by

Radikalisme dan Terorisme Bertentangan dengan 4 Konsensus Dasar Bangsa

Kabar Damai | Selasa, 14 September 2021

Makassar | kabardamai.id | Kita semua maklum bahwa segala aktivitas yang mengarah pada intoleransi, radikalisme dan terorisme sangat bertentangan dengan negara dan ajaran agama mana pun.

Hal itu dikatakan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen. Pol. R. Ahmad Nurwakhid, dalam acara bertema “Radikal-Terorisme dan Strategi Antisipasinya” di Makassar, Sabtu, 11 September 2021.

Webinar yang mengusung tema besar “Pengembangan wawasan kebangsaan Moderasi Beragama Bagi Da’I dan Pemuka Agama di Era New Normal dalam Menangkal Ancaman Radikalisme”, ini melibatkan empat Lembaga Organisasi yaitu BNPT, Pengurus Besar Darud Dakwah Wal Irsyad (PB DDI), Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah, dan Klinik Deradikalisasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

“Permasalahan radikalisme dan terorisme yang ada di Indonesia adalah tindakan menghancurkan umat Islam, memecah belah persatuan bertentangan dengan consensus bangsa yaitu ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Oleh karena itu radikalisme adalah musuh bersama, musuh negara dan agama,” kata d Nurwakhid, dikutip dari damailahindonesiaku.com (12/9).

Lebih lanjut, dilansir dari Pusat Media Damai BNPT, Nurwakhid menyebut bahwa fungsi dari BNPT sendiri seuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2018 tentang Penanggulangan Terorisme yakni lebih kepada uapaya Pencegahan. Dimana Pencegahan itu sendiri meliputi tiga aspek strategi, pertama, Kesiapansiagaan Nasional, kedua, yaitu Kontra Radikalisasi dan yang ketiga yakni Deradikalisasi.

Baca Juga: Kementerian Agama Ajak Tokoh Agama Katolik Aktif dalam Penguatan Moderasi Beragama

“Kesiapsiagaan Nasional ini melibatkan seluruh elemen dari masyarakat hingga apparat, selain itu yang terpenting juga adalah kesiap siagaan secara ideologi yang moderat, melalui vaksinasi ideologi. Vaksinasi ideology tersebut berisikan wawasan kebangsaan dan agama yang moderat, vaksinasi ideologi melalui pendekatan agama ini membutuhkan peran ulama dan tokoh agama,” ujarnya.

Setrategi kedua menurut mantan Kabagbanops Detasemen Khusus (Densus) 88/Anti Teror Polri ini yaitu Kontra Radikalisasi yang di dalamnya meliputi Kontra Narasi, Kontra Propaganda dan Kontra ideology, dimana dirinya menjelaskan bagaimana radikalisme masih disebarkan melalui dunia maya.

“Tujuan dari kontra radikalisasi adalah untuk memutus upaya radikalisasi di dunia maya untuk melakukan propoganda dan kaderisasi. Hal itu turut ditunjang dengan upaya koordinasi langsung dengan Kemetrian Komunikasi dan Informatika dalam upaya memutus rantai kaderisasi ideologi radikal terorisme. Penanggulangan itu haru melibatkan seluruh elemen terutama civitas akademika, dan sosial sosiaty,” ujar alumni Akpol tahun 1989 ini.

Ancaman Paparan Radikalisme Masih Tinggi

Sedangkan strategi ketiga adalah Deradikalisasi yang dilakukan kepada orang-orang yang sudah menjadi tersangka terdakwa terpidana maupun narapidana dalam kasus tindak pidana terorisme.

“Karena deradikalisasi ini didefinisikan sebagai upaya atau proses untuk mengembalikan seseorang yang sudah terpapar paham radikal untuk kembali menjadi moderat, atau minimal untuk mengurangi kadar keterpaparannya” ujar mantan Wakil Komandan Resimen Taruna (Wadanmentar) Akpol.

Dalam acara itu, Wahid juga menjelaskan, meskipun persentase Islam moderat di Indonesia ini cukup tinggi, tetapi ancaman masyarakat untuk terpapar paham radikalisme ini masih sangat tinggi.

“Hal tersebut karena kelompok radikal bekerja secara aktif dalam menyebarkan ajaran dan paham radikalisme secara laten. Bahkan pekerjaan kelompok moderat dalam menyebarkan toleransi telah terlambat sekian tahun,” terang  mantan Kapolres Guanyar ini.

Menurutnya, kelompok radikalisme ini selalu mencuri start duluan dan selalu bekerja selama 24 jam nonstop.

Nurwakhid  menyampaikan, jenis Radikal-Terorisme seperti kelompok agama beraliran keras (Radikal), ini selalu ingin mengganti ideologi dan sistem negara yang sah. Selain itu kelompok ini juga ingin untuk memisahkan diri dari NKRI atau separatis.

Kewaspadaan Terhadap Kelompok Teroris Diperkuat

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Brigjen Pol Rusdi Hartono memastikan kewaspadaan pergerakan kelompok-kelompok terorisme diperkuat oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri yang terus melakukam upaya antisipasi dan pengawasan di Tanah Air.

“Densus bekerja terus. Terus mengantisipasi, terus memonitor tentang pergerakan kelompok teroris tidak hanya Jamaah Islamiyah saja, juga Jamaah Ansharud Daulah itu,” kata Rusdi saat dikonfirmasi di Jakarta dikutip dari Antara, Senin, 13 September 2021.

Rusdi mengakui, kelompok-kelompok teroris ini masih aktif bergerak di Tanah Air. Sebagaimana diutarakan Pengamat Terorisme Universitas Indonesia Ridlwan Habib.

Ridlwan mengingatkan Polri adanya potensi perlawanan dari kelompok JI menyusul ditangkapnya Thoriqudin alias AR di Bekasi, Jumat (10/9).

Menurut Rusdi, masih a aktifnya gerakan kelompok teroris tersebut, Tim Densus 88 Antiteror Polri tidak mengendurkan upayanya melakukan pencegahan dan penindakan hukum.

“Semua kelompok radikal kami waspadai. Sekarang Densus juga lebih aktif, melihat gelagat, Densus sudah melakukan penindakan sebagai upaya pencegahan,” tutur Rusdi dikutip dari damailahindonesiaku.com (13/9)

Rusdi juga menandaskan, upaya mencegah dan menindak kelompok terorisme tidak bisa mengandalkan Densus sendiri, tapi butuh peran aktif masyarakat ditingkat bawah untuk menjaga wilayahnya menjadi tempat tinggal atau menetapnya anggota kelompok radikal tersebut.

Masyarakat diimbau menerapkan wajib lapor 1×24 jam bagi pendatang baru. Apabila ada kegiatan kelompok yang mencurigakan dapat segara melaporkan ke kepolisian terdekat.

“Masalah radikalisme tidak bisa hanya dituntaskan oleh Densus, yang peting sekali peran serta masyarakat, apabila ada dalam lingkungan mereka ada kelompok-kelompok tertentu mencurigakan segera melaporkan ke kepolisian setempat supaya ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain itu kalau banyak beredar di media sosial ajaran-ajaran yang cenderung menimbulkan kekerasan, intoleran tidak usah disimak. “Ini jadi bagian peran serta masyarakat,” pungkas Rusdi. [damailahindonesiaku]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed