by

Sanksi Tegas Bagi Pelaku Kawin Kontrak, Meski Saat Ini Masih Perbup

Kabar Damai I Rabu, 23 Juni 2021

Cianjur I kabardamai.id I Kabag Hukum Sekertaris Daerah Kabupaten Cianjur Muchin Sidiq El – Fatah mengatakan, sanksi tegas bisa diterapkan kepada pelaku kawin kontrak, jika memang pelaku nekat melanggar.

Menurutnya, sanksi kawin kontrak itu bisa semakin tegas meski saat ini masih berupa Perbup larangan kawin kontrak.

“Kalau Perbup itu sebetulnya tidak bisa menerapkan sanksi, tapi apabila telah menyakut ketingkat lebih spesifik bisa disesuaikan dengan Perundang – undangan yang berlaku,” katanya saat dihampiri di rungan kerjanya, Senin, 21 Juni 2021.

Dilansir dari suara.com (22/6), lauching Perbup tentang larang kawin kontrak itu, kata dia, merupakan sebuah upaya Pemerintah Cianjur sebagai itikad dalam memberikan perlindungan kepada ibu dan anak pelaku kawin kontrak dan nantinya akan diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda).

“Perbup ini merupakan sebuah langkah upaya pencegahan, melalui pembentukan Satgas dengan cara melakukan sosialisasi serta informasi dilapangan,” ucap dia, dikutip dari suara.com.

Ia menjelaskan, kewenangan dalam Perbup larangan kawin kontrak hanya menyampaikan langkah – langkah untuk melakukan suatu pelarangan dan hanya bersifat imabau karena dalam Perbup tidak memiliki kapasitas mengeluarkan sanksi.

Baca Juga: Pemkab Cianjur Larang Kawin Kontrak

“Kami berharap pihak yang berada di legislatif Perbup tersebut bisa dilanjutkan menjadi Perda. Kenapa tidak langsung dijadikan Perda, karena prosesnya lama, serta harus memiliki kekuatan hukum yang telah lengkap,” katanya.

Ia mengakui, pembuatan Perbup tentang larangan kawin kontrak tersebut dipercepat karena mengejar waktu program 100 hari kerja Bupati, salah satu dengan membuat regulasi aturan tentang larangan kawin kontrak.

“Saat ini Perbup tersebut telah diserahkan pada Biro Hukum Pemerintah Provinsi, dan saat ini tengah dikaji, jika ada kekurangan nantinya akan kami segera lengkapi,” katanya.

Kawin Kontrak di Kota Santri

Praktik kawin kontrak di Cianjur perlahan-lahan menggeser kota Cianjur dari julukan kota santri. Ratusan bahkan ribuan pondok pesantren di Cianjur seakan luntur dirusak dengan munculnya fenomena kawin kontrak.

Dilansir dari detikcom (21/6), fenomena praktik kawin kontrak ini telah terdeteksi sejak 2015 di Cianjur, Jawa Barat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cianjur.

“Diawali dengan adanya laporan-laporan masyarakat yang kemudian kita coba telusuri ke lapangan,” ungkap Wakil Ketua MUI Kabupaten Cianjur, H. Ahmad Yani.

Menurut penelurusan MUI, praktik kawin kontrak ini memang ada di tengah masyarakat, terutama di 3 wilayah atau kecamatan yaitu Puncak (Cipanas), Sukaresmi, dan Pacet. Kaum perempuan di sana secara sadar atau tidak sadar telah menjadi pelaku sekaligus korban yang sesungguhnya.

Dalam laporanya detikcom menyebut, kaum perempuan ini dimanfaatkan oleh pria hidung belang yang datang dari Timur Tengah untuk dijadikan istri-istrian. Mereka tergiur oleh iming-iming uang, harta, benda yang didapat dari proses prostitusi terselubung ini. Adanya akad nikah dan ijab kobul dalam proses kawin kontrak hanya sebagai selubung agar tak dicap berzina.

Komplotan ini memanfaatkan datangnya musim liburan di Timur Tengah ini dengan mengelola jasa “travel dadakan” yang menawarkan jasa kawin kontrak. Mereka berkomunikasi dari mulut ke mulut untuk menyediakan jasa kawin kontrak di Cianjur, Puncak, dan Bogor. Bahkan memanfaatkan jaringan mereka di Timur Tengah untuk menawarkan jasa kawin tamasya ini.

Mereka biasa datang ke Cianjur pada saat musim Haji, karena pada saat bersamaan sekolah dan perkantoran di Timur Tengah sedang masa liburan.

“Dia mah liburan tapi liburan ingin gitu lah, ibaratnya. Cari kepuasan di Indonesia kayaknya,” kata Ecep – bukan nama sebenarnya – calo kawin kontrak yang ditemui pekan lalu.

Ecep menjelaskan mereka datang ada yang bersama keluarga, juga ada yang berdua dan betiga temannya.

Ecep juga menambahkan pihaknya sudah berbagi tugas, baik dari yang menjemput di bandara hingga menyiapkan segala keperluan kawin kontrak ini.

“Kalau sudah siap ceweknya, sudah. Sehari juga beres,” kata Ecep dengan logat khasnya. Termasuk ada yang mencari penghulu cabutan, sembarang saksi dan wali agar sekedar terlihat memenuhi rukun nikah.

Pandemi telah sukses meredam praktik ini agar tidak semakin parah di tengah masyarakat. Kawin kontrak sudah merambah kalangan perempuan muda, bahkan anak-anak yang ingin mencari uang. Bupati Cianjur pun bergerak cepat melarang praktik ini dilakukan di wilayahnya.

Namun perempuan yang terlanjur menjalani kawin kontrak itu kini beralih profesi melayani pria lokal dengan menjadi pemandu lagu.Praktik ini kerap terjadi menjelang pelaksanaan musim haji di Timur Tengah.

“Banyak laporan dari warga, terutama orang-orang Timur Tengah yang datang ke Cianjur untuk istirahat terutama pada saat di Arab Saudi sedang diadakan hajian. Nah, di situlah banyak yang datang ke Cianjur yang sengaja mencari mangsa,” ungkap Bupati Cianjur Herman Suherman pada Selasa, 15 Juni 2021.

Resmi Dilarang

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, resmi menandatangani peraturan larangan kawin kontrak di lokasi favorit wisatawan dari Timur Tengah menggelar praktik tersebut.

Larangan tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Herman Suherman yang disahkan pada hari ini, Jumat, 18 Juni 2021.

“Dasar hukumnya sudah ada, meskipun baru berupa Perbup. Tapi sudah cukup untuk awalan kita sama-sama memberantas kawin kontrak,” ujar Herman Suherman, dikutip dari detik.com, Jumat (18/6).

Pengesahan perbup tentang larangan kawin kontrak sendiri dilakukan di kawasan Vila Kota Bunga Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet.

Herman mengaku sengaja memilih lokasi tersebut. Alasannya, Vila Kota Bunga Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet merupakan tempat favorit bagi wisatawan asing terutama asal Timur Tengah yang kerap melakukan praktik kawin kontrak.

“Sengaja di sini, biar aturan ini terdengar dan gaungnya sampai pada wisatawan asing agar tidak melakukan praktik kawin kontrak di Cianjur,” kata dia.

Herman mengamini bahwa Perbup larangan kawin kontrak yang baru saja diteken belum memuat aturan sanksi. Meski begitu, dia berjanji akan mengupayakan sanksi diatur dalam peraturan daerah (perda).

“Sanksi nanti di Perda, kalau sekarang jadi dasar untuk semuanya bergerak dan mengimbau agar tidak ada praktik kawin kontrak,” ujarnya.

Pemkab Cianjur membuat larangan kawin kontrak lantaran dilarang agama dan merugikan kaum perempuan. Tak sedikit perempuan hamil yang melapor karena ditinggal oleh wisatawan yang tidak mau bertanggung jawab.

“Kami merasa berdosa kalau membiarkan hal tersebut terus terjadi, sehingga kami tengah menggodog perbup dan sanksi agar ada efek jera,” kata Bupati Cianjur Herman pada awal Juni lalu.

Sebatas Hukuman Sosial

Saat ini Pemkab Cianjur tengah menyosialisasikan larangan tersebut kepada masyarakat. “Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi terkait larangan kawin kontrak di Cianjur dan dibuat peraturan daerah,” ujar Herman.

Herman menjelaskan, sanksi yang akan diterapkan masih dalam batas hukuman sosial.

Namun, jika dalam kawin kontrak ditemukan unsur-unsur perdagangan manusia atau perempuan, maka akan dikenakan pidana sesuai UU No 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Begitu pula ketika kawin kontrak melibatkan anak, maka pelakunya dapat diseret ke pengadilan karena pelanggaran UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2014.

“Sanksi setelah disahkan dan berlakunya larangan kawin kontrak di Cianjur, masih mengedepankan sanksi sosial, tetapi ke depan akan masuk dalam peraturan daerah dengan sanksi tegas yang akan diatur sesuai dengan perundang undangan,” tutur Herman, dikutip dari jpnn.com (21/6).

Dia mengaku akan membuat regulasi yang lebih tinggi berupa peraturan daerah (perda) yang akan disahkan bersama DPRD setempat yang mengatur sanksi lebih tegas.

Sementara itu, Kabag Hukum Setda Cianjur Sidiq El-Fatah mengatakan pelaku kawin kontrak dapat diseret ke meja hijau bila terjadi pelanggaran pidana perdagangan manusia dan perlindungan anak sesuai dengan UU yang berlaku.

“Kita akan bahas bersama dalam perda terkait sanksi tegas yang akan dijatuhkan nantinya bagi pelaku kawin kontrak. Untuk saat ini, meski hanya sanksi sosial, tetapi pelaku dapat dijerat dengan undang-undang yang berlaku,” tutur Sidiq. [suara.com/detikcom/jpnn]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed