by

Romo Magnis: Jangan Minta Masyarakat Pilih Pancasila atau Agama

Kabar Damai  | Minggu, 20 Juni 2021

Jakarta | kabardamai.id | Budayawan sekaligus rohaniwan Franz Magnis Suseno atau yang kerap disapa Romo Magnis mengatakan jangan menyuruh atau mengarahkan masyarakat untuk memilih agama atau Pancasila.

“Misalnya, saya ditanya pilih ajaran Katolik atau Pancasila, itu pertanyaan apa?” kata Romo Franz pada webinar dengan tema Pancasila: Tandingan Agama atau Etika Kebangsaan? di Jakarta, Sabtu, 19 Juni 2021.

Dilansir dari Antara (19/6), Ia menilai adanya pertanyaan memilih Pancasila atau agama sama saja dengan menggerogoti kesetiaan seseorang pada Pancasila karena memberi kesan memilih agama atau Pancasila.

“Jadi, yang membuat pertanyaan ini sendiri sebenarnya tidak Pancasilais,” kata Romo Magnis.

Baca Juga: Wapres Ma’ruf: Jangan Pertentangkan Agama dan Pancasila

Jika pertanyaan yang sama ditujukan kepada umat Islam memilih Pancasila atau Alquran, hal itu berbahaya dan perlu diselidiki.

Pancasila lahir bukan untuk bersaing dengan agama mana pun sehingga ke depan tidak pernah ada lagi pertanyaan-pertanyaan memilih Pancasila atau agama maupun kitab suci.

Dosen filsafat STF Driyarkara ini  juga meminta Pancasila tidak dilebih-lebihkan, apalagi sudah mengarah pada hal politis. Masalahnya, akan kontraproduktif karena meminta seseorang memilih Pancasila atau agama.

Untuk menjadi orang Indonesia, setiap orang tidak perlu melepaskan identitasnya masing-masing apakah itu suku, apalagi mengompromikan agama atau keyakinan.

Sebagai manusia, kata dia, setiap orang memiliki keterikatan sosial kepada keluarga, kampung halaman, negara, dan tentunya pada agama.

Persoalan memilih Pancasila atau Alquran pertama kali mencuat dalam tes wawasan kebangsaan yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sendiri mengaku tidak mengetahui adanya materi soal yang mempertanyakan perihal memilih Pancasila atau Alquran.

“KPK dan saya tidak tahu tentang materi soalnya, metode dan bagaimana mekanisme evaluasinya, semuanya kami pasrahkan ke Badan Kepegawaian Negara,” tandasnya.

Pembuat Pertanyaan Tidak Pancasilais

Dalam kesempatan yang sama, Franz Magnis Suseno menilai pembuat pertanyaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK soal pilih Al Quran atau Pancasila justru gagal paham.

Romo Magnis lantas menyebut kalau pembuat pertanyaan tersebut lah yang tidak Pancasilais.

Ia mengaku tidak habis pikir dengan adanya pertanyaan itu dalam soal TWK KPK yang hendak beralih menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurutnya pertanyaan seperti itu justru menggerogoti kesetiaan pada Pancasila karena memberi kesan bahwa harus memilih antara Pancasila dan agama.

“Jadi yang membuat pertanyaan ini sendiri tidak Pancasilais dan tidak mengerti,” tegasnya, seperti dikutip dari suara.com (19/6).

Karena itu pula, Romo Magnis menilai kalau seharusnya soal tersebut diajukan bagi pembuat pertanyaan itu sendiri.

Kata dia, tidak benar kalau soal semacam itu malah digunakan untuk menilai kesetiaan kebangsaan dan kemanusiaan seseorang.

 

Rakyat Berhak Menagih Pancasila Kepada Pemerintah

Pancasila sebagai ideologi negara sedianya diejawantahkan oleh pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, menurut Romo Magnis, Pancasila harus ditagih dari pemerintah yang berperan sebagai penguasa negara.

“Pancasila itu tuntutan terhadap rakyat atau tuntutan rakyat kepada pemerintah? Kita civil society berhak menagih Pancasila kepada pemerintah. Karena pemerintah berkuasa penuh,” kata budayawan senior itu.

Atas dasar itu, Romo Magnis menyatakan bahwa pemerintah tidak semestinya menuntut masyarakat dengan macam-macam hal atas nama Pancasila. Tugas masyarakat sebagai warga negara hanya menganut ideologi yang dinamakan Pancasila.

“Jadi, jangan pemerintah memaksakan Pancasila sebagai macam-macam hal kepada masyarakat. Justru pemerintah harus ditagih dan dikritik, karena kebebasan berpendapat ada di undang-undang dan juga di dalam Pancasila,” tandasnya, seperti dikutip dari rmol.id (19/6).

“Mari kita tuntut etika Pancasila kita tagih ke penguasa,” demikian Romo Magnis.

Turut hadir sejumlah narasumber dalam webinar LP3ES itu, yakni Ketua Program Studi Islam Madani Universitas Paramadina, M. Subhi Ibrahim, dan dosen Paramadina Graduate School of Communication, Universitas Paramadina, Jakarta, Ika Karlina Idris. [antara/suara.com/rmol.id]

 

Penyunting: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed