan pelaku sistem ekonomi pancasila di masa depan tidak terjebak dalam interpretasi yang beragam ketika melaksanakan sistem ini,” ujarnya seperti dikutip dari bpip.go.id (13/6).

Sistem Konvensional Mulai Bertumbangan

Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo menjelaskan bahwa sejatinya Sistem Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang paling sesuai dengan Nilai kebangsaan seperti gotong royong dan saling menguatkan.

Khususnya dalam era digital dimana Sistem Konvensional mulai bertumbangan, sistem Ekonomi Pancasila menjamin adanya pendayagunaan bagi masyarakat ekonomi lemah, sistem dagang dan ekonomi menjadi lebih jelas dari awal sampai akhir hingga unsur yang merugikan seperti ijon atau pertengkulakan  dapat dihapuskan.

Sistem ekonomi tradisional yang mendehumanisasi pelaku ekonomi dan lebih berfokus pada modal sudah harus mulai dicari Alternatifnya dan ini ada dalam Sistem Ekonomi Pancasila jadi diharapkan kita juga mulai mendesak pembuat kebijakan agar Sistem ekonomi Pancasila diterapkan secara murni agar tujuan masyarakat yang adil dan makmur dapat terlaksana.

“Dengan nilai nilai Ekonomi Pancasila maka fokus pembangunan ekonomi akan menjunjung martabat manusia,Demokrasi kita adalah yang memperhatikan keutamaan kemanusiaan , bukan sekedar pengelolaan modal,”  jelas Benny.

Lebih lanjut Benny menyatakan bahwa  sistem ekonomi Pancasila  diperlukan dalam menghadapi Era Globalisasi dan keadaan Pandemik seperti saat ini dimana sistem ekonomi tradisional mulai bertumbangan. sistem ekonomi yang mengedepankan, kemanusiaan,  gotong royong,  dan keberpihakan pada ekonomi lemah dapat dipadukan dengan teknologi sehingga menjadi suatu sistem yang komprehensif.

Pemuda sebagai pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan di masa depan, serta desa sebagai satuan ekonomi terkecil merupakan figur yang tepat sebagai dasar yang tepat untuk pengaplikasian sistem ekonomi Pancasila ini.

“Desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri karena adanya sinergi, gotong royong, rasa kebersamaan dan kemanusiaan merupakan contoh yang tepat dari pelaksanaan sistem ekonomi Pancasila, karenanya perlu dukungan dari pemerintah berupa regulasi dari infrastruktur agar desa desa ini dapat berkembang dan menjadi bukti nyata keefektifan  Ekonomi Pancasila,” pungkas Benny menutup penjelasannya. [BPIP/BM]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed