by

PGRI Nilai PPN Pendidikan Rugikan Pengelola dan Masyarakat

Kabar Damai I Minggu, 13 Juni 2021

Jakarta I kabardamai.id I Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkaji ulang wacana pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada sekolah atau jasa pendidisikan melalui Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“PGRI meminta pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang [kebijakan ini]. Karena dengan kondisi Covid-19 ini, teman-teman swasta mulai PAUD sampai perguruan tinggi dalam suasana berjuang, suasana sulit,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar PGRI Dudung Abdul Qodir kepada  CNNIndonesia.com, Kamis, 10 Juni 2021.

Dudung menilai pemungutan pajak pada layanan pendidikan bukan hanya merugikan pengelola pendidikan, namun juga masyarakat. Menurutnya, akan banyak pengelola pendidikan yang membebani pajak kepada masyarakat karena tidak mampu menalangi pengeluaran lebih.

Akibatnya, biaya sekolah akan lebih mahal karena dibebani pajak. Kondisi tersebut, menurutnya akan berdampak besar terhadap dunia pendidikan, khususnya dengan kondisi ekonomi yang masih lesu karena dampak pandemi Covid-19.

Jika pemerintah menginginkan wacana itu tetap dijalankan, Dudung menyarankan kebijakan tersebut dilakukan setelah ekonomi sudah kembali normal. Ia juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat dalam pembahasan kebijakan pemungutan pajak itu.

Menurutnya, pemerintah dan DPR perlu mengundang organisasi masyarakat terkait seperti PGRI, PP Muhammadiyah, hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membahas keputusan tersebut karena bisa berdampak pada masyarakat luas.

“Kalau ekonomi sudah bangkit, sudah normal, ayo kita kaji bersama-sama, apakah sudah tepat komersialisasi pendidikan di republik ini?” imbuhnya.

YLKI: Semakin Membebani Masyarakat

Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Bidang Pengaduan dan Hukum, Rio Priambodo menyebut beban pajak di dunia pendidikan tak bakal menyelamatkan keuangan negara. Justru, wacana ini berpotensi menambah beban masyarakat di tengah pandemi covid-19.

“Jelas memberatkan, karena daya beli masyarakat saat pandemi sedang menurun dan banyak masyarakat yang kehilangan pendapatan potensial,” ujar Rio kepada Medcom.id, Jumat, 11 Juni 2021.

Menurut dia, rencana pemerintah ini justru berlawanan dengan apa yang seharusnya dilakukan. Pemerintah seharusnya bertugas meningkatkan kualitas pendidikan, bukan malah memberi beban lewat pengenaan pajak.

“Pemerintah seharusnya lebih memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas dunia pendidikan bukan pemasukan dari dunia pendidikan,” jelasnya.

BEM SI: Biaya Pendidikan Kian Mahal

Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar menegaskan pihaknya menolak rencana pemerintah yang ingin memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa pendidikan.

“Jelas kita tolak PPN untuk pendidikan ini,” kata Fadil kepada CNNIndonesia.com, Kamis, 10 Juni 2021.

Fadil membeberkan beberapa alasan menolak rancangan kebijakan tersebut. Di antaranya potensial membuat biaya sekolah bagi warga semakin mahal di Indonesia.

Baca Juga: PBNU dan Muhammadiyah Tolak PPN Pendidikan

Ia pun khawatir imbas kebijakan tersebut akan makin banyak warga yang putus sekolah. Padahal, pemerintah harus menjamin akses pendidikan yang terjangkau bagi warga negaranya.

“Kita lihat pendidikan akan makin mahal. Dan tentunya bisa terjadi banyak yang putus sekolah bisa terjadi dan segala macam dampak lainnya,” ujar dia.

Selain itu, Fadil mengatakan rencana kebijakan tersebut potensial melanggar Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945. Peraturan itu pada intinya mengatakan bahwa negara wajib memberikan perlindungan hak bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

“Kita kan jelas pendidikan untuk warga negara berhak memilikinya. Kalau dikenakan pajak ya tak sesuai dengan UUD 45 ini,” tandasnya.

Fadil mengatakan pihaknya masih melakukan kajian mendalam mengenai pengenaan PPN bagi sekolah. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai dampak dari kebijakan tersebut bila diimplementasikan ke depannya.

Orang Tua Murid: Saya Angkat Tangan Deh!

Tak hanya PGRI, BEM dan YLKI, rencana pemerintah mengenakan pajak tambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan rupanya sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Tidak sedikit masyarakat menolak.

Salah satunya wali murid Fitria Rusiana (44). Alasannya karena kondisi ekonomi masyarakat sekarang tidak stabil imbas diterjang pandemi COVID-19.

“Dalam keadaan kaya begini, kondisi kaya begini, kayanya tidak memadai. Saya tidak setuju untuk itu (PPN jasa pendidikan),” kata Fitria ketika dihubungi AKURAT.CO pada Jumat, 11 Juni 2021.

Fitria menuturkan, baginya pandemi COVID-19 telah memberatkan karena upah yang didapat suaminya bekerja dipotong perusahaan. Akibatnya, arus keuangan di keluarganya menjadi tidak stabil.

“Jangankan untuk bayaran, untuk makan saja masih Senin, Kamis (susah banget). Bagaimana kalau ada PPN nanti? Saya angkat tangan deh, yang ada kaki buat kepala, kepala buat kaki,” katanya.

Fitria meminta pemerintah untuk mempertimbangan kembali kebijakan PPN pada jasa pendidikan. Dia berharap pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat.

“Kalau bisa jangan deh (ada PPN), kasihan rakyat yang gak mampu seperti saya. Saya mohon jangan sampai ada kenaikan atau PPN itu,” tuturnya.

Sama halnya dengan Fitria, Suci (34) seorang wali murid juga merasa keberatan dengan wasana PPN pada jasa pendidikan.

“Kalau menurut aku sih kurang setuju, pasti akan memberatkan para orang tua, tapi kembali lagi kepada kemampuan masing-masing para orang tua,” kata Suci.

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana melakukan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan alias sekolah. Hal ini tercantum dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). [CNN Indonesia/Medcom/akurat]

 

Editor: Ahmad Nurcholish

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed