by

Sinergi Pusat – Daerah untuk Perkuat Pembumian Pancasila

Kabar Damai I Kabar Damai, Rabu, 4 Agustus 2021

Jakarta I kabardamai.id I Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya membangun sinergitas dengan pemerintah daerah dalam sektor pembinaan ideologi Pancasila, penguatan, pembentukan, dan gerakan nasional revolusi mental.

Ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam kerangka Gerakan Revolusi Mental maupun Ideologi Pancasila.

Melansir laman BPIP, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol dan PUM) Kemendagri Bahtiar mengatakan, dukungan ini tidak hanya dilakukan oleh Kemendagri, melainkan bersama jajaran kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota.

“Kegiatan pada hari ini kita ikhtiarkan untuk membangun sinergi dalam menjalankan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang sudah berjalan sekian tahun, dan melanjutkan perjuangan kita dalam pembinaan ideologi Pancasila yang dikomandoi BPIP,” ujar Bahtiar.

Bahtiar menuturkan berbagai upaya telah dilakukan Kemendagri untuk memperkuat dua hal tersebut, misalnya melalui kegiatan “Nasional Is Me”. Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Yayasan Merah Putih yang setiap hari Senin melakukan dialog terkait Gerakan Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila.

“Terus kita lanjutkan setiap hari Senin pukul 10.00-11.00 WIB dan yang dipancarluaskan lebih dari 100 radio lokal Indonesia dan hari ini sudah lebih setahun kita lakukan itu,” kata Bahtiar, kutip bpip.go.id.

Upaya lainnya, lanjut Bahtiar, Ditjen Pol dan PUM Kemendagri memiliki program siaran podcast dan webinar yang membahas berbagai isu terkait Gerakan Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dia menilai kegiatan webinar kali ini merupakan momen yang baik.

Baca Juga: Menjadikan Pancasila Sebagai Pedoman dalam Pendidikan Karakter Anak

Sebab, pemerintah daerah tengah menyusun program tahunan sehingga pemerintah daerah dapat menyesuaikan berbagai tugas kenegaraan dengan kondisi di tengah pandemi. Menurut dia, kondisi ini membutuhkan inovasi dan evaluasi kerja yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam kegiatan tersebut dihadirkan dua narasumber, yakni Kepala BPIP Yudian Wahyudi dan Anggota Tim Ahli Gugus Tugas Nasional Revolusi Mental (GNRM) Alissa Wahid. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai pihak baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Membuka Ruang Kolaborasi

Bahtiar menyampaikan rasa bangga dan terima kasihnya atas kehadiran kedua narasumber tersebut.

“Kami tentu sangat berbangga hati dan berterima kasih kepada Kepala BPIP berkenan hadir langsung pada kegiatan hari ini,” ucap Bahtiar.

Sebelumnya, Kepala BPIP Prof Yudian mengatakan salah satu tantangan besar Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) adalah memunculkan kolaborasi serta awareness bagi Pemerintah Pusat dan Daerah. Terpenting, membuka sebanyak-banyaknya ruang kolaborasi dengan intens berkomunikasi dalam mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tentang PIP.

Yudian Wahyudi mengatakan, tantangan kekinian PIP sudah gamblang disampaikan Presiden Jokowi saat pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni lalu.

“Walaupun telah menyatu dalam kehidupan kita sepanjang Republik Indonesia berdiri, namun tantangan yang dihadapi Pancasila tidak semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan,” ujar Yudian, mengutip pidato Presiden.

Perlu Banyak Dukungan

Lebih lanjut dikatakan Yudian, yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, nilai-nilai, dan ideologi.

“Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi,” tuturnya.

Secara khusus, Yudian menyebut ada tantangan digital yakni berkembangnya infodemi. Sebuah fenomena ketersebaran informasi berlebihan termasuk hoaks dan informasi misleading di kala pandemi COVID-19. Lalu ancaman kerawanan sosial berupa konflik yang dipicu berbagai perbedaan.

“Ini tantangan menjadi mediator di tengah tingginya konflik antar warga,” ucapnya.

Pria asli Banjarmasin ini juga mengingatkan kasus ASN terpapar radikalisme dan mendesaknya Pendidikan Ideologi Pancasila di bangku sekolah.

“Proses PIP sangat urgen untuk mendukung pembangunan dan perdamaian berbalut keberagaman. Dalam dokumen RPJMN, BPIP bertanggung jawab menyukseskan program dan kegiatan prioritas sesuai visi misi Presiden,” tuturnya.

Ia lantas merinci bentuk sinergitas Pusat dan Daerah terkait PIP. Antara lain penyelenggaraan diklat bagi ASN, penguatan moderasi beragama dan kelembagaan.

“Karena tidak ada Satuan Kerja Daerah, BPIP butuh dukungan kolaborasi melalui jejaring Pancamandala. Komunitas, akademisi, birokrat, NGO, dan swasta,” tandasnya. [bpip.go.id/BM]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed