by

Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua

Oleh: Dewan Adat Papua

Manifesto HAK-HAK DASAR  MASYARAKAT ADAT PAPUA

  1. Tanah, Laut dan Udara adalah Milik Masyarakat Adat Papua
  2. Tanah, Laut dan Udara tidak diperjual belikan kepada pihak manapun
  3. Seluruh Pelaku Pembangunan, yaitu: Pemerintah, Dunia Usaha dan Organisasi Non-Pemerintah wajib mengakui, menghargai dan menjamin hak-hak dasar Masyarakat Adat Papua, terutama Hak Hidup, Hak Kepemilikan dan Hak Kesejahteraan
  4. Seluruh kegiatan Pembangunan di wilayah adat Papua wajib memperoleh persetujuan yang mengikat secara hukum dari Masyarakat Adat Papua
  5. Seluruh suku dalam masyarakat adat wajib mengakui, menghormati dan menghargai keberadaan hak ulayat sesame masyarakat adat Papua, baik secara kolektif maupun individu
  6. Masyarakat Adat Papua wajib memanfaatkan Sumber Daya Alam Papua untuk kepentingan Aspirasi Politik Rakyat Papua
  7.  Masyarakat Adat Papua menghargai dan terbuka dan bekerja sama dengan pihak luar dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam Papua secara berlanjutan untuk membangun ekonomi masyarakat adat Papua di Tanah Papua
  8. Masyarakat adat Papua menghargai dan terbuka untuk dengan pihak luar dalam rangka menciptakan Papua sebagai wilayah yang bebas dari kekerasan,  penindasan dan keserakahan
  9.  Masyarakat adat Papua menghargai dan menghormati warga masyarakat lain yang hidup di Tanah Papua dengan perilaku yang tidak memberdakan suku, Agama dan Ras.

Dalam Pleno XIV Dewan Adat Papua dan KBMAP IV telah membahas sejumlah permasalahan, yaitu:

  • MAP terus termarginalkan dari atas tanahnya sendiri karena pencaplokan tanah adat atas nama pembangunan terus terjadi dan praktek pemberian sedikit uang dan barang, tanah dan hutan yang sangat luas direbut untuk selamanya.  Pihak luar, yang memproleh izin dari Pemerintah, tidak peduli di mana dan dengan cara apa masyarakat adat Papua akan hidup dan bertahan di kemudian hari.
  • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi hanya ada di kota dan kabupaten di mana masyarakat adat Papua sudah menjadi minoritas.  Sementara di kabupaten-kabupaten yang mayoritas penduduknya adalah orang asli Papua, justru IPM-nya sangat rendah, bahkan terendah di dunia.
  • Pendidikan: Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI menunjukkan, bahwa sekolah2 yang sekarang ini ada di Papua masih kekurangan guru kurang lebih 20.000 orang.  Ada lebih dari 250.000 orang penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah.  Bisa dipastikan hampir semuanya adalah MAP. Rata-rata lama sekolah penduduk di daerah-daerah dominan MAP sangat rendah, yaitu hanya 3,2 tahun, atau hanya sampai kelas 3 SD.  Mereka tidak mungkin terserap dalam kegiatan pembangunan apa pun yang mempersyaratkan ijazah dan sertifikat ketrampilan seperti yang terjadi di mana-mana dewasa ini. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa peluang pembangunan dan kesempatan kerja yang tercipta selama 20 tahun ini jauh lebih memberikan manfaat bagi masyarakat migran dibandingkan bagi masyarakat adat Papua.
  • Kesehatan:  Pelayanan Kesehatan di kampung-kampung yang mayoritas MAP kurang memadai dan bermanfaat;
  • Laju migrasi masuk ke Tanah Papua dari berbagai tempat di Indonesia menjadi penyebab utama pertumbuhan penduduk mencapai rata-rata 5,39% per tahun yang telah menjadi penyebab utama marginalisasi dan depopulasi Masyarakat Adat Papua di atas tanah Papua.  Dana Otsus dan pembangunan yang tidak difokuskan kepada peningkatan kesejahteraan Masyarakat Adat Papua, dan pemekaran Daerah Otonom Baru, adalah alasan utama banjir migran ke Papua selama 20 tahun ini.(Port Numbay, 1,93% dari populasi penduduk Kota Jayapura, ada sekitar 3 marga yang hilang di Kotaraja Jayapura, 5 marga di Skamto Jayapura yang hilang.

Baca Juga: Ahmad Nurcholish: Pentingnya Moderasi Beragama di Tanah papua

SERUAN DAN HARAPAN

  • Pendataan Hak Intelektual Masyarakat Adat Papua
  • Pelatihan Hakim Adat
  • Mendesak Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) untuk meninjau Situasi Hak Asasi Manusia Papua dalam waktu yang tidak terlalu lama.
  • Mengajak Pemerintah Indonesia, Masyarakat Adat Papua melalui Kelembagaannya dan Komunitas Internasional untuk DUDUK BERSAMA dalam suatu FORUM setingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membicarakan MASA DEPAN BANGSA PAPUA.
  • Mendorong KOMNAS HAM RI Perwakilan Papua, untuk segera melakukan advokasi dan dialog terhadap Kekerasan dan Pengungsian Masyarakat Adat Papua dan mendorong dialog kemanusiaan untuk penyelesaian konflik yang sedang terus menerus terjadi di Tanah Papua,
  • Dewan Adat Papua segera mendorong pembentukan KOMNAS HAM Perwakilan Papua Barat,
  • Penanaman kembali Hutan Adat dengan pohon-pohon berkualitas terbaik atau pohon keramat, diutamakan pada tanah-tanah tandus.
  • Mendesak presiden, tanah Papua tidak boleh dijual, hanya bisa disewa
  • Mendesak para bupati, walikota, dpr segera mengukuhkan kepemilikan atas tanah dan alam
  • Terkait turbulensi keamanan dan politik yang terjadi hingga saat ini, kita mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari mana yang terbaik untuk masyarakat adat dan juga seluruh Indonesia
  • Mendorong konferensi perdamaian di Papua
  • Melakukan pendataan di papua, melarang penjualan tanah adat

Proposal untuk forum APS

  • Pemetaan dan Pengelolaan Tanah Adat untuk kepentingan ekonomi dan masa depan Papua;
  • Penyelenggaraan transportasi berbasis masyarakat adat Papua;
  • Akses transportasi tidak ada yang dikuasai oleh masyarakat asli Papua. Darat, laut dan udara sama semua,
  • Saya mengusulkan seluruh jaringan bisa dipakai untuk memastikan bahwa penerbangan internasional Biak bisa dibuka kembali untuk melayani masyarakat Papua, Indonesia dan internasional
  • Penghentian pelanggaran HAM Papua dan penanganan para pengungsi Nduga, Intan Jaya dan Maybrat;
  • Ini menjadi emergency call untuk semua pihak agar menghentikan gencatan senjata di Intan Jaya dan juga Nduga agar memberikan rasa amat dan damai untuk semua pengungsi yang terus meningkat

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed