by

Sinergitas Pemerintah Daerah, Negara dan Masyarakat Perlu dalam Penanganan Terorisme

Kabar Damai I Senin, 05 Juli 2021

Jakarta I Kabardamai.id I Radikalisasi dan terorisme terus mengalami perkembangan. Tidak hanya menyasar laki-laki namun juga perempuan dan anak. Bahkan, TNI dan Polri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tidak luput menjadi target sasarannya.

Dalam ranah ASN, hal ini terindikasi sangat mungkin terjadi yang tentunya perlu untuk diwaspadai. Terlebih ASN adalah bagian dari negara. Belum lagi para ASN yang bekerja pada ranah pendidikan seperti guru misalnya yang kemudian berhubungan langsung dengan siswa-siswinya.

Syauqillah, Akademisi/Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global UI menyatakan dalam ranah pendidikan formal bibit radikalisme bisa jadi ada walaupun kuantitasnya sedikit. Hal ini bisa jadi pula tidak dilakukan oleh guru namun oleh alumni dan sebagainya.

“Kalau sampai pada ke teror mungkin bisa jadi tidak, tapi secara general bibit radikalisme yang ada di lembaga-lembaga pendidikan kita sangat sedikit. Mungkin dilembaga keagamaan tertentu ada,”.

“Secara langsung guru mengajarkan tentang radikalisme tidak tapi bisa jadi bagaimana pembinaan dengan alumni, kemudian kegiatan-kegiatan ekstra yang memiliki kepentingan demikian dan pola rekrutmennya juga ditanya seperti apa,” ungkapnya.

Menurunya pula, kepada ASN negara pasti memberikan filter dan pembinaan. Namun yang menjadi masalah adalah diluar dari tugas formal ASN itu sendiri.

“Memang secara formal tidak ada diajarkan, mereka sepakat tapi diluar itu terjadi idiologisasi, radikalisasi diluar kegiatan-kegiatan yang formal. Di ASN dari dulu sebelum ke ASN dia ngapain begitu,”.

“Dari dalam di dinas pasti mereka sudah melakukan upaya pencegahan bagi ASN, yang menjadi masalah adalah setelah dinas dia ngajinya kemana, belajarnya kemana yang ini menjadi konsen kita,” tambahnya.

Menurutnya, P4 yang diusung sejak masa orba sangat baik dan dampak dari dihapuskannya kemudian menjadi PR bersama dalam hal nasionalisme dan kenegaraan.

“Ini menjadi konsen kita pasca P4 tidak ada, sekarang generasi muda kita tidak tahu perihal butir pancasila. Ini menjadi PR kita semua,” bebernya.

Melihat masalah tersebut, menurut Syauqi kementerian dalam konteks negara harus saling melakukan sinergitas.

Baca Juga: M. Syauqillah: Fenomena Terorisme Terjadi di Beberapa Agama dan Ideologi

“Semua punya semangat yang bagus, dari segi regulasi cukup dan mendukung. Tapi ketika sinergisitas misalnya kementerian tertentu mau ikut dalam kerja-kerja bersama untuk deradikalisasi atau kontra narasi. Tapi persoalannya apakah mereka punya kapasitas,” terangnya.

Menurutnya pula, meningkatkan pemahaman juga harus menjadi konsen bersama dalam penanganan terorisme.

“Selain itu kapasitas, karena persoalan terorisme ini spesifik jadi ini menjadi tantangan yang perlu meningkatkan kapasitas pemahaman,” tambahnya.

Dalam ranah sipil, masyarakat juga punya potensi membantu negara. “Masyarakat seperti kita juga punya porsi, misal negara perlu riset bantu negara untuk riset atau kontra narasi. Hal seperti itu perlu dikoordinatori. Jadi kerja-kerja kita disinergikan,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga sangat penting faham dan saling bekerjasama dalam menangani permasalah tersebut.

“Ada pemerintah daerah yang peduli, tapi ada juga yang eks napi pulang lingkungan tidak menerima sehingga ditarik jaringannya kembali. Artinya pemerintah daerah harus faham karena secara instrument mereka punya Kesbangpol, Dinas Sosial dan FKDN sampai tingkat kelurahan,” tambahnya lagi.

Terakhir, menurutnya semua elemen harus proaktif dan saling mendukung. “Hal lain yang menjadi masalah juga stigma kebudayaan kita jadi ada stigma teroris, eks napiter sehingga ngurus administasi dan macam-macam susah karena itu,”.

“Jadi perlu komprehensif pemerintah daerahnya. Pemerintah daerah harus proaktif, negara harus proaktif dan masyarakat juga harus terlibat,” pungkasnya.

Penulis: Rio Pratama

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed