by

Qomaruzzaman: Permendikbudristek No. 30/2021 Jadi Upaya Preventif Pencegahan KS di Lingkup Kampus

Kabar Damai I Jumat, 03 Desember 2021

Pontianak I Kabardamai.id I Ikhwal kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan masyarakat. Terlebih, baik pelaku, korban hingga lokasi terjadinya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hal yang mencengangkan bahwa kini kampus sebagai lembaga pendidikan turut menjadi tempat yang sangat besar potensinya dalam proses terjadinya kekerasan seksual itu sendiri.

Hal ini turut dibenarkan oleh Qomaruzzaman, ia merupakan dosen di Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Advokasi (Pengacara) Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) serta Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) AFTA Yogyakarta Cabang Pontianak.

Dikonfirmasi melalui pesan tertulis, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya kasus KS dilingkup kampus.

“Berbicara tentang Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menurut saya cukup memprihatinkan. Hasil Survei Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunjukkan sebanyak 77% kekerasan seksual terjadi di lingkungan kampus,”.

“Kemudian, 66 % dari mereka tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kampus. (“Kekerasan Seksual di Kampus Bagai Fenomena Gunung Es” https://www.medcom.id, akses 25 November 2021), dan ini perlu perhatian bersama baik dari pemerintah, serta stakeolder Perguruan tinggi agar kasus-kasus seperti ini tidak selalu terulang dan menjadi pandemi di lingkungan perguruan tinggi,” ungkapnya.

Dalam rangka mencegah semakin tinginya kasus KS dilingkup kampus, Kemendikbudristek kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 30 Tahun 2021. Namun, upaya ini tidak begitu saja berjalan lancar mengingat adanya kontroversi dan penolakan dari sebagian golongan masyarakat.

Melihat diterbitkannya Permen No. 30 Tahun 2021 ini, Qomaruzzaman menyatakan dukungan dan sikap setujunya. Menurutnya, terdapat upaya preventif yang menjadi dasar dalam mencegah dan atau meminimalisir KS di kampus saat ini.

Baca Juga: Permendikbudristek No. 30/2021, Langkah Progresif Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual

“Pada dasarnya secara umum saya setuju dengan Permendikbud No. 30/2021 tersebut karena kalau diliahat dari  dari sudut pandang normatif ada tujuan maslahah serta konsep saddud Dzari’ah (teori Preventif) yang diinginkan oleh menteri Nadiem.  Preventif (saddud Dzari’ah) dimaksud adalah upaya pemerintah mencegah, meminimalisir bahkan terhapusnya kekerasan seksual di lingkungan kampus,” tuturnya.

Kontroversi pada Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 datang dari pernyataan konsen dan non konsen pada salah satu pasalnya. Oleh karenanya, Qomaruzzaman menjelaskan diksi tersebut dalam perspektif hukum dan juga pendekatan yang banyak digunakan masyarakat hingga kini.

Ia mengunggapkan bahwa, penggunaan diksi “tanpa persetujuan korban” yang termaktub pada Pasal (5) Ayat  [2]  huruf, b, f, h, j dan i Permendikbud No. 30/2021 memang memunculkan kontroversi atau debatable dikalangan masyarakat sehingga diindikasikan Permendikbudristek No. 30/2021 ini melegalkan perzinahan, hal ini wajar saja karena dalam perspektif Islam semua hal yang berkaitan dengan kemaksiatan terlebih seks pra nikah, mau korban setuju atau tidak semuanya dikategorikan berdosa.

Sedangkan dalam Permendikbudristek, sekiranya korban setuju maka dapat dikatakan bahwa segala macam yang berhubungan dengan seksual jika dilakukan dengan prinsip sama-sama suka (an taradhin) hubungan tersebut jadi legal, kecuali korban tidak setuju maka menjadi illegal dalam arti melanggar norma hukum. Sehingga bagi yang tidak setuju dengan Permendikbud ini menstigma jika korban setuju, maka hubungan maksiat itu menjadi legal.

Perihal begitu lekatnya hukum Islam yang diterapkan dan kerap disatukan oleh masyarakat dengan hukum yang lain, berikut penjelasan Qomaruzzaman melalui pesan tertulisnya.

***

Berbicara pergulatan dan pemberlakukan hukum Islam di Indonesia memang cukup kompleks, karena semasa Indonesia masih bernama Nusantara menurut Yusril Ihza Mahendara untuk mempersatukan umat Islam hukum yang digunakan adalah hukum Islam dalam masalah sengketa. Hukum Islam diberlakukan agar orang-orang yang bersengketa semisal dari Sumatra bersengketa dengan orang jawa atau orang Kalimantan ketika ada masalah lalu ingin diselasaiakn dengan hukum adat masing-masing maka memunculkan masalah baru sehingga pilihannya untuk menyelasaikan masalah tersebut adalah dengan memamai hukum islam.

Namun setelah penjajah belanda masuk hukum yang telah berjalan di masyarakat diintervensi dengan dikeluarkannya Teori Receptio In Complexu. Teori Receptio in complexu ini diperkenalkan oleh Prof. Mr. Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927) dengan menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu.

Teori Receptio in complexu di atas kemudian diubah oleh Prof. Christian Snoock Hurgronye dan dikembangkan kemudian oleh van Vollenhoven dan Ter Haar dengan teori Teori receptie yang mengatakan bahwa bagi rakyat local (pribumi) pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam dapat diberlakukan bagi masyarakat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima (receptie) oleh masyarakat sebagai hukum adat. Teori inilah yang kemudian oleh cendikiawan Islam termasuk oleh Hazairin disebut dengan teori Receptie Exit atau teori Iblis dalam arti teori receptie itu harus keluar (exit) dari sistem hukum di Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Al Quran dan Sunnah Rasul. (Hazairin, Buku Tujuh Serangkai tentang Hukum, Jakarta: Tinta Mas Indonesia, 1974).

Pendapat Hazairin ini kemudian diperkuat oleh Sayuti Thalib yang menurutnya hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Pandangan Sayuti Thalib ini dikenal kemudian dengan sebutan teori ‘receptie a contrario’. (“Arti Teori Ireceptio a Contrario” https://www.hukumonline.com , akses 25 November 2021).

Teori Haizirin di atas menurut penulis dapat diperkuat dengan teori Otoritas Hukum H. A. R. Gibb (The Modern Trends in Islam, The University of Chicago Press, Chicago Illionis, 1950) yang mengatakan bahwa orang Islam ketika ia menarima Islam sebagai agamanya, maka ia secara otomatis telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Artinya norma agama bagi umat Islam mau dilegal-formalkan penjadi peraturan yuridis (Undang-undang atau Peraturan positif lainnya) atau tetap hanya menjadi peraturan norma agama (produk fiqh), maka hukum Islam itu telah mengikat kepadanya.

Masalahnya kemudian kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN), tetapi juga terjadi pada kampus-kampus umum, sehingga penerapan hukum Islam tidak bisa diterapkan pada kampus umum oleh karenanya bagi penulis terbitnya Permendikbud No. 30/2021 ini tidak hanya untuk umat Islam tetapi juga untuk civitas akademika perguruan tinggi secara umum.

Melalui penjelasannya tersebut, ia menyatakan bahwa mengkaji diksi tanpa persetujuan serta perihal perihal sanksi sebaiknya dilakukan.

“Jadi hemat penulis adanya Permendikbud No. 30/2021 ini cukup diperlukan namun yang perlu dikaji ulang/revisi ada pemilihan diksi “Tanpa persetujuan Korban” perlu dicari diksi yang tepat serta sanksi yang diterapkan bersifat Sanksi Administratif perlu dikaji ulang,” pungkasnya.

Penulis: Rio Pratama

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

News Feed