by

Seruan Shalat Jumat di Rumah dari MUI dan Prokes Salat Iduladha 1442 H

Kabar Damai I Jumat, 25 Juni 2021

Jakarta I kabardamai.id I Merespon angka Covid-19 yang kian mengkhawatirkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta membuat seruan terkait penyelenggaraan Shalat Rawatib dan Shalat Jumat.

Dilansir dari Times Indonesia, seluruh pengurus/jamaah masjid atau mushola, ulama dan khatib se-Ibu Kota, diminta agar mengganti Shalat Jumat dengan Shalat Dzuhur yang dikerjakan di rumah. Selain itu, untuk pelaksanaan shalat rawatib juga dilakukan di rumah masing-masing.

Seruan bersama tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar, dan Ketua Pimpinan Wilayah DMI DKI Jakrta, KH Ma’Mun al Ayyubi.

Hal itu dibuat berdasarkan fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi Covid-19, dan penguatan implementasi PPKM mikro dan percepatan vaksinasi yang mulai diberlakukan 21 Juni 2021.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota per 20 Juni kemarin mencapai 5.582 pasien. Ia mengaku, dari ribuan tersebut, 16 persen di antaranya adalah anak-anak.

Baca Juga: Fatwa MUI Berfungsi Jaga Kerukunan Bukan sebagai Dasar Kebijakan

“5.582 kasus baru (di Jakarta). Dari angka itu, 665 anak usia 5-18 tahun dan 224 adalah kasus anak di bawah 5 tahun, balita. Jadi 16 persen dari kenaikan kasus adalah anak-anak,” jelasnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Juni 2021 lalu.

“Kita menghadapi situasi wabah yang berbeda dengan awal tahun kemarin. Besar kemungkinan adalah varian baru yang dengan mudah menular, termasuk kepada anak-anak,” ujarnya.

Pemberlakuan PPKM Mikro

Sementara itu, Presiden RI Jokowi (Joko Widodo) sudah menginstruksikan agar dilakukan penguatan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) di lapangan. Hal itu untuk menekan Covid-19.

Pemerintah kembali melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro yang berlaku pada tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Dimana dalam aturan yang termaktub dalam poin ketujuh soal kegiatan ibadah menjelaskan, kegiatan di tempat ibadah (masjid, musala, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya) diberlakukan ketentuan:

  1. Zona Merah: ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Agama (Menag); dan
  2. Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Dan MUI Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan wilayah DMI Provinsi DKI Jakarta pun membuat seruan terkait penyelenggaraan Shalat Rawatib dan Shalat Jumat agar dikerjakan di rumah masing-masing.

Prokes Penyelenggaraan Salat Iduladha dan Qurban 1442 H

Sementara, Kementerian Agama menerbitkan edaran tentang penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Salat Iduladha 1442 H/2021 M dan pelaksanaan qurban di masa pandemi Covid-19.

Dilansir dari laman resmi Kementerian Agama RI, hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama, SE. 15 Tahun 2021.

“Untuk memberikan rasa aman kepada umat Islam di tengah pandemi Covid-19 yang belum terkendali dan munculnya varian baru, perlu dilakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam penyelenggaraan Salat Iduladha dan pelaksanaan qurban 1442 H,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Rabu, 23 Juni 2021.

Menurut Menag, edaran ini dimaksudkan sebagai panduan dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada semua zona risiko penyebaran Covid- 19. “Ini diterapkan dalam rangka melindungi masyarakat,” jelasnya.

Edaran ini ditujukan kepada jajaran Ditjen Bimas Islam, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kankemenag Kab/Kota, Kepala KUA Kecamatan, pimpinan Ormas Islam, pengurus masjid dan musala, panitia peringatan hari besar Islam, serta masyarakat muslim di seluruh Indonesia.

“Pejabat Kementerian Agama di tingkat pusat melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini secara hierarkis melalui instansi vertikal yang ada di bawahnya,” pesan Menag.

Berikut ketentuan edaran SE. 15 tahun 2021 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Shalat Hari Raya Iduladha dan Pelaksanaan Qurban Tahun 1442 H/2021 M:

  1. Malam Takbiran menyambut Hari Raya Iduladha pada prinsipnya dapat dilaksanakan di semua masjid/musala, dengan ketentuan

sebagai berikut:

  1. Dilaksanakan secara terbatas, paling banyak 10% dari kapasitas masjid/musala, dengan memperhatikan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
  2. Kegiatan Takbir Keliling dilarang untuk mengantisipasi keramaian atau kerumunan.
  3. Kegiatan Takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid/ musala sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid/musala.
  4. Salat Hari Raya Iduladha 10 Zulhijjah 1442 H/2021 M di lapangan terbuka atau di masjid/musala pada daerah Zona Merah dan Oranye ditiadakan;
  5. Salat Hari Raya Iduladha 10 Zulhijah 1442 H/2021 M dapat

diadakan di lapangan terbuka atau di masjid/musala hanya di

daerah yang dinyatakan aman dari Covid-19 atau di luar zona

merah dan oranye, berdasarkan penetapan pemerintah daerah dan

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat;

  1. Dalam hal Salat Hari Raya Iduladha dilaksanakan di lapangan

terbuka atau di masjid, sebagaimana dimaksud pada angka 3, wajib menerapkan standar protokol kesehatan Covid-19 secara ketat,

dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Salat Hari Raya Iduladha dilaksanakan sesuai dengan rukun salat dan penyampaian Khutbah Iduladha secara singkat, paling lama 15 menit.
  2. Jemaah Salat Hari Raya Iduladha yang hadir paling banyak 50% dari kapasitas tempat agar memungkinkan untuk menjaga jarak antarshaf dan antarjemaah;
  3. Panitia Salat Hari Raya Iduladha diwajibkan menggunakan alat pengecek suhu tubuh dalam rangka memastikan kondisi sehat jemaah yang hadir;
  4. Bagi lanjut usia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau dari perjalanan, dilarang mengikuti Salat Hari Raya Iduladha di lapangan terbuka atau masjid/musala;
  5. Seluruh jemaah agar tetap memakai masker dan menjaga jarak selama pelaksanaan Salat Hari Raya IduIadha sampai selesai;
  6. Setiap jemaah membawa perlengkapan salat masing-masing, seperti sajadah, mukena, dan lain-lain.
  7. Khatib diharuskan menggunakan masker dan faceshield pada saat menyampaikan khutbah Salat Hari Raya Iduladha;
  8. Seusai pelaksanaan Salat Hari Raya Iduladha, jemaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
  9. Pelaksanaan qurban agar memerhatikan ketentuan sebagai

berikut:

  1. Penyembelihan hewan qurban berlangsung dalam waktu tiga hari, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah untuk menghindari kerumunan warga di lokasi pelaksanaan qurban.
  2. Pemotongan hewan qurban dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan Ruminasia (RPH-R). Dalam hal keterbatasan jumlah dan kapasitas RPH-R pemotongan hewan qurban dapat dilakukan di luar RPH-R dengan protokol kesehatan yang ketat.
  3. Kegiatan penyembelihan, pengulitan, pencacahan daging, dan pendistribusian daging qurban kepada warga masyarakat yang berhak menerima, wajib memerhatikan penerapan protocol kesehatan secara ketat, seperti penggunaan alat tidak boleh secara bergantian.
  4. Kegiatan pemotongan hewan qurban hanya boleh dilakukan oleh panitia pemotongan hewan qurban dan disaksikan oleh orang yang berkurban.
  5. Pendistribusian daging qurban dilakukan langsung oleh panitia kepada warga di ternpat tinggal masing-masing dengan meminimalkan kontak fisik satu sama lain.
  6. Panitia Hari Besar Islam/Panitia Salat Hari Raya Iduladha

sebelum menggelar Salat Hari Raya Iduladha di lapangan terbuka atau masjid/musala wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan Covid-19 dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali;

  1. Dalam hal terjadi perkembangan ekstrim Covid-19, seperti terdapat

peningkatan yang signifikan angka positif Covid-19, adanya mutasi varian baru Covid-19 di suatu daerah, pelaksanaan Surat Edaran ini disesuaikan dengan kondisi setempat. [TIMES Indonesia/kemenag.go.id]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed