by

Proses Hukum dan Permen Kampus Bebas Kekerasan Seksual

Kabar Damai  | Senin, 21 Juni 2021

Jakarta | kabardamai.id | Rektor Universitas PGRI Argopuro (Unipar) Jember berinisial RS mengundurkan diri setelah tersangkut kasus pelecehan seksual pada seorang dosen. RS sebelumnya mengakui perbuatan tersebut dan berdalih khilaf.

RS mundur atas permintaan pihak Yayasan PGRI karena perbuatannya dinilai telah melakukan pelanggaran berat.

“Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri dari jabatannya berdasarkan keputusan pada 17 Juni 2021,” kata Kepala Biro III Humas, Perencanaan, dan Kerja Sama Unipar Jember Ahmad Zaki Emyus seperti dilansir dari Antara.

Ia mengatakan kasus pelecehan seksual tersebut merupakan perbuatan pribadi yang dilakukan oleh petinggi Unipar, bukan institusi lembaga kampus. Karena itu pihak yayasan sudah melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan.

Secara resmi jabatan rektor digantikan oleh Budi Hadi Prayogo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Rektor 1.

Baca Juga: Nadiem Makarim: Kemedikbud Rancang Permendikbud Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual di Kampus

Sebelumnya RS mengakui perbuatan pelecehan pada seorang dosen wanita berinisial HI di sebuah hotel di Pasuruan dalam sebuah acara diklat. Ia mengakui perbuatannya itu salah dan sudah meminta maaf.

“Saya mengetuk kamar Mbak HI untuk mengajak makan karena waktunya makan. Saat pintu kamar dibuka, tiba-tiba saya spontan ingin mencium dia, namun yang bersangkutan mengelak. Saat itu juga saya meminta maaf dan keluar,” kata RS.

“Beliau menanggalkan jabatannya agar kampus tidak turut terseret ke dalam masalah dugaan tindakan (pelecehan seksual) tersebut,” kata Kepala Biro III Unipar Dr Ahmad Zaki Emyus, Sabtu, 19 Juni 2021.

Zaki menjelaskan pengunduran diri RS itu dibahas saat pertemuan di lingkungan kampus. Salah satu hasil pertemuan itu adalah dugaan pelanggaran Pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 aturan pokok kepegawaian.

“Yang secara jelas menyebutkan bahwasanya para pejabat yang melakukan pelanggaran berat harus mengundurkan diri,” ucapnya dikutip dari detikcom (19/6).

RS telah mengakui pengunduran dirinya. Dia juga tidak menampik bahwa pengunduran dirinya ada kaitan dengan norma kesusilaan.

“Saya memang khilaf,” ujarnya singkat.

Komnas Perempuan Desak Diproses Hukum

Terkait pengunduran diri sang rector, Komnas Perempuan meminta agar perbuatan RS tidak berhenti sampai pada mengundurkan diri.

“Menanggapi kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu kampus di Jember sebagaimana diberitakan media, Komnas Perempuan berpendapat bahwa kasus tersebut semestinya diselesaikan secara hukum, untuk memastikan ketidakberulangan kasus serupa di kemudian hari dan upaya pemenuhan hak korban atas keadilan, perlindungan dan pemulihan,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Veryanto Sitohang, kepada wartawan, Sabtu, 19 Juni 2021.

Dilansir dari detikcom (20/6), Veryanto menyebut pengunduran diri RS semata-mata hanya menunjukkan bukti permulaan bahwa yang bersangkutan mengakui kesalahannya. Hal tersebut, kata dia, harusnya memudahkan pihak kepolisian untuk memproses kasus tersebut.

“Pengunduran diri yang dilakukan oleh diduga tersangka merupakan bukti permulaan bahwa yang bersangkutan membenarkan adanya kasus tersebut. Hal ini semestinya memudahkan kepolisian untuk memproses kasus tersebut,” ucapnya.

Veryanto menyebut selama ini kasus pelecehan seksual sulit diproses hukum lantaran korban tidak berani bersuara. Tak hanya itu, menurutnya ketika korban berani bersuara, publik akan menyangkal dan tidak jarang korban akan dituduh mencemarkan nama baik.

“Selama ini kasus pelecehan seksual sulit untuk diproses secara hukum karena korban tidak banyak yang berani bersuara. Di sisi lain ketika korban bicara, publik akan melakukan penyangkalan bahkan cenderung menyalahkan korban. Hal ini membuat kasus pelecehan seksual terkendala di proses secara hukum. Bahkan tidak jarang korban dilaporkan kembali dengan tuduhan pencemaran nama baik,” ujarnya.

Atas dasar itulah, Komnas Perempuan meminta agar persoalan Rektor mencium dosen ini diselesaikan secara hukum.

Nadiem Makarim Siapkan Permen Kampus Bebas Kekerasan Seksual

Kasus sebagaimana terjadi di Jember bukan isu kekerasan seksual pertama di lingkup kampus. Kementerian yang dipimpin Nadiem Makarim sedang menyiapkan peraturan menteri (permen) yang dapat menjamin keamanan kampus.

“Kemendikbud-Ristek sedang menyiapkan peraturan menteri untuk menjadikan kampus bebas dari kekerasan seksual. Kampus harus menjadi tempat yang paling aman bagi seluruh warganya,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud-Ristek Nizam kepada detikcom, Sabtu, 19 Juni 2021.

Selain itu, Nizam berharap kampus tersebut memberikan tindakan yang tegas terhadap rektor berinisial RS itu. Nizam mengatakan seharusnya lingkungan kampus bebas dari kekerasan hingga narkoba.

“Lingkungan pendidikan tinggi harus bebas dari kekerasan atau pelecehan seksual, perundungan, narkoba, dan intoleransi. Kami harap yayasan PTS (perguruan tinggi swasta) tersebut mengambil tindakan yang tegas atas pelecehan seksual di kampus tersebut. Terlebih dilakukan oleh rektornya sendiri,” ujar Nizam.

Tak Ada Toleransi Bagi Kekerasan Sesksual di Lingkungan Pendidikan

Sebelumnya, pada April lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, kini Kemendikbud-Ristek) mengaku tengah menyiapkan Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Hal itu disampaikan Nadiem Makarim saat acara “Ngobrol Intim: Yang Muda, Yang Berjuang untuk Setara” secara daring pada Selasa, 27 April 2021.

“Bagi kami di Kemendikbud adalah harga mati, tidak ada toleransi bagi kekerasan seksual di unit-unit pendidikan kita. Peserta didik dan pengajar kita harus bebas dari kekerasan seksual dan harus merasa aman untuk melaporkan isu-isu yang ada,” tegas Nadiem, dikutip dari merdeka.com (29/4).

“Kita akan sangat hipokrit kalau kita mengajarkan Pancasila, tapi aspek-aspek Ketuhanan Yang Maha Esa dan moralitas tidak kita junjung tinggi,” sambungnya.

Ditegaskannya bahwa pihaknya harus melindungi yang terkena pelecehan dan kekerasan seksual. Ia menyebut jika pemerintah tidak hadir untuk menciptakan ruang publik untuk memusnahkan hal-hal negatif seperti itu, bagaimana masyarakat bisa melaporkan kasus kalau tidak ada dukungan dari pemerintah?

“Guru, murid, dosen, dan mahasiswa harusnya merdeka melaporkan kekerasan seksual yang terjadi,” ujar Nadiem.

Pada kesempatan itu, ia menegaskan kembali esensi dari Merdeka Belajar bahwa Merdeka Belajar menghendaki pembasmian kekerasan seksual dari institusi pendidikan.

“Bagaimana mau merdeka belajar kalau murid-murid kita tidak bisa merdeka dari kekerasan seksual?” tuturnya.

Ia menekankan bahwa pihaknya berupaya menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk menghapus tiga dosa besar di dunia pendidikan, yaitu intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Mendikbud mengakui bahwa tiga topik di atas kelihatannya berbeda.

“Tetapi ujungnya ini adalah gejala krisis moral dalam institusi pendidikan dan masyarakat kita. Jadi, agar anak-anak kita bisa merdeka belajar, mereka harus bisa merdeka dari intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan. Merdeka dari apapun yang akan menjajah potensi, kesehatan mental mereka. Karena itulah Merdeka Belajar tidak dapat dipisahkan dari upaya kita mendobrak tiga dosa ini,” jelasnya.

Kesetaraan Gender di Lingkungan Kampus

Menurut Nadiem Permendikbud-Ristek yang tengah digodok ini merupakan bentuk penyempurnaan. Di mana mekanisme pelaporan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi akan lebih transparan.

“Peningkatan transparansi. Kemendikbud, sivitas akademika, pemimpin perguruan tinggi, semua harus tahu tentang kasus-kasus kekerasan seksual, dan informasi yang diketahui seharusnya sama. Maka itu, dibutuhkan partisipasi mahasiswa. Menurut kami, dari rekam jejak, program-program yang sukses dan berkelanjutan adalah yang didukung mahasiswa,” bebernya.

Ia juga mengajak mahasiswa laki-laki untuk turut bergerak bersama mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan kampus. Selain itu, Nadiem berharap komunitas mahasiswa dapat saling mendukung untuk mengekskalasi laporan kekerasan seksual, termasuk untuk memperhatikan teman-teman dan warga kampus yang difabel agar dapat turut menyuarakan isu kekerasan seksual.

“Yang jelas, kalau Permendikbud-Ristek-nya sudah keluar, tidak mungkin kita tidak monitor real time. Supaya isu-isu ini tidak mentok di perguruan tinggi, kuncinya adalah menciptakan multi-channel untuk meningkatkan transparansi agar tercipta check and balance di internal kampus,”tandasnya. [antara/merdeka]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed