by

Siaran Pers: Gerak Bersama Perempuan dan Kelompok Minoritas Menghadapi Pandemi

Kabar Damai I Rabu, 21 April 2021

 

Jakarta I Kabardamai.id I   Tahun 2020 dunia harus menghadapi pandemi global yang berdampak serius terhadap banyak lini kehidupan, merenggut banyak korban jiwa, memperburuk situasi ekonomi, dan meningkatkan risiko kelompok rentan mengalami kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Pendekatan penanganan pandemi COVID-19 yang memprioritaskan kepentingan ekonomi semata telah meminggirkan kepentingan kesehatan publik dan gagal mengenali kebutuhan khusus kelompok rentan yang terdampak pandemi.

Di Indonesia sendiri, kenaikan jumlah laporan Kekerasan Berbasis Gender terlihat sangat signifikan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) mencatat selama kurun adanya peningkatan pelaporan kasus hampir 50% dari tahun 2019 dengan jumlah 798 pengaduan menjadi 1178 kasus di 2020.

Sementara itu untuk kasus KBGO, setiap bulannya tercatat sekitar 30 pengaduan kasus. Tren kedua adalah kesulitan korban KBG dalam mengakses informasi dan layanan bantuan seperti rumah aman, bantuan hukum, pendampingan psikolog, dan layanan kesehatan. Hingga saat ini belum ada kebijakan negara yang merespon tren KBG selama pandemi.

“Selama pandemi, sulit mengakses layanan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental. Karena banyak fasilitas kesehatan yang mengkategorikan layanan-layanan tersebut sebagai non esensial, termasuk pelayanan kontrasepsi. Penurunan 50% pada layanan kesehatan reproduksi saat pandemi menurut data Komnas Perempuan tahun 2020, berakibat adanya kenaikan angka kelahiran 10% dibanding tahun sebelumnya. Angka ini terjadi juga karena data pernikahan anak yang meningkat selama pandemi,” ungkap Dr. Sandra Suryadana, pendiri Dokter Tanpa Stigma.

“Pemerintah belum memiliki mekanisme yang jelas untuk pendamping maupun korban kekerasan terhadap perempuan. Jadwal buka tutup kantor polisi selama pandemi yang tidak disertai BAP online atau mekanisme lain membuat sulit untuk menindaklanjuti kasus. Kami juga berharap pemerintah turut memprioritaskan pendamping korban kekerasan untuk mendapatkan akses vaksin COVID-19 sehingga dapat memberikan layanan yang optimal,” ujar Siti Husna SH, Staf Divisi Pelayanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik).

“Kebanyakan perempuan kepala keluarga memiliki usaha jualan kue di sekolah atau berdagang di tempat wisata. Ketika sekolah dan tempat wisata ditutup selama pandemi, para ibu kepala keluarga ini mengalami kesulitan. Akses bantuan dari pemerintah untuk UMKM harus punya rekening, nomor induk usaha dan NPWP. Banyak di antara ibu-ibu pengusaha kecil dan informal yang tidak memiliki hal-hal tersebut,” ungkap Mahdalena dari Federasi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Krisis iklim menambah deret masalah selama pandemi. Bencana banjir di berbagai wilayah di Indonesia, di antaranya yang paling parah memakan banyak korban adalah banjir bandang di Nusa Tenggara Timur, tidak diikuti dengan mengatasi akar permasalahannya. Pemerintah lebih melihat kejadian bencana dari dampak tingginya curah hujan wilayah terdampak. Padahal aksi penggundulan hutan, pembukaan lahan untuk industri ekstraktif, pembakaran hutan lindung serta padang savana turut memberi andil terjadinya banjir bandang dan bencana iklim di berbagai wilayah.

“Pendekatan HAM gagal dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Arah pembangunan tidak menempatkan rakyat, apalagi perempuan, di pusatnya. UU Cipta Kerja semakin menyulitkan rakyat mempertahankan lahan dan ruang hidup. Misalnya UU Cipta Kerja yang menghilangkan batas hutan 30% dan pasti akan mempengaruhi (kondisi) air yang sangat dibutuhkan perempuan dan vegetasi kekayaan alam kita” ungkap Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Baca Juga : Kiat Menumbuhkan Empati terhadap Perempuan Korban Kekerasan

Pandemi juga berdampak pada gerakan masyarakat sipil yang ruang geraknya semakin terbatas karena kebijakan pembatasan aktivitas, keadaan ini diperparah dengan semakin masifnya penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk membungkam kritik pada pemerintah selama pandemi.

Padahal, banyak kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat disahkan di masa pandemi seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah tentang Kebiri.

Sementara Rancangan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk melindungi warga negara tidak juga disahkan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat dan RUU Perlindungan Data Pribadi. Di tingkat lokal, mulai bermunculan Raperda-Raperda Penyimpangan Seksual yang membahayakan keselamatan kelompok LGBTIQ.

Kelompok transgender rentan terpapar COVID-19 karena banyak yang memiliki pekerjaan informal untuk memenuhi kebutuhan pokok, papar Rere Agistya, Program Manager sanggar SWARA yang merupakan perwakilan kelompok transpuan.

“Dari penelitian kami, hanya 17% dari 450 responden transpuan yang bisa memiliki pekerjaan formal. Sementara bantuan pemerintah sangat jarang sampai kepada kelompok transgender,” ujar Rere.

Syiffa Anisa selaku perwakilan dari Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia mengatakan bahwa anak-anak difabel memiliki kesulitan mengakses pendidikan jarak jauh karena tidak memiliki smartphone. “Kami berharap pemerintah mengeluarkan regulasi darurat untuk pendidikan inklusi bagi kelompok difabel,” ungkapnya.

Gerakan bela HAM kini juga dirintis oleh aksi partisipasi dari para fans musisi Korea. BTS Army Indonesia yang beranggotakan 80 ribu partisipan menjadi salah satu populasi fanbase BTS terbesar di dunia. “BTS ARMY merupakan rumah aman bersama untuk berekspresi dan berinteraksi. Bersama WMJ kami mengadakan pre event untuk mengamplifikasi tuntutan, menghadapi kekerasan berbasis gender online yang rentan dialami para fans perempuan dan penggalangan dana untuk korban kekerasan terhadap perempuan,” ungkap Karlina Octaviany dari BTS Army Indonesia.

Perlawanan untuk menuntut ruang kerja yang nyaman dan aman mendorong Nadine Alexandra untuk berinisiatif bersama rekan-rekannya dalam dunia film dalam membuat gerakan sosial. Nadine mengaku mendapatkan energi dari perempuan-perempuan bernyali di sekitarnya yang mengutarakan masalah-masalah kekerasan seksual di lingkungan syuting.

“Kami membuat underground warning system bagi rekan di lokasi syuting terutama perempuan dan kaum minoritas yang rentan mengalami pelecehan. Gerakan ini memiliki risiko besar karena melawan sistem yang melindungi para pelaku. Tapi sudah waktunya Indonesia melawan kekerasan seksual di semua industri kerja.”

Women’s March Jakarta (WMJ) merupakan aksi kolektif dari berbagai kelompok masyarakat, individu dan anak muda yang dimulai sejak tahun 2017. Gelombang pergerakan Women’s March kemudian meluas ke kota-kota lain di Indonesia. Hingga saat ini, Women’s March Indonesia telah diadakan di 11 kota selain Jakarta, yaitu Bandung, Denpasar, Kupang, Lampung, Malang, Pontianak, Salatiga, Serang, Sumba, Surabaya, dan Yogyakarta setiap tahunnya.

Pada tahun 2021, WMJ kembali dilaksanakan dengan memusatkan kegiatan pada unjuk rasa virtual sebagai pencegahan penularan virus COVID-19. Tema utama WMJ 2021 adalah perempuan dan kelompok minoritas dalam pusaran pandemi.

Aksi unjuk rasa akan dilaksanakan secara daring dan luring pada tanggal 21-24 April 2021. Aksi unjuk rasa secara luring dilakukan dengan masing-masing peserta dapat berfoto bersama spanduk dan poster tuntutan mereka di ruang publik. Kemudian peserta mengunggah foto tersebut di media sosial dengan menandai akun Instagram @womensmarchjkt, akun lembaga dan pejabat negara yang dituju, dan menggunakan tagar resmi WMJ 2021, #PuanDanKawanMelawan.

Sementara aksi unjuk rasa secara daring akan dilaksanakan melalui acara live streaming berisi orasi dari berbagai aktivis kemanusiaan, pembacaan tuntutan, penampilan artis dan kumpulan dokumentasi aksi online dan offline. Acara tersebut akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 24 April 2021 pukul 13.00-16.00 WIB melalui Zoom dan Youtube Jakarta Feminist.

“Selama ada ketimpangan gender, pandemi atau bencana lain akan memperlebar jurang kesenjangan gender. Pada tahun keempat pelaksanaan WMJ ini, kami berupaya mendorong komitmen para pemangku kepentingan di multisektor untuk memiliki perspektif gender dan inklusi sosial dalam mitigasi dampak COVID-19. Karena misi utama WMJ adalah terus menjadi bagian dari aksi kolektif masyarakat dalam memperjuangkan hak perempuan dan kelompok minoritas,” ungkap Trinzi Mulamawitri, juru bicara WMJ 2021.

Atas dasar hal ini aksi Women’s March Jakarta 2021 menyusun tuntutan sebagai berikut:

  1. Mendesak pengesahan hukum dan kebijakan mengenai Kekerasan Berbasis Gender di berbagai lini.
  2. Mencabut kebijakan yang merusak lingkungan, mendorong pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan inklusif dengan melindungi masyarakat adat.
  3. Mendesak pemerataan akses pendidikan yang inklusif dan perlindungan terhadap pelajar.
  4. Mendesak pengesahan undang-undang yang berpihak kepada masyarakat, perempuan dan kelompok minoritas rentan lainnya, serta menghapus kekerasan, diskriminasi, stigma dan represi.
  5. Mendorong sistem kesehatan yang inklusif, bebas stigma dan diskriminasi.
  6. Mendesak kesetaraan di bidang ketenagakerjaan dan perburuhan serta mencabut undang-undang yang merugikan masyarakat dari berbagai lini.
  7. Mendukung gerakan demokrasi serta menolak otoritarianisme, militerisme, tindak kekerasan, rasisme dan diskriminasi lainnya di berbagai sektor.

 

Didukung oleh:

Lintas Feminis Jakarta, Ikatan Perempuan Positif Indonesia, Space UNJ, Hollaback! Jakarta, Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender, Never Okay Project, Girl Up Indonesia, Puska Genseks UI, Youth Advisory Panel Yayasan Plan International Indonesia, CISDI, Amnesty International Indonesia, Into The Light Indonesia, Girl Up Bogor, Sandya Institute, Federasi Serikat Perempuan Kepala Keluarga, Yayasan PEKKA, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) DKI Jakarta, KontraS, YAPPIKA ActionAid, Gusdurian Jakarta, PurpleCode Collective, Koalisi Perempuan Indonesia, JALA PRT, BTS Army Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, INFID, Dokter Tanpa Stigma, Amnesty Pangkalpinang, Girl, Peace, and Security, FeminisThemis, Pamflet, Bidang Kepemudaan DPP Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), Yayasan Ipas Indonesia, Gerpuan UNJ, SAFEnet, SWARA, Tabu.id. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, Barisan Pemuda Adat Nusantara, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, Perempuan AMAN.

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed