by

Setop Kriminalisasi terhadap Aktivitas HAM

Kabar Damai | Selasa, 21 September 2021

Sleman | kabardamai.id | Persoalan tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia masih menjadi topik hangat dalam berbagai kesempatan. Musababnya, beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia kerap terkatung-katung atau berujung vonis ringan kepada pelanggarnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), M Syafi’ie mengatakan, kasus-kasus pembela HAM seperti Munir yang dibunuh dengan racun saat menumpangi Garuda dari Singapura ke Belanda. Marsinah yang dibunuh karena perjuangkan upah minimum regional (UMR).

Kasus Novel Baswedan penyidik KPK yang disiram air keras, lalu Prita Mulyasari yang dijerat UU ITE karena keluhkan pelayanan RS OMNI Internasional dan sejumlah kasus lainnya. Padahal, Deklarasi Pembela HAM Pasal 1 disebut setiap orang memiliki hak.

Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM serta kebebasan dalam skala nasional dan internasional. Dengan begitu, semua orang bisa membela HAM tanpa harus menjadi seperti Munir.

“Selama kita bertindak dan mendorong perlindungan HAM, selama itulah kita akan dikenal sebagai Human Right Defenders atau pembela HAM,” ujar Syafi’ie dalam kajian yang diselenggarakan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) UII, dikutip dari republika.co.id (20/9).

Ia menyayangkan, belum membaiknya situasi dan kondisi pembela HAM di Indonesia. Merujuk data lembaga Imparsial, pada 2003 saja ada sekitar 30 kasus kekerasan terhadap pembela HAM, dan meningkat sangat tajam pada 2004 dengan 152 kasus.

Baca Juga: Upaya Kriminalisasi Terhadap Direktur LBH Bali dan Aliansi Mahasiswa Papua

Sedangkan, tahun 2020 Komnas HAM mendapat 9 kasus aduan tentang pembela HAM, dan 2021 Amnesty Internasional mengungkapkan ada 99 kasus serangan terhadap pembela HAM. Bentuknya bermacam-macam seperti ditangkap, ditahan, dan dijadikan tersangka.

Lalu dianiaya, dihilangkan, dibunuh, dibubarkan, dilecehkan, diserbut, dirusak, dijadikan daftar pencarian orang dan lain-lain. Mereka dari beragam kalangan mulai mahasiswa, aktivis, guru, dosen, tokoh masyarakat, wartawan dan petani.

Syafi’ie juga menemukan bentuk pembatasan terhadap aktivitas pembela HAM. Ada pembatasan hak yang perlu untuk melindungi dan majukan HAM, pembatasan memakai aturan hukum karet seperti pasal penghasutan, pencemaran, UU ITE dan lain-lain.

Ada pula pembatasan dengan tindakan pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan, penganiayaan dan ancaman. Lalu, pembatasan menggunakan stigma negatif terhadap pembela HAM, dianggap melawan negara, musuh negara, berhaluan kiri dan lainnya.

 

Jaminan Hukum HAM

Padahal, jaminan hukum HAM di Indonesia telah diatur dalam Pasal 100-102 UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 34 ayat (1) UU No 26/2000 tentang Pengadilan HAM, UU No 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

“Untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan bagi pembela HAM Indonesia perlu penghapusan aturan-aturan karet yang kerap mempidanakan pembela HAM,” ujar Syafi’ie.

Selain itu, perlu regulasi kuat yang menjamin aktivitas dan kerja-kerja pembelaan aktivis HAM. Terakhir, perlu penghukuman yang lebih berat terhadap pengancam, pembunuh dan pelaku kekerasan yang dilakukan terhadap pembela HAM.

“Mestinya tidak boleh ada kriminalisasi terhadap aktivis HAM karena yang disuarakan terkait hak asasi manusia,” pungkas Syafi’ie.

 

Ragam Modus: Ditangkap Dalih Langgar Prokes hingga Dicovidkan

Sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkap upaya kriminalisasi terhadap pembela HAM di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan temuan KontraS, bentuk kriminalisasi terhadap pembela HAM di antaranya ditangkap oleh aparat lantaran dianggap melanggar protokol kesehatan (prokes) hingga dicovidkan.

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, setidaknya, dalam lima bulan pertama di tahun 2021, terdapat 43 kasus pelanggaran terhadap para pembela HAM.

“Berupa pembubaran paksa, intimidasi, penganiayaan dan juga tidak hanya terjadi di Jakarta — walau dominan terjadi di Ibu Kota — tapi beberapa terjadi di daerah,” kata Fatia dalam diskusi daring bertajuk ‘Menuntut Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Pembela HAM’ yang disiarkan akun Youtube KontraS, Kamis (5/8/2021).

Dia menyebut, mayoritas kekerasan dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan dalih pandemi Covid-19 serta protokol kesehatan. Bahkan, sebagian dari mereka mendapat label terjangkit positif Covid-19 meski tidak melakukan tes swab antigen maupun PCR.

“Kadang ada juga orang yang ditangkap atau kriminalisasi dan juga dianggap positif Covid-19. Padahal tidak terbukti atau tidak pernah menjalani tes antigen dan PCR,” imbuhnya.

Tak cuma penangkapan, beragam ancaman juga menyasar kepada pembela HAM secara daring. Misalnya saja perikaku peretasan, doxing, hingga pelabelan atau memberi stigma buruk terhadap para pembela HAM di dunia digital.

Tak hanya itu, terdapat pula ancaman tidak langsung dan justru menyasar ke anggota keluarga atau orang terdekat si pembela HAM. Di dunia digital, banyak kasus yang kemudian bertujuan untuk mempermalukan seperti memberi framming buruk sang pembela HAM terhadap publik.

Fatia menyebut, para pembela HAM seringkali menjadi korban berupa pembongkaran data pribadi dan riwayat hidupnya dibuka ke publik. Pada ujungnya, tindakan semacam itu melanggar ranah privasi para pembela HAM.

“Itu yang paling sering ditemui yang akhirnya menimbulkan rasa takut dan teror bagi pembela HAM,” ujar dia.

 

Pola-pola Kekerasan Maih Sama

Berkaca dari angka tersebut, jika  dibandingkan dengan masa lalu yakni sebelum era reformasi, Fatia menyebut bahwa pola-pola kekerasan masih sama. Hanya saja, saat ini cenderung dilakukan lebih adaktif dan berbeda dengan perkembangan teknologi.

“Namun tetap memelihara kekerasan tersebut,” sambung Fatia.

Fatia mengatakan, pola kekerasan terhadap pembela HAM di era Orde Baru alias rezim Tangan Besi Presiden Soeharto, pola-pola kekerasan cenderung berbentuk penculikan dan penghilangan. Namun, di zaman kiwari, banyak kasus yang kemudian menggunakan cara teror atau intimidasi yang pada akhirnya membungkam dan memberikan rasa takut atau trauma terhadap seseorang.

“Jadi menimbulkan penyiksaan secara psikis,” ujar dia.

 

Urutan Kelima

Melansir suara.com (5/8), berdasarkan riset yang dilakukan oleh Forum Asia, Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara yang kerap terjadinya kasus kekerasan terhadap pembela HAM. Dalam hal ini, Indonesia berada di bawah India, Filipina, China, dan Vietnam.

Forum Asia melakukan riset sejak tahun 2019 hingga 2020 dan berhasil mendokumentasikan sebanyak 1.073 kasus pelanggaran terhadap pembela HAM yang terjadi di 21 negara di Asia — salah satunya terjadi di Tanah Air.

Bahkan, pelanggaran atau kekerasan tersebut menyasar 3.046 pembela HAM termasuk anggota keluarganya dan organisasi atau komunitas masyarakat sipil lainnya.

Bahkan, pelanggaran atau kekerasan tersebut menyasar 3.046 pembela HAM termasuk anggota keluarganya dan organisasi atau komunitas masyarakat sipil lainnya.

“Indonesia berada di peringkat kelima terkait jumlah kasus pelanggaran terhadap pembela HAM di bawah India, Filipina, Cina, dan Vietnam,” kata Senior Programme Officer Forum Asia, Benny Agus Prima. [republika/suara.com]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed