by

Representasi Partisipasi Publik Ciptakan Pontianak Kota “ANDA” yang Toleran

Kabar Damai | Sabtu, 03 April 2021

Pontianak I Kabardamai.id I Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak dianggap sebagai daerah dengan potensi konflik yang tinggi. Adapun penyebabnya ialah karena merupakan kota jasa yang minim sumber daya alam hingga diapit oleh dua kabupaten yang cukup besar dengan jarak yang relatif dekat.

Hal ini diungkapkan oleh Rizal, Kepala Kesbangpol Kota Pontianak dalam Forum Grup Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Yayasan Suar Asa Khatulistiwa bersama Jaringan Pontianak Bhinneka pada 29-31 Maret dan 1 April 2021 di Restoran Cita Rasa, Jl. Slt Abdurrahman, Pontianak.

Baca Juga : FKUB dan Jaringan Pontianak Bhineka Rancang Konsep Usulan Perda Kerukunan Masyarakat

Project Officer Yayasan SAKA, Nings Lumban Toruan menyatakan bahwa tujuan dari diadakannya FGD ini ialah guna menghimpun dan menyerap partisipasi publik perihal rekomendasi dan masukan tentang naskah akademik dan Ranperda.

“FGD ini dimaksudkan guna menyerap partisipasi publik perihal rekomendasi dan masukan tentang rencana pembentukan NA dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Kegiatan ini turut dihadiri oleh kelompok stakeholder dalam sektor pemerintahan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Paguyuban serta CSO hingga Akademisi dan Pegiat Sejarah,” ungkapnya.

Berangkat dari riset yang dilakukan oleh Yayasan SAKA dan Jaringan Pontianak Bhinneka sejak 2020 lalu tentang analisis kebijakan publik pemerintahn dengan perspektif pluralisme kewargaan di Kota Pontianak, mendapati telah adanya kebijakan toleran, intoleran dan berpotensi keduanya. Riset ini dilanjutkan dengan adanya Cost Benefit Analysis (CBA) yang menyepakati dibutuhkann adanya payung hukum berupa peraturan daerah tentang penanganan atau antisipasi konflik sosial dan dua usulan lainnya.

“Karena konflik sosial di nilai sensitif dalam konteks Pontianak yang memiliki dampak atau historis konflik yang panjang, ada beberapa usulan untuk menamainya pula dengan kerukunan masyarakat dan penyelenggaraan toleransi,” tambah Nings.

Partisipasi Masyarakat
Pemerintah Republik Indonesia (RI) mengatur partisipasi masyarakat dalam PP Nomor. 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

PP ini turut dilandasi oleh Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mana salah satunya meliputi Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah Peran Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan pembentukan naskah akademik dan Ranperda, pastisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pemberian saran dan masukan perihal hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri.

“Selama ini, naskah akademik dan Ranperda hanya dibahas oleh akademisi dan DPRD serta minim partisipasi publik. Sementara Undang-Undang mengatur keterlibatan masyarakat dalam merekognisi, merepresentasi dan meretribusi hak-hak warga negara dalam terlibat aktif dalam berpartisipasi didalam lini masa kehidupan terutama dalam hal kebijakan,” sambung Nings.

Sementara Abdul Syukur, Ketua FKUB Kota Pontianak berharap melalui dibentuknya naskah akademik dan Ranperda serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunanya dapat menciptakan Pontianak menjadi kota “ANDA” yang toleran.

“Melalui apa yang sedang kita fikirkan dan kerjakan bersama ini, kita semua berharap agar kedepannya Pontianak dapat menjadi kota ANDA (Aman dan Nyaman) serta masyaratnya saling bertoleransi satu sama lain,” pungkasnya.

Penulis: Rio Pratama
Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed