by

Sejarah Perjalanan Haji Nusantara

Kabar Damai I Selasa, 13 Jui 2021

Jakarta I kabardamai.id I Orang Nusantara, termasuk di dalamnya Indonesia, telah melakukan perjalanan ibadah haji sejak ratusan tahun lalu lebih. Peneliti asal Belanda, Martin van Bruinessen, dalam artikelnya Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci: Orang Nusantara Naik Haji mengatakan, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah orang Nusantara yang berhaji berkisar antara 10 dan 20 persen dari seluruh jamaah haji.

Malah pada dasawarsa 1920-an sekitar 40 persen dari seluruh haji berasal dari Indonesia.  Masih menurut Martin, orang Indonesia yang tinggal bertahun-tahun atau menetap di Mekah, yang umumnya digunakan untuk menuntut ilmu agama, juga pada zaman itu mencapai jumlah yang cukup banyak.

Sekurang-kurangnya sejak tahun 1860, bahasa Melayu merupakan bahasa kedua di Mekah, setelah bahasa Arab. Padahal saat itu, orang Nusantara untuk berhaji memerlukan waktu yang lama dan perjalanan laut yang membahayakan.

Martin di artikel  yang sama mengatakan, sebelum ada kapal api, perjalanan haji tentu saja harus dilakukan dengan perahu layar, yang sangat tergantung kepada musim. Kemudian para haji juga menumpang pada kapal dagang. Dengan menggunakan transportasi itu berarti mereka terpaksa sering pindah kapal.

Martin menyebutkan perkiraan rute mereka. Perjalanan membawa mereka melalui berbagai pelabuhan di Nusantara ke Aceh, pelabuhan terakhir di Indonesia (oleh karena itu dijuluki Serambi Makkah), di mana mereka menunggu kapal ke India. Di India mereka kemudian mencari kapal yang bisa membawa mereka ke Hadramaut, Yaman atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini bisa makan waktu setengah tahun sekali jalan, bahkan lebih.

Perjalanan Haji Masa Kolonial

Sejarah haji di Nusantara dimulai pada abad ke-16 saat kerjasama perdagangan dengan Arab semakin marak. Perjuangan warga yang ingin pergi ke tanah suci tidak mudah. Mereka harus berjuang menempuh perjuangan panjang agar bisa datang ke baitullah.

Cerita dimulai pada awal abad 16, saat itu hubungan antara Nusantara dengan Arab memasuki babak baru. Hal tersebut ditandai dengan semakin maraknya pedagang sekaligus ulama Nusantara yang ikut serta dalam pelayaran ke Asia Barat. Pada tahun 1526 armada dari Nusantara, khususnya dari Aceh, memulai pelayarannya ke Jeddah untuk berdagang.

Mereka kemudian banyak yang menetap di Haramain sembari menuntut ilmu agama. Disebutkan dalam buku “Historiografi Haji Indonesia” karya Shaleh Patuhena, pada tahun 1556 telah ada lima kapal besar Aceh yang berlabuh di Jeddah. Ulama Aceh yang berdatangan ke tanah Arab itu selain menimba ilmu ternyata juga manfaatkan waktunya untuk berhaji.

Selama mencari pengetahuan bersama ulama-ulama besar di Arab ternyata di saat yang sama bangsa Eropa mulai melakukan pelayarannya ke Nusantara. Mereka ingin mencari harapan baru setelah pusat perdagangan di Konstantinopel, Turki ditutup.

Kedatangan mereka menjadi masalah karena selama mereka ingin berkuasa di Nusantara juga ingin menyingkirkan Islam. Namun di tengah hambatan itu, masyarakat Nusantara yang ingin ke Makkah tetap secara sporadis bisa bergantian untuk belajar di Arab sekaligus menunaikan ibadah haji.

Menurut catatan Louis Barthema, Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati juga pergi ke Makkah setelah kota kelahirannya, Pasai, ditaklukkan Portugis pada tahun 1521. Ia di sana selama tiga tahun. Selain berhaji, saat itu Sunan Gunung Jati juga tampil sebagai diplomat untuk meminta bantuan Turki Utsmani agar mengusir Portugis di Pasai.

Baca Juga: Toleransi Beragama di Masa Majapahit

Sepanjang periode abad ke-16, para pedagang dan ulama tersebut kemudian membentuk komunitas orang Nusantara di negeri asal Rasulullah tersebut. Komunitas ini yang kemudian menjadi titik awal semakin giatnya orang Aceh hingga Ternate yang secara bergantian mengunjungi negeri Arab.

Ulama menimba ilmu di Mekkah

Selepas menimba ilmu di Makkah dan Madinah, para ulama sekaligus pedagang tersebut kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Masyarakat Nusantara pun diberikan ilmu soal ibadah haji. Kala itu pemahaman masyarakat tentang Islam masih minim.

Singkat cerita, beberapa pusat pemerintahan di Nusantara dari Jawa hingga Ternate dijadikan para ulama sebagai pelabuhan embarkasi haji pada kuartal akhir abad ke-17. Hal ini membuat kesempatan mereka yang ingin pergi ke Makkah untuk berlayar ke Jeddah menjadi lebih terbuka.

Puncak perkembangan pesat yang mendasar dalam perjalanan ibadah haji dimulai pada tahun 1826. Dalam catatan pemerintah Belanda “Resolutie van den Gouveumeur Generaal van Nederlandsche Indie” yang diterbitkan Oktober tahun 1825, 200 orang pribumi yang berasal dari Batavia dan residen lainnya menghadap polisi Belanda untuk meminta paspor jalan ibadah haji. Mereka melaporkan ingin berhaji bersama kapal Magbar milik Syaikh Umar Bugis.

Pemerintah Belanda pun mengizinkan dengan mengeluarkan resolusinya.

“Dengan disposisi ini untuk pengesahan kepada mereka yang telah menghadap polisi untuk memperoleh paspor ke Makkah dengan kapal Magbar telah diizinkan berangkat ke sana,” kutipan terjemahan dari bahasa Belanda dari Resolutie van den Gouveumeur Generaal van Nederlandsche Indie yang diterbitkan Oktober tahun 1825.

Perjalanan Haji setelah Kmerdekaan

Semangat naik haji orang Indonesia menurun pada beberapa tahun menjelang dan beberapa tahun setelah kemerdekaaan. Bahkan pada waktu itu, menurut data yang dirilis Kementerian Agama RI, Haji Dalam Angka: Jumlah Jemaah Haji Indonesia dalam Seabad Lebih, tidak ada catatan jamaah haji berasal dari Indonesia.

Sebagaimana diketahui, beberapa tahun menjelang dan setelah merdeka, Indonesia tidak serta-merta mendapatkan keamanan dan pengakuan kedaulatan, apalagi kemakmuran. Penjajah Belanda yang membonceng tentara Sekutu berusaha kembali ke Indonesia. Situasi semacam itu dihadapi bangsa Indonesia dengan perjuangan fisik seperti pertempuran hingga dan diplomasi.

Di antara gangguan keamanan yang terjadi setelah Indonesia merdeka adalah agresi militer Belanda I dan II.    Dalam situasi semacam itu, tokoh utama NU, Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari pernah mengeluarkan fatwa tidak wajib beribadah haji ketika negara dalam keadaan perang. Fatwa tersebut kemudian menjadi Maklumat Menteri Agama Nomor 4 tahun 1947, yang menyatakan ibadah haji dihentikan selama negara dalam keadaan genting.

Lalu, pada tahun 1950, salah seorang tokoh NU, KH Wahid Hasyim, menjadi menteri agama. Salah satu urusan yang ditangani putra Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, saat itu adalah penyelenggaraan ibadah haji.

Pada tahun 1952, jamaah calon haji Indonesia membludak dalam ukuran masa itu.   Dalam laporan Kementerian Agama, tahun 1952 Indonesia mengantongi calon jamaah haji sebanyak 14.000 orang. Padahal perjalanan waktu itu masih belum jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya, sangat tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup panjang karena masih menggunakan kapal laut.

Padahal di tahun itu, untuk pertama kalinya Indonesia memberlakukan perjalanan haji dengan pesawat terbang. Namun, ongkosnya dua kali lipat lebih mahal daripada perjalanan laut. Waktu itu, ongkos naik haji dengan menggunakan kapal laut adalah Rp7.500 sementara pewawat terbang Rp16.691. Oleh karena itu, pebedaan jumlah antara yang menggunakan kapal laut dan pesawat terbang sangat jauh, yaitu 14.031 banding dengan 293 orang.

Penulis: Ai Siti Rahayu

Diolah dari berbagai sumber

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed