by

RUU KUHP Akui Hukum Adat

Kabar Damai | Selasa, 8 Juni 2021

Jakarta | kabardamai.id | KUHP saat ini tidak mengenal hukum pidana adat, meski di banyak tempat masih hidup pidana adat. Nah, dalam draft RUU KUHP, hukum pidana adat diakui sebagai salah satu sumber hukum negara sehingga bisa menjadi sumber hukum positif.

Pengakuan itu tertulis tegas dalam Pasal 2 RUU KUHP. Berikut bunyi Pasal 2 RUU KUHP yang dikutip detikcom, Minggu, 6 Juni 2021:

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

“Dalam Undang-Undang ini diakui pula adanya Tindak Pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Tindak Pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat,” demikian bunyi Penjelasan RUU KUHP.

Baca Juga: Pasal Penodaan Agama Masih Ada dalam RUU KUHP: Maksimal Dipidana 5 Tahun

Dilansir dari detikcom, dalam kenyataannya di beberapa daerah di tanah air, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku Tindak Pidana.

“Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang ini,” ujarnya.

Kategori Pidana Tambahan

Sanksi adat bisa dijatuhkan dan masuk kategori Pidana Tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat 1 huruf f. Pelaku kejahatan korporasi juga bisa dikenakan pidana pemenuhan kewajiban Adat tersebut.

“Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2),” demikian bunyi Pasal 97.

Oleh sebab itu, delik pidana adat ditegaskan dalam Pasal 597 yang berbunyi:

(1) Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana
(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.

Dalam penjelasan RUU KUHP, perlu dibuat kompilasi Perda tentang hukum adat agar bisa menjadi rujukan.

“Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana (delik adat), perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing tempat berlakunya hukum adat. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai Tindak Pidana adat,” tuturnya.

Pernah Jadi Perdebatan

Sebelumnya, terkait hukum adat ini sempat menjadi perdebatan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik tahun 2019 lalu turut berpendapat.

Ia mengatakan, dalam tim Panja Pemerintah sendiri masih terjadi perdebatan apakah pasal mengenai penerapan hukum yang berlaku dalam masyarakat atau hukum adat perlu diatur dalam RUU KUHP.

Perdebatan juga terjadi soal bagaimana mengukur penerapan hukum adat agar tidak menimbulkan konflik.

Ia mencontohkan ketika ada orang bersuku Aceh melakukan pelanggaran di Papua, apakah hukuman untuk membayar denda adat dengan menggunakan babi bisa diterapkan atau tidak.

“Itu kan ditingkatnya tim pemerintah itu masih tarik menarik. Ada yang mau memasukkan ada yang enggak. Karena kalau mau dimasukkan nanti bagaimana mengukur penerapan sanksi adatnya,” kata Erma, seperti dikutip Komoas.com (3/72019)

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bidang Advokasi Muhamad Isnur mengkritik ketentuan pasal 2 RUU KUHP. Ia menilai ketentuan tersebut akan menyimpang dari asas legalitas jika tetap berlaku.

“Hukum yang hidup dalam masyarakat yang tidak diatur dalam KUHP menurut pasal 2 ini tetap berlaku. Ini artinya menyimpangi asas legalitas,” ujar Isnur kepada Kompas.com, Selasa, 2 Juni 2019. [detik/kompas]

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed