by

RAN PE Bukti Komitmen Negara Cegah Ekstrimisme Kekerasan di Masyarakat

Kabar Damai I Jumat, 25 Juni 2021

Jakarta I kabardamai.id I Badan Nasional Penanggulngan Terorisme (BNPT) pekan lalu secara resmi telah meluncurkan Pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 7 tahun 20201 tentang Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (Perpres RAN-PE) yang mengarah kepada aksi terorisme. Peluncuran pelaksanan Perpres dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin.

Dengan peluncuran Pelaksanaan Perpres RAN-PE tersebut, sebagimana dilansir dari laman BNPT (damailahindonesiaku.com),  diharapkan pelaksanaan penaggulangan terhadap ekstremisme kekerasan yang mengarah pada aksi terorisme ini dapat dilaksanakan lebih baik dan menyeluruh oleh seluruh komponen yang terlibat. Seperti diketahui Perpres RAN-PE sendiri telah diluncurkan pada

Direktur Eksekutif Wahid Foundation, Mujtaba Hamdi, M.Si, mengatakan bahwa kehadiran pelaksanaan Perpres RAN PE secara resmi ini merupakan bentuk representasi dari komitmen pimpinan negara dalam hal penanggulangan esktrimisme kekerasan.

“Hal ini menandai bahwa seluruh komponen pemerintahan baik yang ada di Kementerian dan Lemabaga (K/L) terlibat secara kolaboratif untuk menyukseskan pelaksanaan implementasi dari adanya RAN-PE ini,” ujar Mujtaba Hamdi di Jakarta, Rabu, 23 Juni 2021.

Taba, demikian ia biasa disapa, menyebut bahwa RAN PE ini bukan hanya milik BNPT saja, akan tetapi ownership atau kepemilikannya adalah seluruh kementerian dan lembaga yang ada di dalam RAN PE tersebut. Ia menyampaikan bahwa posisi BNPT dalam hal ini adalah untuk mengkoordinasi dan memimpin pelaksanaan terkait dengan rencana aksi itu.

Baca Juga: Ulama Uighur yang Menjadi Imam Salat Jumat, Menghadapi Dakwaan Ekstremisme

”Pelaksanaan RAN PE tersebut juga bukan hanya rencana aksi eksklusif negara atau komponen pemerintahan pusat saja, tetapi juga secara bersama-sama harus didukung dan dimiliki oleh seluruh Pemerintah Daerah dan juga masyarakat sipil,” ucap Taba, dikutip dari damailahindonesiaku.com (23/6).

Lebih lanjut, Mujtaba menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah harus juga tampil sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan RAN PE ini di daerahnya, termasuk juga masyarakat sipil juga memiliki peran kunci disana.

”Karena dalam melaksanakan RAN-PE ini juga menerapkan konsep atau prinsip whole society approach atau pendekatan menyuluruh yang melibatkan semua komponen masyarakat bukan hanya komponen pemerintah, tetapi keterlibatan masyarakat juga sangat diperlukan,” tegasnya.

 

Keterlibatan Masyarakat Sipil Penting

Menurutnya, pencegahan ekstremisme kekerasan ini tidak mungkin bisa berjalan sukses tanpa keterlibatan masyarakat sipil secara substansial. Pasalnya pemerintah memiliki keterbatasan jangkauan. Itulah kenapa keterlibatan masyarakat sipil menjadi krusial. Selain itu ia juga menyebut perlunya edukasi kepada publik terkait RAN PE yang mengarah kepada aksi terorisme ini.

”Meluruskan adanya isu-isu negatif yang berkembang terkait keberadaan RAN PE ini adalah tugas daripada tim pelaksanaan RAN PE. Artinya dibutuhkan edukasi publik, sosialisasi yang terencana dan dengan acuan yang jelas,” tutur peraih Pasca Sarjana Antropologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (Fisip UI) ini.

Mantan mantan Direktur Eksekutif MediaLink ini menyebut bahwa kemarin dalam acara peluncuran RAN PE tersebut, BNPT bersama komponen masyarakat sipil dan komponen yang lain juga sudah membuat panduan atau buku tanya jawab terkait apa itu RAN PE dengan bahasa-bahasa yang sederhana.

Selain bertugas melakukan edukasi kepada publik itu juga, Hamdi menyebut bahwa masyarakat juga memiliki tugas untuk mengawal prinsip-prinsip yang sudah tertuang di dalam pelaksanaan RAN PE tersebut.

”Di sana ada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), partisipai publik, transparansi dan akuntabilitas. Yang mana hal ini digunakan sebagai tolok ukur bagi pelaksanaan dan digunakan sebagai panduan pelaksanaannya nanti,” terangnya.

Oleh karena itu ia mengingatkan jika dalam pelaksanaannya nanti menjadi melenceng dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Perpres itu sendiri, maka sebagai masyarakat sipil juga punya hak dan tanggung jawab untuk memperingatkan bahwa hal tersebut perlu untuk diselaraskan lagi dengan prinsip-prinsip yang sudah tertuang di dalam Perpres.

“Tujuan RAN PE ini adalah pencegahan menyeluruh, tidak hanya kepada ekstremisme kekerasan tetapi juga kepada tindakan-tindakan yang mendorong kepada hal tersebut seperti misalnya ujaran kebencian atau ideologi ekstremisme kekerasan,” tandas Mujtaba.

Pentingnya Stabilitas Keamanan dan Rasa Aman

Sebelumnya, saat meluncurkan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE), Rabu, 16 Juni 2021, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya stabilitas keamanan untuk membangun negara.

“Stabilitas keamanan penting, terbangunnya kerukunan penting. Sebab tidak mungkin kita berhasil membangun negara ini tanpa adanya situasi yang kondusif,” kata Ma’ruf, dikutip dari Kompas.com (16/6).

Selain itu kata Kiyai Ma’ruf, setabilitas yang aman juga dapat menjaga dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dari gangguan ideologis ekstrem baik kanan maupun kiri. Oleh karena itu, diluncurkannya pelaksanaan Perpres RAN PE tersebut adalah demi keberlangsungan dam terpeliharanya ideologi nasional.

“Karena itu kami ingin melibatkan semua komponen kementerian yang leading sector-nya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk terus melakukan upaya aksi yang masif, terstruktur, dan segala sesuatunya bisa ditangani dengan baik dan cermat,” tandasnya.

Lebih lanjut Ma’ruf mengatakan, peluncuran Perpres RAN PE sangat penting karena ancaman ekstremisme, radikalisme hingga terorisme masih tetap ada.

Meskipun pada 2020 lebih menurun jumlahnya dibandingkan 2019, kata dia, tetapi potensi hal tersebut mengancam stabilitas dan keamanan negara tetap ada.

“Terorisme ini gerakannya kadang-kadang muncul, kadang-kadang tenggelam bahkan bisa metamorfosis, berubah-ubah,” ungkapnya.

“Sehingga harus diwaspadai supaya tidak menjadi gangguan, hambatan baik dalam rangka pelaksanaan pembangunan, maupun menjaga kerukunan agar tidak terjadi konflik,” tegas Ma’ruf.

Kepala BNPT Boy Rafli Amar dalam laporannya menyampaikan tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 yaitu untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman bagi masyarakat yang diwujudkan ke dalam strategi dan program utama yang terdiri atas tiga pilar.

“Pilar pencegahan yang terdiri dari kesiapsiagaan, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Yang kedua, pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional. Ketiga, pilar kemitraan dan kerja sama internasional,” papar Boy Rafli, dikutip dari setkab.go.id (16/6).

Tiga Alasan Pentingnya Implementasi RAN PE

Sementara, menurut Ferdiansyah dalam tulisannya yang diunggah di jalandamai.org (23/6), menyebut setidaknya ada tiga hal kebermanfaatan diluncurkannya RAN PE ini.

Pertama, masyarakat sebagai gerakan kultural (civil society) mampu menjadi masyarakat yang tanggap dan tangguh dalam proses deradikalisasi ideologi ekstrem. Masyarakat tangguh menjadi modal sosial menguatkan ruang publik dari ideologi ekstrem dan pentingnya mereduksi para dedengkot ekstremis yang secara langsung inheren berada di sekitar kita.

Kedua, dengan adanya RAN PE pemerintah terbantu dalam proses pemberantasan kelompok yang berupaya merongrong kedaulatan negara (deradikalisasi) karena masyarakat sipil bersama-sama menjadi mendeteksi dan mencegah persebaran ideologi eksterimis. Mengingat kelompok ekstrem itu seringkali berkamuflase di tengah-tengah masyarakat, dan secara tak lansung masyarakat sipil lah yang akrab dan mengenali secara langsung wajah (kelompok) mereka.

Ketiga, adanya RAN PE dapat menjadi strategi yang sinergis dalam memberangus radikalisme-ekstremisme, mengingat sebelumnya proyek deradikalisasi seakan menjadi kerja pemerintah belaka.

Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah perlu terkoordinasi dengan baik dalam kerja-kerja bersama ini, sehingga kedepan pemerintah dan masyarakat menjadi semakin tangguh dalam memberantas ideologi yang bertentangan dengan konsensus berbangsa. [diolah dari berbagai sumber]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed