by

Rekomendasi Komnas Perempuan atas SKB Seragam Sekolah

Selain mengapreasisasi adanya SKB 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah di sekolah negeri, Komnas Perempuan juga memberikan rekomendasi dalam kerangka memajukan capaian dari Program Prioritas Nasional untuk Harmonisasi Kebijakan.

Atas surat keputusan bersama 3 menteri tersebut melalui siaran persnya tertanggal 3 Februari 2021 Komnas Perempuan menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada sejumlah pihak.

  1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
    • Mensosialisasikan secara meluas Keputusan Bersama ini dengan kelengkapan dan kejelasan informasi pengaturan seragam di lingkungan pendidikan dasar hingga menegah guna mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan;
    • Menguatkan mekanisme penerimaan dan penanganan keluhan terkait dengan pelaksanaan Keputusan 3 Menteri, termasuk untuk keluhan mengenai praktik diskriminasi dengan maupun tanpa dokumen kebijakan atau juga dikenal sebagai diskriminasi de jure maupun de facto;
    • Mengkaji dan memperkuat materi pendidikan yang mempromosikan penghormatan pada kebhinnekaan dan semangat kebangsaan, serta penghormatan pada hak asasi manusia dan prinsip non diskriminasi.
  1. Kementerian Dalam Negeri
    • Membatalkan segera kebijakan kepala daerah tentang aturan busana yang mengunggulkan identitas kelompok mayoritas, serta kebijakan diskriminatif lainnya atas nama agama dan moralitas;
    • Bersama Pokja Harmonisasi Kebijakan Nasional yang terdiri dari unsur kementerian dan lembaga menyegerakan pelaksanaan langkah penanganan dan pencegahan yang sistemik, termasuk dengan mengoptimalkan mekanisme e-perda, dan mengintegrasikan pemahaman mengenai prinsip non diskriminasi ke dalam kegiatan pembinaan daerah dan pendidikan pimpinan serta tenaga penyusun dan perancang kebijakan daerah;
    • Melakukan review dan perbaikan kebijakan tentang kewenangan khusus Aceh dalam kerangka mengawal integritas hukum nasional dan mandat konstitusional bagi negara dalam menjamin hak-hak konstitusional warga, khususnya hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani serta hak beragama.
  1. Kementerian Agama
    • Mempercepat langkah pengembangan program moderasi agama di berbagai lembaga pendidikan dengan mengintegrasikan pemahaman mengenai wawasan nusantara dan hak-hak konstitusional, dengan perhatian pada kerentanan khusus perempuan maupun kelompok minoritas lainnya.
  1. Kementerian Hukum dan HAM
    • Mendorong percepatan harmonisasi kebijakan dengan mengoptimalkan peran kantor wilayah, pembinaan daerah dan mekanisme penanganan keluhan masyarakat pada kebijakan dan praktik diskriminasi atau pelanggaran HAM lainnya.
  1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    • Menguatkan peran konsultatif dalam perumusan kebijakan daerah, termasuk pengembangan kapasitas SDM unit kerja di daerah, dalam kerangka kepemimpinan perempuan dalam pendidikan keberagaman dan perdamaian.
  1. Kantor Staf Presiden, Kemenkopolhukham dan Bappenas
    • Menguatkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program harmonisasi kebijakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia, termasuk upaya menghapuskan kekerasan dan diskriminasi atas dasar apa pun dengan perhatian khusus pada kerentanan perempuan, sebagai upaya strategis menguatkan pondasi kebangsaan dan ketahanan nasional.
  1. Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
    • Melakukan kajian mandiri dan menyeluruh pada kebijakan di daerah guna memastikan langkah koreksi pada kebijakan maupun praktik diskriminatif atas nama agama dan keinginan mayoritas sehingga dapat turut mengawal keberlangsungan NKRI dan pelaksanaan mandat konstitusional penyelenggara negara.
  1. Masyarakat
    • Menggunakan mekanisme keluhan yang telah disediakan oleh kementerian/lembaga terkait, termasuk hotline yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan untuk keluhan tentang kebijakan dan praktik diskriminatif di sekolah, untuk menjadi pendorong perubahan;
    • memperkuat pemahaman mengenai prinsip non diskriminasi dan tentang kebangsaan dan kebhinnekaan, serta mendukung upaya korban untuk mengungkapkan pengalaman dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan;
    • turut serta mengawal upaya mengatasi dan mencegah kebijakan diskriminatif dengan menggunakan mekanisme e-perda, judicial review, atau langkah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed