by

‘Rip Toleransi’ Minta Kemenag Tegas Sikapi Intoleransi dan Radikalisme

Kabar Damai | Selasa, 26 Oktober 2021

Jakarta | kabardamai.id | Intoleransi dan radikalisme sudah lama menjadi keprihatinan di Indonesia. Kondisi ini tidak bisa dibiarkan, pasalnya keduanya itu adalah biang dari terorisme.

Hal itulah yang mendasari sejumlah ormas seperti Benteng Putra Putri Indonesia (BPPRI), Gerakan Nasional Nusantara (Genastara), Timur Indonesia Bersatu (TIB), Komunitas Anak Bangsa (KAB), Yayasan RKI Indonesia dan Forum Komunikasi Pemuda Pemudi Nasionalis Indoensia (FKPPNI), mengadakan aksi longmarch dan unjuk rasa ke Kementerian Agama di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Melansir dari laman Pusat Media Damai BNPT,  Longmarch itu bertema tema “RIP TOLERANSI”.

Aksi tersebut dilakukan untuk meminta ketegasan pihak Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyikapi Radikalisme dan Intoleransi yang terjadi di Indonesia saat ini. Aksi ini pun dihadiri oleh Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid dan Habib Reza.

Mereka meminta ketegasan pihak Kemenag dalam menghadapi intoleransi dan radikalisme yang terjadi di Indonesia.

Mereka juga meminta keadilan terhadap kaum minoritas yang selama ini sering kali ditekan, menindak tegas para penista agama, beserta para provokator, memberikan izin pendirian rumah Ibadah, melindungi semua agama yang ada di Indonesia dan yang terakhir agar sertifikasi tokoh agama menjadi wajib hal ini agar para tokoh agama tidak bersikap semena-mena dalam berceramah.

Setelah di Kemenag para peserta aksi akan melanjutkan longmarch ke Mabes Polri. Hal ini dilakukan untuk meminta aparat Kepolisian agar menindak tegas siapapun tanpa terkecuali para provokator dan penista agama sesuai hukum dan Undang-Undang di Indonesia.

Baca Juga: Menerima Diri Langkah Awal Menebar Toleransi

Frangky Lucas Manuhutu, salah satu Inisiator aksi ini mengatakan bahwa aksi ini diberikan nama “RIP TOLERANSI” karena sangat jelas bahwa saat ini toleransi di Indonesia hampir menuju kematian bahkan bisa dikatakan sudah mati. Hadirnya paham radikalisme ini tentu sangat berbahaya untuk Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Selain itu perlunya sertifikasi tokoh agama karena tokoh agama dinilai memiliki peran penting dalam meluruskan atau mengedukasi umat agamanya.

“Indonesia manis bermasyarakat, Indonesia manis beragama, Indonesia bertoleransi, Indonesia MANISE,” tutur Frangky Lucas, dikutip dari damailahindoneaiaku.com (22/10).

 

Keragaman Bukan untuk Ditawar

Lucas mengingatkan, kondisi keberagaman bangsa Indonesia sedang diuji oleh sejumlah peristiwa. Beberapa aksi intoleran yang dilakukan oleh oknum tertentu berpotensi merusak sendi toleransi yang telah dirajut oleh para pendiri negara Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai kehendak Tuhan. Keragaman tidak diminta, melainkan pemberian Tuhan Yang Mencipta, bukan untuk ditawar melainkan untuk diterima (taken for granted). Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama yang nyaris tiada tandingannya di dunia, katanya.

Dirinya mengingatkan, selain enam agama yang paling banyak dipeluk oleh masyarakat, ada ratusan bahkan ribuan suku, bahasa dan aksara daerah, serta kepercayaan lokal di Indonesia.

Salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah kita sebagai sebuah bangsa adalah konflik berlatar belakang agama, terutama yang disertai dengan aksi-aksi kekerasan.

“Mengapa? Karena agama, apa pun dan dimana pun, memiliki sifat dasar keberpihakan yang sarat dengan muatan emosi, dan subjektivitas tinggi, sehingga hampir selalu melahirkan ikatan emosional pada pemeluknya,” terangnya.

Bahkan bagi pemeluk fanatiknya, agama merupakan “benda” suci yang sakral, angker, dan keramat. Alih-alih menuntun pada kehidupan yang tenteram dan menenteramkan, fanatisme ekstrem terhadap kebenaran tafsir agama tak jarang menyebabkan permusuhan dan pertengkaran diantara mereka.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan.

 

Tak Ada Radikalisme di Pesantren

Sementara itu, mengenai pencegahan radikalisme di lingkungan pesantren dalam rangka Hari Santri, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tidak ada radikalisme di dalam pesantren.

“Tidak ada radikalisme di pesantren. Catat itu. Jadi kalau ada pesantren mengajarkan radikalisme itu pesantren quote and quote,” kata Yaqut usai mengikuti acara Peringatan Hari Santri Nasional dan Peluncuran Logo Baru Masyarakat Ekonomi Syariah di Istana Negara, Jumat (22/10).

Yaqut meminta agar masyarakat mengetahui definisi pesantren yang baik atau hanya mencantumkan nama pesantren dalam lembaga pendidikan. Dia pun menjamin bahwa pesantren tidak ada satupun mengajarkan radikalisme.

“Jadi kalau ada lembaga pendidikan lain yang tidak seperti pesantren definisinya tapi dia mendefinisikan diri sebagai pesantren kemudian radikal itu berbeda. Saya memberi jaminan pesantren tidak ada yg mengajarkan radikalisme,” pungkasnya.

Sebelumnya Yaqut juga mengapresiasi kemampuan pesantren dalam menghadapi wabah Covid-19. Hal tersebut menjadi gambaran nyata saat pesantren memiliki kemampuan menghadapi pandemi Covid-19 di tengah berbagai keterbatasan fasilitas.

“Kita patut mengapresiasi pengalaman beberapa pesantren yang berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas dampak pandemi Covid-19 ini,” katanya saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Santri di halaman kantor Kemenag, Jakarta, Jumat, 22 Oktober 2021. [damailahindonesiaku.com]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed