by

Salah Kaprah Tudingan Pelegalan Zina dalam Permendikbud PPKS

Oleh: Putriana

Peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan saat ini (25 November 2021) bertepatan di tengah hingar bingar pro kontra Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Maka saya tentu saja akan membincangkannya juga.

Permendikbud PPKS ini merupakan kabar baik bagi perempuan yang berlalu lalang di lingkungan kampus. Saya akan menggunjingkannya dari akar permasalahan, yakni patriarki.

Patriarki, budaya yang sedang kita jajaki, menjadikan laki-laki sebagai pusat tolak ukur dalam menjalani apapun, semuanya dilihat dari sisi perspektif laki-laki. Bahkan pikiran perempuan juga turut terpatriarkikan. Misalnya perempuan masih takut dan malu untuk menuturkan “vagina”, lantaran bakal mengundang imajinasi liar laki-laki apabila menyebutkannya.

Anggapan ini muncul apabila laki-laki cenderung menganggap perempuan sebagai objek seksual. Padahal jika dilihat dari kacamata perempuan, vagina adalah bagian dari alat reproduksi perempuan dalam melahirkan setiap insan. Racun patriarki memfokuskan kita dengan cerita bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuknya laki-laki, tidak dengan fakta bahwa laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Sehingga subordinasi yang perempuan dapatkan, dan dominasi yang laki-laki lakukan.

Budaya patriarki mendesain laki-laki untuk menjadi makhluk superior (tinggi, agung), sementara perempuan di-setting untuk menjadi manusia yang inferior (lemah, rendah). Perempuan disekat dengan laki-laki karena jenis kelaminnya yang berbeda.

Perempuan dianggap sebagai manusia yang lemah karena dibebani kodrat reproduksi yang banyak dan berat (menstruasi, mengandung, melahirkan, memberikan ASI dan menjalani nifas), sementara laki-laki dianggap sebagai manusia yang kuat karena berotot dan menjalani fungsi reproduksi yang minim dan ringan (hanya menghasilkan sperma untuk mencetak generasi).

Dengan konsep pemikiran bahwa perempuan diutamakan menjalankan fungsi reproduksi, seringkali sejak kecil perempuan disodori mainan masak-masakan agar kelak kembali ke dapur, sambil menjalani fungsi reproduksinya dengan penuh. Mulai dari hamil selama 9 bulan, menyusui dan seterusnya, demi kebaikan sang generasi. Sementara laki-laki dibelikan mainan mobil-mobilan agar nantinya bermobilitas di publik, terlebih bisa menghasilkan generasi hanya dengan melalui proses pembuahan.

Baca Juga: Permendikbudristek No. 30/2021, Langkah Progresif Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual

Nah, karena perempuan dianggap manusia lemah dan dianggap lebih cocok di dunia domestik, maka varian perannya di publik menjadi hanya kepanjangan tangan dari rumah tangga, seperti sekretaris dan sejenisnya. Dengan kata lain, peran perempuan memenuhi komposisi di hierarki bawah. Akhirnya perempuan dilihat sebagai makhluk yang rendah.

Perempuan yang dikondisikan menjadi makhluk lemah dan rendah, akan menjadi target dan mangsa bagi mereka yang merasa kuat dan berkuasa, yakni laki-laki. Posisi pemimpin, kepala, ketua atau para bos yang mayoritas merupakan laki-laki, berpotensi akan melakukan kekerasan seksual terhadap bawahannya, seperti perempuan yang bekerja sebagai sekretaris, SPG, dan lain-lain.

Fenomena ketimpangan yang melahirkan kekerasan seksual ini, tak terkecuali di ruang perguruan tinggi. Terdapat potensi kekerasan seksual yang akan dilakukan oleh kakak tingkat kepada adik tingkat, senior di organisasi kepada junior, atasan kepada staf, dan tentunya dosen kepada mahasiswi. Ketimpangan relasi menjadikan “sekelompok” laki-laki di perguruan tinggi menganggap wajar jika melakukan kekerasan seksual kepada perempuan. Dengan begitu, laki-laki tersebut merasa sisi maskulinitasnya lebih kuat dan lebih berkuasa.

Maka, fenomena kekerasan seksual di banyak kampus, yang kini banyak disuarakan di media sosial, sesungguhnya fenomena gunung es semata. Apa yang terlihat di puncak sangatlah kecil, namun sejatinya sangat banyak bagian bawah es yang tak tampak.

Banyak perempuan korban kekerasan seksual tidak berani terang-terangan melapor. Mereka tak berdaya melawan kultur yang menganggap bahwa kekerasan seksual itu adalah hal biasa, atau bahkan tidak nyata.  Kultur ini juga seringkali menuduh perempuan korban kekerasan seksual, sebagai sosok yang menggoda duluan.

Korban membayangkan dirinya akan dimangsa oleh mulut-mulut pengumpul bahan gunjingan, dilihat sebagai perempuan yang memunculkan maksiat, dicap sebagai makhluk pemberontak, eksistensi dan jati dirinya diberangus dan kemudian hanya akan membuat batin dan pikirannya rusak.

Dengan kondisi yang semacam itu, perempuan korban saat melaporkan, tak akan bisa memproduksi bahasa laporannya dengan bebas dan jelas. Maka, kehadiran Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang PPKS sudah tepat membahasakan permasalahan ini. Peraturan ini menjadi bukti validasi akan maraknya kasus kekerasan seksual di banyak perguruan tinggi.

Jadi, kasus-kasus kekerasan seksual yang sudah menjadi pandemi di berbagai perguruan tinggi, harus divaksinasi dengan Permendikbud PPKS, sebagaimana yang disampaikan Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim. Apalagi, kasus kekerasan seksual, lukanya melebihi dari kasus kekerasan fisik, ia akan terus terbayang-bayang dan menjadi masa lalu kelam bagi perempuan korban. Permendikbud PPKS telah mencerap realitas ini, karena terdapat upaya dalam memulihkan korban.

Namun di tengah bergembiranya atas kehadiran Permendikbud PPKS, ada yang kontra dengan tuduhan pelegalan zina di dalam salah satu pasalnya. Oleh karena frasa “tanpa persetujuan korban” dalam pasal 5. Tuduhan tersebut mengandaikan kemerdekaan seks di kampus atas frasa tersebut.

Padahal yang diatur Permendikbud No. 30 ini berfokus kepada kekerasan seksual, bukan tindakan asusila. Bukan berarti Permendikbud tersebut akan melegalkan seks di kampus. Sebab sekali lagi fokus PPKS ini adalah korban kekerasan seksual dengan segala ketidakberdayaan.

Toh selebihnya, Permendikbud PPKS ini justru akan mengawal wahyu Tuhan agar manusia tak mendekati zina melalui kekerasan seksual, seperti pelecehan dan seterusnya. Bukankah Tuhan mewahyukan firman, bahwa mendekati zina bagian dari kejinya perbuatan dan buruknya sebuah jalan (QS. 17: 32). Mendekatinya saja berdosa, apalagi melakukannya. Artinya, melakukan pelecehan seksual saja dilarang, apalagi pemaksaan hubungan seksual dan sebangsanya yang bernuansa kekerasan.

Mari kita telusuri definisi Kekerasan Seksual dalam Permendikbud PPKS. Dalam Pasal 1 dipaparkan bahwa “Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal”.

Nah, bukankah melakukan pelecehan terhadap perempuan di luar ikatan pernikahan bagian dari praktek mendekati zina? Begitupun dengan melakukan penyerangan terhadap tubuh atau fungsi reproduksi perempuan, bukankah itu tindak perkosaan yang juga bagian dari zina?

Jadi, Permendikbud PPKS ini akan membimbing laki-laki di lingkup perguruan tinggi agar menjadi pribadi yang agak taat dan tak memaksa maksiat kepada perempuan. Maka jangan dianggap tercela, dengan tudingan pelegalan zina, oleh karena frasa “tanpa persetujuan korban”.

 

Oleh: Putriana (Ketua Rumah Perempuan dan Anak Kalimantan Barat)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed