by

Proyeksi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia Lima Tahun Mendatang

Kabar Damai I Selasa, 24 Agustus 2021

Jakarta I kabardamai.id I Peneliti senior Wahid Foundation, Alamsyah M.Djafar menerangkan mengenai bagaimana proyeksi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dalam lima tahun mendatang. Dengan mencoba melihat trend pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia sejak 2009 hingga 2018, Melalui trend tersebut kita dapat membayangkan dan  menganalisis trend pada 2021 2022.

Tindakanpelanggaran kebebeasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan aktor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak 2009 sampai 2018  terdapat trend yang dibagi kedalam dua jenis tindakan yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara mulai dari Presiden sampai kepala desa dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bukan negara seperti,individu-individu, tokoh masyarakat atau tokoh agama atau komunitas di luar negara.

Ada beberapa hal yang menarik dari data Ini pertama kita bisa melihat dari trend ini bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh negara itu kelihatannya beriringan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh nonnegara kita lihat pada 2009 pelanggaran oleh negara naik kemudian oleh non aktor negara juga naik. Lalu turun pada 2014 kemudian naik kembali 2015 dan melandai  pada 2018.

Baca Juga: Tokoh Muda Sikh: Kebebasan Beragama di Indonesia Belum Sepenuhnya Terwujud

Pria yang akrab disapa Alam ini kemudian menambahakan, “Jadi secara ringkas, saya ingin mengatakan bahwa jangan-jangan ada korelasi atau hubungan dimana ketika terjadi pelanggaran oleh negara baik itu melalui kebijakan maupun regulasi. Ada kemungkinan potensi meningkatnya pelanggaran kebebasan beragama oleh negara dan kita bisa lihat trend ini selama satu dekade,” ujar Alam dalam refleksi kemerdekaan yang diselenggarkan Indnesian Confeence on Religion and Peace, Selasa (17/08/2021).

Tindakan Pelanggaran Negara

Wahid foundation berdasarkan laporan pemantauan tindakan pelanggaran negara, itu mendata selama satu dekade ada tiga tindakan teratas yang dilakukan oleh negara. Pertama adalah pembatasan penutupan tempat ibadah, kedua pemidanaan atau dalam istilah yang populer disebut sebagai kriminalisasi seperti yang dialami komunitas Ahmadiyah tokoh dan komunitas yang dianggap sesat, ketiga adalah pembiaran artinya sebuah tindakan pelanggaran kemerdekaan beragama terjadi tapi dibiarkan atau tidak ada penanganan yang serius.

Tiga teratas jenis tindakan pelanggaran negara 2009-2018

“Nah kalau kita lihat trendnya kasus pembatasan penutupan penyegelan tempat ibadah itu mengalami penurunan sejak 2015 sampai kemudian 2018 tetapi sebaliknya trend pemidanaan berdasarkan agama dan keyakinan itu mulai naik sejak masa kepemimpinan SBY hingga masa periode pertama Pak Jokowi,” terang Alam.

Pada 2018 terjadi 27 kasus pemidanaan berdasarkan agama dan keyakinan. Persoalan agama dan keyakinan  tidak dapat dikriminalisasi, setiap orang tidak dapat di penjara atau dihukum karena meyakini sesuatu yang menurutnya benar. Berkeyakinan adalaha hak yang berada di dalam pikiran atau paling dalam dari diri manusia. Sehingga dalam keadaan perang sekalipun negara atau institusi di luar negara tidak dapat melarangnya.

Meningkatnya Syiar Kebencian

Kemudian jika kita melihat pelanggaran berkeyakinan yang dilakukan oleh negara,  kita bisa melihat bahwa serangan fisik  juga mengalami penurunan meskipun pada 2017 itu mulai naik kemudian turun kembali pada 2018.

“Tapi secara umum Saya melihat trendnya itu menurun ya naik pada 2008-2011 kemudian mulai menurun sampai 2015 dan kemudian menurun lagi pada 2018 tetapi sebaliknya kita bisa melihat ternyata syiar kebencian, tindakan dalam bentuk gambar, gestur tubuh, teks yang berisi kebencian kepada kelompok minoritas agama etnis bahasa ideologi politik ternyata meningkat, “

DKI Jakarta mendapat banyak kasus ujaran kebencian pada 2017 saat Pilkada di media sosial meningkat.

Siar kebencian

“Bagaimana proyeksi lainnya terhadap trend mendatang? kemungkinan besar kasus kekerasan menurun karena kasus kekerasan fisik ini sesuatu yang sangat jelas dan dan berdampak bagi pemerintah. Setiap pemerintahan berusaha melakukan usaha-usaha untuk mencegah kekerasan fisik sehingga kekerasan fisik akan sangat menurun, tetapi sebaliknya ujaran kebencian terutama di media sosial terhadap kelompok yang berbeda kemungkinan akan naik,” beber Alam.

Proyeksi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Jadi dapat disimpulkan bahwa tren kebebasan beragama dan berkeyakinan 2021-2021 adalah:

  1. Kasus -kasus kekerasan fisik menurun
  2. Ujaran kebencian, terutama media sosial meningkat.
  3. Pemidanaan berdasarkan agama meningkat
  4. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, terutama agama yang belum diakui masih terjadi.
  5. Politisasi berbasis identitas menjelang Pilpres 2024 meningkat.

Masalah diskriminasi di dalam administrasi kependudukan, mungkin cukup bisa teratasi melalui putusan MK tentang administrasi kependudukan.

“kalau saya baca konsideran atau pertimbangan di Mahkamah Konstitusi hal yang cukup jelas itu adalah mengatur soal kepercayaan tapi tidak cukup jelas mengatur agama yang diakui. Karena itu menurut saya bisa dipahami. mengapa teman-teman yang diluar agama islam, Kristen, katolik, buddha, hindu, khonghucu  terpaksa atau dipaksa untuk mengisi kolom kepercayaan, “ jelas Alam.

Tidak Ada Konsep Agama yang Diakui

Komunitas Tionghoa dengan bahai itu mengalami perbedaan yang cukup  jelas. Salah satu perubahan yang sangat fundamental adalah keputusan Presiden di masa Gus Dur yang melarang mencabut larangan terhadap adat istiadat komunitas Cina.

Kemudian oleh pemerintah berikutnya dianggap sebagai bukti konsep pengakuan agama karena itu sekarang Konghucu memiliki Direktorat di Kementerian Agama. Dan sekarang Khonghucu  mengalami  banyak kemajuan dimana diskriminasi makin sangat turun.

Keputusan Presiden tentang larangan adat Cina, dianggap konsep pengakuan ini tidak terjadi dengan bahai. Padahal untuk Bahai dan komuitas minoritas lainnya juga mendapatkan perhatian. Gus Dur juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 2000 tentang larangan termasuk di dalamnya itu ada organisasi bahai dan ada  beberapa organisasi lainnya.

Tetapi nasibnya berbeda, jika Khonghucu kemudian bergerak dianggap menjadi agama yang diakui tetapi tidak bagi Bahai.

“Nah ini merupakan sesuatu yang agak aneh, kebijakannya agak mirip tetapi dampaknya berbeda. yang satu menjadi diakui yang lain tidak. Karena itulah saya agak tidak sependapat kepada sebagian orang yang mengatakan bahwa keputusan presiden Gus Dur tentang pencabutan larangan adat istiadat Cina itu dianggap sebagai bentuk kebijakan pengakuan agama di Indonesia,” pungkasnya.

Penulis: Ai Siti Rahayu

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed