by

Platform Inovasi AJI, Media Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis

Kabar Damai | Jumat, 17 September 2021

Jakarta | kabardamai.id | Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melalui zoom webinar, pecan lalu memperkenalkan suatu platform pendataan kasus kekerasan jurnalis yang terjadi di Indonesia. Platform ini tak sekadar menyajikan data kasus saja, tetapi juga sebagai media pelaporan kasus dugaan kekerasan yang melibatkan jurnalis.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Mochammad Choirul Anam yang hadir sebagai salah satu pembicara memberikan apresiasi atas inovasi yang telah dilakukan oleh AJI tersebut

“Platform ini penting, bukan hanya soal angka tetapi soal idenya untuk mengajak semua orang berkontribusi menggunakan atau sebagai satu bahan rujukan terkait kondisi jurnalisme di Indonesia,” ucap Anam pada webinar bertajuk “Menyajikan Pelaporan Data Kekerasan Jurnalis yang Presisi”, Jumat, 10 September 2021.

Dikutip dari laman Komnas HAM, menurut Anam, peran jurnalis sangat penting karena mereka tidak hanya sebagai pilar demokrasi namun juga seorang pejuang hak asasi manusia (HAM) yang mampu menciptakan kesejukan, mencegah perang, dan mencegah kekuasn otoriter.

“Komnas HAM akan menggunakan platform AJI untuk melihat dinamika yang terjadi, sehingga dapat dijadikan sumber untuk mendorong satu kebijakan situasional agar kerja-kerja jurnalis semakin baik dan terlindungi,” ujarnya, dikutip dari komnasham.go.id (15/9).

Pada sesi diskusi terlontar pertanyaan menggelitik dari peserta webinar yang mempertanyakan adanya perbedaan data yang diberikan oleh AJI dan sumber lain terkait kekerasan pers di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Anam menengahi dengan bijak, “adanya perbedaan data yang disampaikan itu tidak apa-apa karena tidak harus semua data itu disamakan, yang penting pertanggungjawaban dari data dan fakta itu”.

Baca Juga: Aji Indonesia Desak Presiden Cegah Penyingkiran 57 Pegawai KPK

Perbedaan data yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya perbedaan pada metode yang digunakan, sumber yang diterima, dan peran dari lembaga tersebut apakah lembaga aktif sebagai pendamping atau lembaga pasif yang menunggu aduan datang.

Anam menegaskan jika semua perbedaan data jangan dijadikan sebagai hal perdebatan namun dijadikan sebagai bahan pelengkap antara data satu dengan data lainnya.

Ketua Bidang Advokasi AJI Erick Tanjung menyepakati pendapat Anam. Semua data yang tersedia pada platform AJI tersebut berdasarkan data yang telah dihimpun oleh AJI setiap tahunnya. Erick berharap data dari AJI ini dapat dimanfaatkan oleh jurnalis, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan stakeholders yang tertarik dengan perkembangan kekerasan jurnalis.

Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Agung Dharmajaya yang turut hadir pun berpendapat jika platform AJI merupakan langkah baik untuk perlindungan jurnalis yang menjadi tanggung jawab bersama. “Ini mendorong semua pihak untuk melihat suka atau tidak suka kalau jurnalis perlu diperhatikan baik sebagai korban atau sebagai pelaku,” pungkasnya.

 

Platform Pelindungan HAM bagi Jurnalis

Sebelumnya, dalam Focus Group Discussion (FGD): “Pengenalan Platform Pendataan dan Panduan Pelaporan Kasus Kekerasan Jurnalis” yang diselenggarakan oleh AJI secara daring pada Rabu, 8 September 2021, komisioner Komnas HAM Beka Ulung mengatakan bahwa Hak mendapatkan informasi merupakan Hak Asasi Manusia (HAM).

Namun, kata Beka,  sebagai penyuluh informasi kepada masyarakat, jurnalis masih mendapat kekerasan ketika menjalankan aktivitasnya. Jurnalis yang merupakan bagian dari Pembela HAM harus mendapatkan pelindungan ketika menjalankan tugasnya.

“Komnas HAM akan membantu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam membangun platform website  pengaduan terkait kekerasan terhadap jurnalis,” kata Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM itu.

Beka, dikutip dari laman Komnas HAM,  mengapresiasi platform website yang akan dibuat AJI. Setelah itu, Beka memberikan beberapa saran terhadap platform yang dibuat AJI. Terdapat 3 (tiga) saran yang ia berikan.

“Pertama, perlu dibuat rincian terkait kekerasan, definisi, batasan kekerasannya, serta jenis kekerasannyanya, fisik atau verbal. Hal ini penting untuk mengklasifkasi penanganan kasus yang dilaporkan ke platform digital yang dibuat AJI,” ujar Beka.

Hal kedua yang diperlukan adalah membuat mekanisme tindak lanjut. Selama ini aduan terkait kerja-kerja jurnalistik yang diterima oleh Komnas HAM dirasakan tidak cukup detail padahal penting dalam penanganannya.

“Perkembangan kasus, bentuk peristiwa yang terjadi, dan penanganan oleh pihak berwajib  merupakan bagian penting dari mekanisme tindak lanjut”, tegasnya.

Selanjutnya, Polisi diduga pihak yang paling banyak diadukan sebagaimana kasus-kasus pengaduan lainnya yang diterima oleh Komnas HAM. Hal yang dilaporkan umumnya terkait kinerja polisi dalam penanganan kasus. “Perlu adanya afiliasi antara kasus-kasus yang  telah diterima oleh Komnas HAM dan AJI. Sehingga dapat dibuat mekanisme kerjasama yang efektif  antara Komnas HAM dan AJi,” saran lebih lanjut dari Beka.

Mengakhiri FGD, Beka mengatakan bahwa titik penting kerjasama antara Komnas HAM dan AJI adalah pelaggaran HAM dibalik kekerasan yang terjadi terhadap Jurnalis. Hak atas rasa aman, hak atas keadilan, dan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan beberapa bentuk pelanggaran HAM yang ditemukan dibalik kekerasan terhadap jurnalis.

“Melalui platform website pengaduan kekerasan yang dibuat oleh AJI itu,  diharapkan dapat mengungkapkan pelanggaran HAM apa saja yang dilanggar dibaliknya,” pungkas Beka. [komnasham.go.id]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed